Pencopotan Purbaya: Antara Pasar dan Idealisme Pembenahan Tata Kelola Keuangan
Oleh: Samsudin Dayan
Pencopotan Menteri Keuangan selalu menjadi barometer paling sensitif bagi kesehatan sebuah pemerintaha. Ketika pada Senin, 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, pasar tidak hanya membaca sebuah Keputusan Presiden, tapi juga membaca arah negara.
Pergantian ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Suahasil resmi dilantik di Istana Negara pada hari itu untuk menggantikan Purbaya. Dengan ini berakhirlah masa jabatan Purbaya yang baru berlangsung sekitar satu tahun sejak September 2025 menggantikan Sri Mulyani.
Masa yang singkat, namun penuh gejolak. Mengapa seorang menteri yang baru setahun menjabat harus dicopot? Jawabannya terletak pada tarik-menarik abadi antara dua logika: logika pasar dan logika idealisme pembenahan.
1. Logika Pasar: Stabilitas adalah Segalanya
Bagi pasar – investor obligasi, pelaku bursa, lembaga pemeringkat, dan Bank Indonesia – Menteri Keuangan adalah jangkar. Pasar tidak suka kejutan. Ia suka prediktabilitas, bahasa yang hati-hati, dan kebijakan yang terukur.
Purbaya datang dengan gaya yang berkebalikan. Ia blak-blakan, frontal, dan tidak segan mengkritik struktur. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor pencopotan memang sudah liar, dipicu oleh anjloknya rupiah dan narasi reshuffle yang beredar di media sosial. Isu ini begitu sensitif hingga Purbaya sendiri harus membantah secara singkat: “Tidak benar.”
Bagi pasar, gaya komunikasi seperti itu adalah risiko. Pernyataan yang dianggap “membuat gaduh publik” – seperti polemik seputar tuntutan 17+8 yang sempat dinarasikan dalam video hoaks pencopotan dirinya – ditafsirkan sebagai ketidakpastian politik. Ketika ketidakpastian naik, yield SBN naik, rupiah tertekan, dan biaya utang negara menjadi mahal. Pasar tidak menilai niat baik, pasar menilai dampak.
Dalam logika ini, pencopotan Purbaya dan pengembalian Suahasil Nazara – sosok teknokrat, mantan Wakil Menteri Keuangan yang dikenal kalem, akomodatif, dan sangat dipahami pasar – adalah sebuah koreksi untuk mengembalikan kepercayaan. Pesan ke pasar jelas: pengelolaan fiskal akan kembali ke jalur konservatif dan komunikatif.
2. Logika Idealisme: Membenahi Negara yang Terlalu Nyaman
Namun ada logika kedua yang tidak bisa diabaikan: logika pembenahan.
Purbaya tidak dicopot karena tidak bekerja. Justru sebaliknya, ia bekerja terlalu keras membongkar zona nyaman di Kementerian Keuangan. Dua hal menjadi puncak ketegangan:
Pertama, konflik dividen Danantara. Pencopotan Purbaya diduga kuat berkaitan dengan polemik setoran dividen BUMN yang dikelola Danantara. Direktur Celios, Bhima Yudhistira, sebagaimana dilansir diperbagai media menyebutkan, ada ketegangan terkait dana jumbo tersebut. Persoalan dividen Rp120 triliun dari BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan itu mendapat protes keras dari Danantara. Di sini idealisme Purbaya berbenturan dengan idealisme entitas baru: Kemenkeu ingin konsolidasi fiskal maksimal untuk APBN, sementara Danantara sebagai super-holding BUMN ingin menahan laba untuk ekspansi dan investasi. Ini bukan sekadar rebutan uang, ini rebutan filosofi keuangan negara.
Kedua, bersih-bersih internal. Purbaya dicopot hanya empat hari setelah merombak ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagi seorang idealis, Kemenkeu yang sudah lama dianggap kerajaan yang sulit ditembus harus dirombak. Bagi birokrasi yang mapan, langkah itu adalah guncangan yang mengancam stabilitas dan patronase yang telah terbentuk puluhan tahun.
Dalam kacamata idealisme, Purbaya adalah korban dari sistem yang ingin ia benahi. Ia mencoba menarik garis tegas: negara harus di atas kepentingan korporasi BUMN, dan pajak rakyat tidak boleh bocor karena permainan pejabat.
Antara Dua Dunia
Inilah dilema klasik Indonesia: kita membutuhkan Purbaya-Purbaya yang berani membongkar, tapi kita juga membutuhkan orang yang mampu menenangkan pasar agar kapal tidak oleng saat bongkar-muat.
Pencopotan ini mengajarkan tiga hal:
Pertama, reformasi fiskal tidak bisa hanya mengandalkan keberanian, tapi juga membutuhkan seni politik. Idealisme tanpa manajemen komunikasi akan dimakan oleh pasar.
Kedua, kehadiran Danantara telah menciptakan dualisme bendahara negara. Tanpa aturan main yang jelas tentang siapa yang berhak atas dividen BUMN, konflik Kemenkeu vs Danantara akan terus berulang, siapapun menterinya.
Ketiga, pasar selalu menang dalam jangka pendek, idealisme menang dalam jangka panjang. Keputusan 14 September 2026 mungkin menenangkan IHSG dan rupiah hari ini, tetapi pekerjaan rumah besar yang coba disentuh Purbaya – soal tata kelola dividen, soal integritas pejabat pajak dan bea cukai – tidak boleh ikut dicopot bersama orangnya.
Purbaya pergi, tetapi pertanyaan yang ia tinggalkan tetap tinggal: apakah keuangan negara kita ingin terlihat stabil di mata pasar, atau benar-benar sehat di dalam strukturnya? Idealnya, tentu saja keduanya.
