Mengapa Harus Anies Bbaswedan (7)

March 27, 2024

MENGAPA HARUS ANIES BASWEDAN (7)
Abdullah Hehamahua

Hari ini, 27 Maret 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memulai persidangan pertama mengenai gugatan terhadap putusan KPU yang memenangkan Capres 02. Putusan KPU tersebut dianggap sebagai pelaksanaan skenario Jokowi yang memaksakan Gibran, anaknya menjadi Cawapres. Mungkin itulah salah satu bentuk balas jasa Ketua KPU ke Jokowi. Sebab, Jokowi tidak memecat Ketua KPU tersebut sekalipun sudah empat kali mendapat hukuman dari DKPP.

Putusan yang dibacakan Hasyim Asy’ari, 20 Maret di mana capres 02 ditetapkan sebagai pemenang, sekaligus menunjukkan KPU sebagai Lembaga Pelaksana Pemilu teraneh di bumi. Sebab, Ketua KPU dan seluruh anggotanya, beberapa kali mendapat sanksi dari DKPP karena melanggar Kode Etik, tapi tidak dipecat.

Keanehan KPU tersebut linear dengan isi kepala pimpinan Bawaslu dan DKPP. Keanehan itu juga merupakan turunan dari ketidak-warasan Ketua MK, ipar presiden, Anwar Usman. Sebab, beliau memutuskan syarat umur capres/cawapres, bertentangan dengan sikap enam anggota MK lainnya. Ini karena, enam anggota MK menolak bupati/walikota yang belum berumur 40 tahun menjadi capres/cawapres.
Semua keanehan tersebut merupakan turunan dari presiden mereka yang serakah dan haus kekuasaan. Maknanya, presiden, Ketua MK, DKPP, Bawaslu, serta KPU bersikap brutal, bahkan melanggar etika berbanga dan bernegara. Inilah para pejabat negara yang tidak berintegritas.

Anies Rasyid Baswedan (ARB), dalam kontek ini, pantas menjadi presiden 2024 – 2029. Sebab, ARB dikenal sebagai capres yang berintegritas. Beliau berbeda dengan capres, presiden, dan pejabat lain. Bahkan, seperti sajak Prabowo yang membolehkan bohong, tipu, curi, korupsi, khianat, ingkar janji, jual negeri, dan menyerahkan kedaulatan bangsa ke orang asing, asalkan dengan cara sopan.

KPU, Cacat Integritas
Keanehan pertama KPU, Ketuanya, 30 Maret 2023 dijatuhi hukuman “peringatan” oleh DKPP. Sebab, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari menyampaikan pernyataan yang kontroversial mengenai sistem Pemilu proporsional tertutup. Padahal, MK belum putuskan, apakah Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup atau tetap proporsional terbuka.

Keanehan kedua KPU, pada tanggal 3 April 2023, Ketuanya dijatuhi hukuman “peringatan keras terakhir” oleh DKPP. Hasyim Asy’ari, disebutkan DKPP, terbukti tidak profesional karena bertindak penuh konflik kepentingan. Sebab, beliau melakukan perjalanan berdua dengan isteri orang yang merupakan pimpinan salah satu parpol. Padahal, perjalanan tersebut tidak berkaitan dengan tugas KPU.

Keanehan ketiga KPU, 25 Oktober 2023, DKPP memberikan “sanksi peringatan keras” terhadap Hasyim Asy’ari terkait salah hitung kuota minimal 30 persen perempuan calon anggota DPR/DPRD.

Keanehan keempat KPU, 5 Februari 2024, DKPP menjatuhkan “sanksi peringatan keras terakhir” terhadap Hasyim Asyari. Anggota KPU lainnya juga dikenakan sanksi peringatan keras. Mereka dijatuhi sanksi oleh DKPP karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Padahal, saat itu, Peraturan KPU masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun.

Keanehan kelima KPU, Ketuanya mendapat hukuman bersalah sebanyak empat kali oleh DKPP. Namun, beliau adem ayem saja di kursinya. Padahal, pada jaman purbakala di mana pendidikan dan hukum belum dijadikan standar budaya, seseorang dijatuhi hukuman “peringatan” hanya sampai dua kali. Dia akan dipecat ketika melakukan kesalahan yang ketiga kali.

Keanehan keenam KPU, ada 116 laporan ke Bawaslu atas kebrutalan KPU dan Jokowi. Bahkan, ada 154 gugatan ke MK, baik mengenai pilpres, Pileg, maupun penetapan anggota DPD.
Satu hal yang pasti, KPU, khusus Ketuanya yang terkena sanksi sebanyak empat kali, tapi tidak dipecat, menunjukkan, Indonesia cacat integritas. Olehnya, ARB dalam kontek ini pantas menjadi presiden 2024 – 2029, tapi dimanipulasi oleh KPU.

Bola panas itu sekarang berada di tangan MK. Ratusan juta rakyat Indonesia dan penduduk bumi menyaksikan integritas MK. Kita tunggu, apakah MK itu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga, Mahkamah Kalkulator atau Mahkamah Karikatur (TAMAT) (Depok, 27 Maret 2024).