“Benarkah hilirisasi nikel menambah pendapatan APBN…”
Ada tulisan tentang hilirisasi nikel yg berupa semacam “reportase” saja dan tdk memberikan ulasan yg menyeluruh tentang industri pengolahan nikel.
Hilirisasi itu hanyalah istilah yg keren untuk industri nikel. Di era Pak Harto hilirisasi ini disebut dengan istilah “industri hilir”. Apapun istilahnya hilirisasi itu berupa industri pengolahan nikel lanjutan. Tdk ada yg luar biasa.
Yg menjadi sorotan adalah apakah ada keuntungan bagi pemerintah Indonesia. Mari kita ulas sedikit. Hampir seluruhnya yg berinvestasi di sektor nikel ini adalah investor yg berasal dari Cina.
Para investor tersebut membeli nikel mentah dari penambang lokal hanya dengan harga US$ 30 per ton sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sementara harga nikel dunia berada di sekitar US$ 90 – 100.
Sekarang harga sdh turun karena sdh terjadi over supply nikel dunia dan adanya LFP sebagai tandingan dalam menghasilkan baterai untuk mobil listrik.
Setelah itu nikel tersebut diolah di smelter milik investor Cina di Morowali, berupa lempengan2 nikel yg siap untuk diekspor ke Cina. Hasil dari devisa ekspor nikel tersebut tdk masuk ke Indonesia selama2nya, karena devisa tersebut milik investor Cina bukan milik pemerintah Indonesia.
Jadi tdk benar bahwa dengan hilirisasi nikel tersebut pendapatan APBN bertambah 450 trilyun per tahun sebagaimana yg disampaikan Jokowi. Itu salah satu “kebohongan terbesar” Jokowi.
Pertanyannya adalah apakah Jokowi tdk mengerti bahwa devisa tersebut milik investor Cina atau apakah Jokowi diberikan informasi yg salah oleh Bahlil, menteri BKPM atau pembisik2 disekelilingnya.
Kemudahan2 yg diberikan kepada investor Cina untuk industri pengolahan nikel antara lain;
1. Bebas bea impor barang modal untuk konstruksi smelter dan suku cadang smelter.
2. TKA2 asal Cina masuk Indonesia diizinkan memakai visa turis tdk pakai KITAS sehingga tdk membayar pajak PPh 21.
3. Tax holiday selama 30 tahun, tdk membayar pajak PPh 25.
4. Bebas bea ekspor nikel yg sdh diolah.
5. Nikel harus diolah di smelter mereka dan tdk boleh diekspor dalam bentuk nikel mentah.
6. Investment allowance sebesar 20%.
7. Tdk dipersyaratkan mengolah limbah nikel dan dibolehkan membuang limbah ke laut lepas.
Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan yg parah.
8. Free flow of foreign exchange, diberikan hak devisa bebas.
9. Dll.
Silahkan dihitung sendiri keuntungan apa yg diperoleh Indonesia. Bahwa industri nikel tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia benar adanya, tapi pertumbuhan yg tdk berkualitas dan hanya dinikmati para kapitalis dan sedikit sekali “trickle down” efeknya.
Demikian untuk diketahui rakyat bahwa tdk benar ada penambahan pendapatan APBN 450 trilyun per tahun.
Akan menjadi lain halnya jika industri pengolahan nikel tersebut dikelola oleh negara melalui BUMN.
Sebagat catatan; baterai untuk mobil listrik sdh beralih ke LFP.
Baterai litium besi fosfat atau baterai LFP adalah jenis baterai litium-ion yang menggunakan litium besi fosfat sebagai material katoda dan grafit elektroda karbon dengan lapisan logam sebagai anoda, menurut Wikepedia.
Ttd,
Erwin Chairuman
30/01/2024
