Visi Besar tokoh2 Partai Masyumi
—-
Ahmad Murjoko
Waketum Partai Masyumi

Beberapa pikiran besar tokoh Islam/tokoh2 Masyumi seperti Hos Cokroaminoto, KH. Hasyim Asy’ari, Ahmad Dahlan, Agus Salim, Wahid Hasyim, Soekiman, Kartosuwiryo, Natsir, Syafruddin, Burhanuddin Harahap, dll seperti :

1. Ajaran cinta tanah air sebagai bagian dari rukun iman sudah ditanamkan sejak sebelum ada nama Indonesia hingga kemudian resmi menjadi nama Republik Indonesia oleh organisasi Islam dan tokoh Islam Jamiat Khair.

2. Tradisi persatuan dan kesatuan atau Ukhuwah Islamiyyah melalui konggres umat Islam dan nama event lainnya menjadi budaya dan tokoh-tokoh Islam/tokoh Masyumi selama ini dalam menyelesaikan persoalan keislaman dan kebangsaan/keindonesiaan. Salah satunya diantaranya terbentuknya MIAI, Syarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian menjadi Partai PSII, terbentuknya Muhammadiyyah, NU, terbentuknya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Ormas Masyumi), terbentuknya Partai Islam Modern seperti Partai Islam Indonesia (PII) yang memadukan gagasan keseimbangan antara keislaman dan ke Indonesiaan, Partai Arab Indonesia yang kemudian membubarkan diri karena cita2 nya yakni Indonesia merdeka sudah terwujud, dan Partai Politik Islam Indonesia (PPII Masyumi) yang bercorak modernisme, Gagasan tawaran Islam sebagai dasar negara untuk Indonesia merdeka, terbentuknya yang terkenal dengan piagam jakarta, gagasan pemberian kata dan nama Indonesia dalam perkumpulan2 tertentu terutama mahasiswa Indonesia di Belanda, dalam gagasan Negara Islam Indonesia (NII), gagasan Mosi Integral Natsir yang melahirkan NKRI, lahirnya PDRI hingga Pemilu Jurdil pertama kali serta perjuangan pembuatan RUU dan Perda Syariat Islam, dll

4. Penyelesaian mendasar persoalan utama bangsa Indonesia seperti perpecahan, kebodohan, kemiskinan, daya saing rendah, tidak Memiliki visi, dll

Maka kalau kita ingin berpikir besar atau visioner yang melebihi para pendahulu Partai Masyumi sebelumnya perlu berangkat dari hal-hal mendasar seperti :

A. Memiliki visi besar atas penyelesaian akar masalah bangsa Indonesia dan sekaligus memberikan formulasi bagaimana cara mewujudkan tujuan Nasional sesuai dengan pembukaan UUD 45 yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Bagaimana formulasi mewujudkan tujuan nasional tersebut bagi para kader dan fungsionaris Partai Masyumi dimanapun berada?

1. Menjadikan tujuan nasional atau visi dan misi bangsa yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 45 sebagai dasar kebijakan disetiap jenjang level kepemimpinan para fungsionaris Partai Masyumi di eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan di tengah-tengah masyarakat luas lainnya.

2. Mempersiapkan strategi pencapaian terwujud nya tujuan nasional dengan pola strategi keberhasilan peradaban besar dunia bertahan hingga ribuan tahun melalu :

a. Fase perumusan sistem nilai yang menjadi dasar arah kebijakannya (Idiologisasi)
b. Fase pelembagaan sistem nilai melalui institusi dan dan kebijakan nya (Fase Institusionalisasi)
c. Fase Dukungan sistem Administrasi berupa peraturan dan perundang-undangan yang lebih teknis operasional (Fase Instrumentalisasi)
d. Fase realisasi atas janji-janji nya dan sekaligus melakukan mobilisasi besar-besaran atas semua potensi dan sdm yang ada dari dalam negeri (Fase Implementasi dan Mobilisasi).

3. Menjabarkan strategi pencapaian tersebut diatas dengan menyiapkan program kerja masing-masing beserta prediksi rencana anggaran biayanya baik yang berasal dari APBN, APBD maupun sumber pendanaan lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
4. Selanjutnya menguraikan program kerja tersebut di atas ke dalam bentuk Kegiatan sebagai nomenklatur dalam anggarannya masing-masing.
5. Berikutnya mendetail kan secara terperinci atas kegiatan tersebut di atas ke dalam proposal kegiatan secara terperinci dan detail.

B. Memiliki visi penyelesaian masalah atas akar masalah utama bangsa Indonesia diantaranya kemiskinan, kebodohan, daya saing rendah, dan persoalan tata kelola negara serta kepemimpinan nasional yang bercorak :

1. Bureaucratic Militery Complex, peranan militer dan polisi sudah melimpah di berbagai bidang, terutama bidang politik dan birokrasi. Jabatan-jabatan sejak orde baru dari Bupati sampai Gubernur dan sel-sel Birokrasi penting telah diisi oleh militer. Apalagi setelah adanya pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maka pejabat militer semakin banyak lagi. Ditambah sekarang dengan pemberlakuan UU Pemilu serentak maka diangkatlah PLT Bupati dan Gubernur oleh Mendagri atas persetujuan presiden. Dan disitulah peluang besar militer dan polisi dapat menempati posisi kepala daerah tersebut lebih banyak lagi. Walaupun terdapat juga PLT yang diangkat dari kalangan pejabat karir sipil. Tetapi tetap saja itu semua adalah hasil penunjukan bukan pemilihan Kepala Daerah yang selama ini menjadi cita-cita menjadi Negera demokratis terbesar dunia.

2. State Capitalism, yang berarti bahwa kekuasaan negara di bidang ekonomi adalah besar. Namun kendati sumber-sumber kekayaan nasional dikuasai negara, tetapi arah pengelolaan perekonomian Indonesia telah banyak menyimpang dari semangat pasal 33 UUD 45. Di samping itu sektor swasta sangat kentara dimonopoli oleh pemilik modal kuat dan elit politik sebagai pelindungnya.

3. Full Grown Secularism, terjadi upaya sekulerisasi maksimal yang dilakukan oleh pemerintah pusat terutama saat pemberlakuan UU no 3 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR dan UU no 8 tentang Keormasan pada tahun 1985. Dimana semua ormas, termasuk Golkar harus berasaskan pada Pancasila tanpa terkecuali. Walaupun pada akhirnya menjelang reformasi 1999 UU Keormasan tersebut tersebut di cabut dan tidak ada pelarangan penggunaan asas lain di luar Pancasila.

4. Totalitarianisme, dimana para penguasa tidak saja mengontrol, mengerahkan dan membina salah satu dimensi kehidupan rakyat yakni kehidupan politiknya, akan tetapi juga mengawasi dan mengarahkan dan membina hampir seluruh dimensi kehidupan ormas tersebut.

5. Islam Phobia yang diskrimintatif, dimana dalam bidang agama di tingkat masa rakyat dan jabat-jabatan strategis di berbagai departemen dan pemerrintah daerah terasa didominasi oleh golongan minoritas tertentu yang mengganggu rasa keadilan masyarakat mayoritas.

6. Usaha Deislamisasi, dimana terdapat kekuatan-kekuatan Islamphobia yang bertujuan melumpuhkan kekuatan Islam dengan berbagai cara antara lain intensifikasi pelaksanaan pola pengucilan golongan umat yang berpikir independen, mendorong kecenderungan dalam masyarakat ke arah nativisme yang serba akomodatif dan memukul kekuatan ekonomi umat atau setidak-tidaknya mendorong proses gulung tikar nya kekuatan golongan ekonomi lemah.

7. Security Aproach, dimana pendekatan keamanan terasa sangat menonjol, sehingga rasa tanggungjawab dan partisipasi masyarakat menjadi terhambat.

C. Memiliki kader dan fungsionaris yang memiliki visi dan misi besar namun sekaligus memberikan formulasi bagaimana cara mewujudkan visi tersebut menjadi aksi seperti tersebut di atas.

D. Diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Masyumi untuk mengembangkan segala potensi dan ide-ide besar yang dimilikinya dengan cara diberikan kepercayaan penuh berdasarkan integritas dan komitmen serta penempatan posisi sesuai dg potensi, minat dan kecenderungan nya masing-masing.

E. Memiliki sistem kaderisasi yang handal, efktif dan baku serta profesional dan modern.

Semoga dengan hal-hal tersebut akan melahirkan Natsir Natsir muda berikutnya yang memiliki visi besar untuk Indonesia dan dunia.

Aamiin