Ketika penulis diajak diskusi dalam sebuah group dengan Thema “Negara Semakin Tidak Berdaya”, kami tegaskan bahwa untuk Sektor Ketenagalistrikan Rezim ini justru sangat “perkasa”. Coba lihat saja Konstitusi terkait Sektor Ketenagalistrikan (Sektor lain pun kemungkinan sama ) di acak acak Rezim didepan mata rakyat, dan DPR RI pun diam seribu bahasa. Malahan Ketua MPR RI Bambang Susatyo bilang bahwa MPR RI akan menyiapkan Sidang Istimewa (SI) guna merubah Konstitusi agar Jokowi bisa tiga periode (wong Solo kira kira akan bilang begini : “sing gendeng sopo Iki ?”).
Kembali ke konteks Sektor Ketenagalistrikan !
MK dalam putusan tahun 2004 maupun 2016 mengharuskan listrik untuk kepentingan Umum harus dikelola Negara secara “Vertically Integrated System” (atau dari hulu kehilir). Listrik swasta boleh berdagang listrik tetapi tidak boleh sepotong sepotong, misal hanya membangun pembangkit saja sedang untuk penyaluran “stroom” nya numpang jaringan Transmisi dan Distribusi nya PLN !
Yang terjadi saat ini justru pembangkit pembangkit swasta itu (yang pada umumnya dari Aseng/Asing) hanya membangun pembangkit yang dinamakan IPP (Independent Power Producer). Sedang untuk menyalurkan ke konsumen, mereka numpang Transmisi dan Distribusi nya PLN.
Lebih parah lagi, untuk mencapai ke rumah konsumen, maka arus listrik harus melalui jaringan ritail (termasuk kWh meter), yang mulai 2010 telah dijual Dahlan Iskan ke Perusahaan Pribadi dan kroninya termasuk ke Taipan 9 Naga juga.
Artinya saat ini stroom listrik itu mulai saat dari pembangkit, transmisi, distribusi , ritail, sampai masuk rumah , melewati bermacam perusahaan . Inilah yang disebut “Unbundling” System dan dilarang MK itu !
Mengapa dilarang MK ?
Karena sesuai paparan pengalaman empirik Ahli dari Luar Negeri (Prof. David Hall dan DR. Louis Coral) serta Ahli dari UI,ITB dan ITS dalam Sidang MK, bahwa di Negara2 yg terpaksa menerapkan System ini, akan menciptakan persaingan bebas kelistrikan dimana masing masing segmen sudah tidak bisa dikendalikan Negara lagi. Dalam prakteknya, segmen listrik swasta itu justru bersatu membentuk sebuah kartel listrik yang secara riil me monopoli kelistrikan.
Nah, ketika listrik sudah dikuasai swasta, filosofi swasta adalah mencari keuntungan yang setinggi tingginya dan ongkos semurah murahnya ! Dan siapa sih orang yang tidak butuh listrik ? Dari mulai pabrik, hotel, restoran2, toko, rumah mewah sampai rumah “bedeng”, semua butuh listrik ! Kalau ada orang yang bilang tidak perlu pakai listrik PLN, dan berpindah ke Solar tuff atau genset , itu kan orang kaya. Untuk yang hidupnya pas pasan paling pindah ke lilin, teplok, sentir seperti jaman penjajahan lagi ! Dan faktanya Pemerintah masih mau bayar subsidi listrik paling tidak Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020). Kalau PLN bilang untung Rp 5,9 triliun itu kan “politicking” saja ! Faktanya dalam waktu dekat tarip listrik akan dinaikkan ! Apakah kurang besar untung nya ?
KESIMPULAN :
Disinilah menarik nya bisnis kelistrikan itu ! Karena sifatnya yang “Execlussive Right” atau Monopoli Alamiah (menurut Edhard Eppler, Ahli listrik dari Jerman).
Ber beda dengan bisnis minyak, dimana mobil kita masih bisa cari POM bensin yang murah ! Sementara kalau listrik ? Apakah rumah kita bisa bergerak mencari sumber listrik yang murah ? Atau mentang2 rumah kita di Pluit kemudian kita tidak mau langganan listrik dan mau beli saja listrik secara langsung ke PLTU Muara Karang dengan jrigen atau tas “kresek” ?
Dimanapun rumah kita berada tetap saja harus berlangganan lewat ritail yang yang ada ! Kalau yang ada adalah ritail milik Dahlan Iskan atau Tommy Winata gimana ? Ya “telan” saja, krn untuk komoditas listrik kita tidak bisa memilih ! Atau berpindah ke lilin, teplok, sentir ! Atau pasang Solar Tuff, genset ? Bagi yang kaya silahkan !
SUPER KESIMPULAN :
Disinilah mengapa instalasi listrik yang dikuasai PLN selama ini kemudian direbut oleh “oknum” Penguasa seperti JK, Luhut BP , Dahlan Iskan, Erick Tohir dengan mengajak Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga ….demi kejayaan Oligarkhi Rezim !
Dan mengapa Rezim ini disebut secara “gagah perkasa” telah berhasil mengacak acak Konstitusi !
JAKARTA, 22022022.
Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
