PRABOWO HARUS IKUTI JEJAK MALAYSIA, BEBASKAN INDONESIA DARI PENJAJAHAN EKONOMI AMERIKA!
Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Pemerintah Malaysia, baru-baru ini menjadi negara pertama yang menyatakan perjanjian dagangnya dengan Amerika Serikat (AS) tidak lagi berlaku (18/3). Langkah ini ditempuh, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang menjadi dasar kesepakatan tersebut.
Walaupun secara subtansi, bukan putusan Mahkamah Agung Amerika yang menjadi penyebab, melainkan karena rontoknya pamor Amerika karena tak mampu menundukkan Iran. Belakangan, Amerika harus menjerit dihadapan Iran, karena leher ekonomi Amerika dicekik Iran melalui blokade selat Hormouz.
Sebagaimana diketahui, 20 % cadangan minyak global dipasok melalui jalur ini. Mayoritas minyak yang menghidupkan mesin industri Amerika, dipasok melalui selat Hormouz.
Tak sanggup membuka blokade selat Hormouz sendirian, Amerika memelas ke sejumlah negara untuk ikut membantu Amerika dengan mengirimkan kapal perang ke selat Hormouz. Alih-alih dibantu, penolakan China, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Inggris hingga Perancis, makin menjatuhkan posisi Amerika dihadapan dunia internasional.
Amerika bukan lagi super power. Amerika, sudah menjadi laki-laki tua yang ringkih, yang tidak lagi perkasa. Serangan terhadap Iran yang dilakukan Amerika bersama Zionis, telah mengubah bandul kesetimbangan politik dan ekonomi global.
Kondisi itulah, yang melatarbelakangi Malaysia berani membatalkan sepihak perjanjian dagang dengan Amerika. Sebab, jika alasannya putusan MA Amerika, tentulah Malaysia telah mengumumkan pembatalan sejak putusan dibacakan, yakni sejak 20 Februari 2026 lalu, atau tidak terlalu jauh dari waktu tersebut.
Momentum ini, harus diambil dan dimanfaatkan Prabowo Subianto untuk mengikuti jejak Malaysia, membatalkan perjanjian penjajahan ekonomi Trump secara sepihak, yang berdalih Kesepakatan Dagang Resripokal. Dalam perjanjian ini, isinya tidak ada imbal balik, yang ada Indonesia menjadi jongos untuk melayani kepentingan ekonomi Amerika.
Prabowo harus mengoreksi kebijakan, yang sebelumnya menyerahkan leher ekonomi Indonesia ke cengkeraman Amerika. Prabowo harus segera mengambil keputusan, mumpung Amerika sedang dalam posisi terjepit karena perang Iran.
Kalau Amerika sudah keluar dari kemelut Iran, Amerika akan menjadi kuat lagi. Dan hal itu, tak akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari cengkeraman Trump.
Apalagi, Indonesia bisa berdalih mengikuti jejak Malaysia. Tak apa, dianggap mengekor ketimbang keuleuh menjadi jongos ekonomi Amerika.
Amerika, saat ini tak bisa mengontrol ekonomi dunia. Membuka blokade selat Hormouz saja tak bisa, lalu apa keuntungan Indonesia kerjasama ekonomi dengan pecundang seperti semula?
Justru Indonesia, harus menulis ulang roadmap kebijakan luar negeri, dan mulai menetapkan mitra strategis yang baru, yang selain mampu mendukung keunggulan ekonomi juga memberikan jaminan pada transaksi ekonomi. Dagang di dunia, itu pasti melewati jalur laut. Amerika, sebagai bajak laut yang meminta jatah preman (japrem) dari dunia, tak lagi mampu mengamankan jalur pelayaran niaga dunia.
Lagipula, agar Prabowo bisa bernafas dari tuntutan pemakzulan. Karena kebijakan dagang dan gabungnya Indonesia ke BoP nya Trump, menjadi dasar legitimate untuk mengaktivasi pasal pemakzulan berdasarksn konstitusi.
Prabowo harus memilih setia pada konstitusi. Bukan kepada Trump atau Amerika. Indonesia negara merdeka, bukan jajahan Amerika.
