Ketika terjadi korupsi di Indonesia, hampir sebagian besar melibatkan kader partai politik. Hingga saat ini sepertinya semua partai yang memiliki kursi di parlemen pasti ada kadernya yang pernah terjerat korupsi.
Fenomena ini harus menjadi catatan penting karena partai adalah tonggak dalam politik Indonesia, karena Indonesia menganut sistem kepartaian dalam proses penyampaian aspirasi dan pembangunan bangsa.
Secara hipotesa kita bisa katakan jika partai politik bersih dari korupsi, maka kita sudah selangkah lebih maju mewujudkan Indonesia yang bebas dari perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Mantap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menjelaskan bahwa jika partai ingin mencegah kadernya terlibat korupsi, maka partai bisa meniru sistem dari beberapa perusahaan swasta dalam mengelola asetnya. Sebuah perusahaan yang pastinya profit oriented pasti memiliki sistem yang mencegah kebocoran keuangan dari dalam perusahaan itu sendiri, sehingga keuangan perusahaan bisa sehat.
Cegah Gratifikasi
Sedikitnya Novel menjelaskan ada dua cara yang dipakai perusahaan dan bisa diterapkan pada internal partai politik dalam mencegah korupsi di tubuh partai, yaitu pada sektor pribadi dan business process. Artinya partai harus memiliki sebuah sistem etik atau panduan perilaku bagi kadernya sehingga menjadi acuan setiap kader ketika bertindak.
Partai jika dimungkinkan juga harus mampu membuat sistem pencegahan gratifikasi, sehinga setiap pemberian yang diterima kader partai mau yang berpotensi masuk ke dalam suap atau tidak harus dilaporkan kepada bagian berwenang di tubuh partai.
“Jika Masyumi bisa menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan mengawali dari mencegah gratifikasi yang diterima kader, maka Masyumi sudah bisa mencegah kadernya untuk korupsi,” hal ini disampaikan Novel Baswedan saat menjadi pembicara di zoom meeting bersama Majelis Syura Partai Masyumi, Minggu (2/1), yang bertema Tantangan Utama Pemberantasan Korupsi bersama mantan gubernur Provinsi Riau Wan Abubakar.
Masyumi Fotocopy KPK
Sementara itu, Ketua Majelis Syura Partai Masyumi DR. Abdullah Hehamahua sudah menyiapkan serangakaian panduan dan sistem di internal partai agar kader Masyumi memiliki bobot dan kompetensi yang baik serta terhindar dari perilaku korup.
Menurut Abdullah, Masyumi punya kriteria sendiri terhadap kadernya yang akan ditempatkan pada jabatan-jabatan publik. Eks penasihat KPK ini menjelaskan Masyumi tidak akan menerima orang yang melamar menjadi caleg atau pejabat, namun setiap individu yang akan diajukan Masyumi harus memenuhi standar kompetensi, skill, akhlak, hingga attitudenya sebagai calon pelayan masyarakat.
“Saya akan jadikan Masyumi sebagai fotocopy KPK,” tutur Abdullah.
Turut hadir dalam diskusi online Tantangan Utama Pemberantasan Korupsi yang diadakan Majelis Syura Partai Masyumi, Ketua Majelis Syura Abdullah Hehamahua, Sekretaris Majelis Syura Abbas Thaha, dan jajaran majelis pakar, pengurus DPP, DPW, hingga DPD, dan DPC Partai Masyumi se-Indonesia.
Penulis Rilis: Ananda Puja (Sekretaris DPC Tapos, Depok)
