IDEOLOGI “ANTI LAIZESSFIRE” PRABOWO !
Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Pada tahun 2008 – 2009 ketika SP PLN (Serikat Pekerja PLN) ber teriak teriak “Unbundling No” ! dalam melawan Program Privatisasi/Penjualan PLN , saat itu antara SP PLN dan Prabowo kemudian bertemu di Gedung Bima Sena/Birawa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Saat itu Prabowo juga menyampaikan Visi/Ideologi nya dalam konteks pengelolaan BUMN Strategis seperti PLN yang menurutnya harus mengikuti Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yakni “Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara “. Bahkan ditambahkan adanya jargon dalam bahasa Perancis, “ANTI LAIZESSFIRE” yang berarti Anti Perdagangan Bebas atau Anti Liberalisme dalam Pengelolaan BUMN Strategis semacam PLN !
Saat itu Penulis selaku Ketua Umum SP PLN merangkap Sekjen FSP BUMN Strategis (Federasi SP BUMN Strategis) mengadakan Seminar berjudul “BUMN SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KEBANGKITAN BANGSA” di Gedung Kartini Jakarta yang di ikuti oleh 85 (Delapan Puluh Lima BUMN) dengan Pembicara seperti Ichsanuddin Noorsy, Revrizond Baswier, DR. David Hall (Greenwhich University London), dengan Keynote Speech Prabowo yang memperkenalkan sikap “Anti Leizesfire”. Semuanya terjadi di awal 2009.
Sehingga terkait dinamika Ketenagalistrikan yang sampai saat ini tidak jelas arahnya, dan bahkan cenderung akan menuju bubarnya PLN, perlu kiranya kalangan internal PLN terutama kalangan Serikat Pekerjanya bertemu Prabowo (yang telah kita ketahui bersama sebagai Presiden terpilih 2024 – 2029) untuk Konfirmasi Ulang dalam konteks Ideologi “Anti LAIZESSFIRE” tersebut !
Memang diujung 2009 Proyek Percepatan Pembangkit (“Fast Track Program”) 10.000 MW Tahap I (yang di inisiasi Wapres JK) yang terdiri dari Proyek PLTU yang semuanya dari China sudah hampir selesai semua (termasuk PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon yang akan di “suntik mati”). Dan kemudian disusul Fast Track Program 10.000 MW Tahap II (2009-2014) yang sepenuhnya atas inisiatif SBY, semua menjadikan “hiruk pikuk” listrik swasta dalam kondisi “Unbundling Vertikal”. Dan terlebih lagi setelah Dirut PLN Dahlan Iskan menjual Jaringan Ritail Jawa-Bali ke Taipan 9Naga, maka mulai 2010 potensi terjadinya Kompetisi Penuh Kelistrikan Jawa-Bali telah di mulai, sehingga untuk pertama kalinya Subsidi diatas Rp 100T ( yang biasanya rata2 hanya dibawah Rp 50T).
Artinya dengan gambaran kondisi kelistrikan seperti diatas sampai saat ini memang siapapun Pemimpin Negeri ini sudah “terjebak” di situasi LISTRIK LIBERAL yang susah dibenahi ! Namun setidaknya para Aktivis SP dilingkungan PLN perlu “konfirmasi” ulang ke Presiden Terpilih Prabowo Subiyanto terkait Ideologi “Anti LAIZESSFIRE” yang pernah di usung nya antara 2008-2009 yang lalu !
MAGELANG, 26 – APRIL – 2024
