ZIONISME, MUSUH ABADI UMAT ISLAM (10)
Abdullah Hehamahua
AS dan Israel, hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata, menyerang infrastruktur di Pulau Kharg, Iran, yang merupakan pusat dan lokasi energi di negara-negara Teluk.
Israel pada waktu yang sama menyerang Lebanon yang mengorbankan 254 warga sipil.
Bagi masyarakat awam, pengkhianatan AS dan Israel tersebut merupakan suatu keanehan.
Namun, bagi mereka yang akrab dengan Al Qur’an, tindakan AS dan Israel tersebut sudah diduga, akan terjadi. Sebab, Allaah SWT berfirman:
” Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu (Nabi Muhammad) sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).” Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari (azab) Allah” (QS Al Baqarah: 120).
Ayat Al Qur’an ini dengan terang benderang, menginformasikan bahwa, golongan Yahudi dan Nasrani tidak berhenti bertindak, bergerilya, dan berinprovisasi agar umat Islam mengikuti mereka.
Namun, sebagian umat Islam, khususnya pejabat dan elit politik, menganggap, ayat itu berkaitan dengan proses pemurtadan umat Islam. Padahal, ayat ini berkaitan dengan proses penerapan pendidikan sekulerastik, politik liberal, dan ekonomi kapitalistik. Sebab, asbabunuzul ayat ini berkaitan dengan peralihan kiblat shalat umat Islam. Ini karena, semula, kiblat shalat umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Namun, Allaah SWT kemudian mengalihkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram.
Golongan Yahudi dan Nasrani merasa dengki ketika mengetahui perubahan kiblat tersebut. Sebab, jika Masjidil Aqsa menjadi kiblat, ia merupakan milik tiga agama: yahudi, nasrani, dan Islam. Namun, jika Masjidil Haram, ia hanya merupakan milik umat Islam.
Maknanya, hakikat surah Al Baqarah ayat 120 tersebut adalah:
Seorang muslim rajin shalat, gemar berzakat, berinfak, dan bersedekah, bahkan berhaji serta berumrah, tapi, pendidikan, politik, dan ekonominya, mengikuti yahudi dan nasrani. Hal tersebut sudah tercipta sekarang dimana, pendidikan nasional Indonesia, bersifat sekularistik. Politiknya liberalistik dan ekonominya kapitalistik.
Pemimpin yang Nonmuslim
Prof. Sahetapi dalam satu pertemuan khusus dengan umat Nasrani, di Surabaya denggan bangga mengisahkan keberhasilannya mengubah pasal 6 ayat (1) UUD 45 dari “Presiden adalah orang Infonesia asli” menjadi “Presiden ialah warga negara Indonesia sejak lahir.”
Maknanya, menurut beliau umat nasrani dapat jadi presiden/waki presiden Indonesia. Itulah sebabnya, Ahok bersemangat untuk menjadi presiden melalui PDIP.
Pemimpin yang Nonmuslim
Zionisme internasional melalui pemimpin yang nonmuslim difokuskan di kementerian/lembaga negara yang strategis, yakni: Bapenas, Keuangan, Militer, kepegawaian, dan Intelijen.
1. Menteri Bapenas yang menjalankan strategi zionis, yakni Dr. Sumarlin, seorang nasrani yang fanatik.
2. Kementerian Keuangan adalah Radius Prawiro, menjadi menteri selama 28 tahun, sejak Orla sampai Orba. Beliau menerapkan riba sehingga ibadah umat Islam tidak diterima Allaah SWT karena mengamalkan riba.
3. Panglima/Menhankam adalah Panggabean dan Beni Murdani. Melalui mereka berdua, selain prajurit dan perwira muslim dicegah promosinya. Bahkan, mereka melakukan pembunuhan rakyat melalui konsep Petrus, membunuh 600 an warga dalam kasus Tanjung Priok (1984). Mereka juga membunuh ratusan orang dalam kasus Lampung (1987).
4. Bakin dikendalikan oleh Beni Murdani sebagai Wakil Kabakin sebelum menjabat Panglima TNI/Menhankam. Beni Murdani sebagai Wakabakin, dibantu oleh jenderal Ali Murtopo, menciptakan gerakan yang namanya: NII, Komji, Ingkar Sunah, Ahmadiyah, Darul Hadits, dan nabi baru. Dampaknya, banyak aktifis dan ustadz yang ditangkap.
5. Panglima Pelaksana Khusus (LAKSUS) dijabat oleh Laksamana Soedomo. Beliau seorang yang murtad dari Islam yang kemudian menangkap para aktifis dalam peristiwa Malari (1984).
6. AE Manuhuruk sebagai Kepala LAN yang menentukan seseorang bisa menjadi PNS atau tidak pada jaman Soeharto. LAN juga yang menentukan, seorang PNS bisa naik pangkat atau tidak. Mekanisme inilah yang menentukan pejabat eselon tertentu, diduduki oleh nonmuslim.
7. Soeharto dan kabinetnya mendapat masukan dari CSIS, lembaga pembentukan AS dipipin oleh Hari Chan (aktifis mahasiswa Katolik) dengan gemblengan jenderal Ali Murtopo, seorang penganut aliran kepercayaan.
Masukan dari CSIS inilah Soeharto menyusun GBHN dan memasukan aliran kepercayaan dan asas tunggal Pancasila dalam GBHN.
Simpulan:
1. Zionisme internasional melalui deislamisasi personal dapat dieliminasi jika umat Islam memilih presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif yang muslim, paham ajaran Islam dan melaksanakannya di keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Rakyat, khususnya umat Islam wajib melaporkan ke Penegak Hukum setiap penyimpangan dilakukan oleh Menteri, Kepala Daerah, dan anggota legislatif agar diproses hukum sehinggan Pemilu dan Pilpres 2029, terpilih presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif yang bersih dari KKN.
(Depok, 10 April 2026).
