MASALAH PLN , PRABOWO MAU KEMANA ? PRO KAPITALIS ? ATAU FREEMASONRY (KOMUNIS+KAPITALIS) ? YANG ANTI PANCA SILA ITU ??
Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Dulu (awal 2008), Serikat Pekerja PLN (SP PLN) mengenal Prabowo sebagai sosok yang berpandangan “Anti Laissez fire” dalam memandang permasalahan PLN.
Yaitu, ibarat jalan raya, Prabowo memandang Kelistrikan di Indonesia masih seperti jalan raya umum yang berfungsi sebagai “INFRASTRUKTUR” pelayanan publik.
Bukan sebagai JALAN TOL yang komersial !!
Sehingga masih diperlukan Peran Pemerintah dalam menangani “TATA KOLA KELISTRIKAN”.
Artinya saat setiap pertemuan dengan SP PLN yang bersangkutan selalu meneriakkan yel yel “Anti Laissez Fire” atau anti “Perdagangan Bebas”, atau Anti Kapitalisme ! Sehingga dengan terbitnya UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan (meskipun sudah dibatalkan oleh MK dengan putusan No 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004), menunjukkan bahwa Rezim saat itu sudah pro ke pasar bebas (azas Kapitalisme).
PEMERINTAHAN MEGAWATI PRO KAPITALIS !
Adalah fakta bahwa tahun 2003 Presiden Megawati telah menjual INDOSAT ke Singapura. Hal serupa juga terjadi atas dua Kapal Tanker Pertamina yang juga dijual ke Asing. Dan hampir saja pada 2003 PLTU Suralaya nyaris dijual ke Jerman. Namun saat itu di protes keras oleh SP PLN sehingga urung.
Sehingga ketika Prabowo akhirnya maju bersama Megawati sebagai Cawapres pada Pilpres 2009, SP PLN terpaksa menarik dukungan !
PRABOWO JUGA DUKUNG UU “POWER WHEELING SYSTEM” (PWS).
Perlu diketahui bahwa karena pelaksanaan Privatisasi/”Lego”/Obral PLN ke Aseng/Asing dan Taipan 9Naga selalu digagalkan “Legal Standing” (UU) nya oleh SP PLN di MK (Mahkamah Konstitusi) antara lain pada 2004 dan 2016, maka pasca Convensi G20 (2022 di Bali) strategi privatisasi PLN mengikuti “arahan” G20 tersebut berupa penerapan modus “transisi energi” dari PLTU (batu bara) ke “Green Energy” yaitu “Power Plant” non batu bara.
Dalam program “Transisi Energy” ini semua PLTU PLN akan di ganti seluruhnya oleh Pembangkit Non Polutif (Ramah Lingkungan) yang dikelola oleh IPP swasta ! Sekaligus menghilangkan peran “Power Plant” PLN !
Namun dengan adanya masalah penggunaan Jaringan Transmisi yang selama ini dimiliki oleh PLN, maka untuk mendukung program di atas harus ada UU yang mengatur Pemanfaatan Jaringan Transmisi secara bersama ! Untuk itu diperlukan UU PWS (“Power Wheeling System”).
BAGAIMANA RESPON PARA CAPRES SAAT INI ?
Dalam merespon masalah tersebut, baik Capres Prabowo maupun Capres Ganjar Pranowo ( REUTERS 16 November 2023) sama2 sepakat akan memaksa PLN menerapkan “Power Wheeling” bila terpilih menjadi RI 1 !
Yang tentunya akan memaksa juga penerapan program HSH.
KESIMPULAN :
Ternyata susah menerka Ideologi Prabowo, apalagi Ganjar (yang “Rezim” nya sudah pernah jualan BUMN INDOSAT ke Singapore tahun 2003).
