*PRABOWO DAN JALAN PANJANG TRANSFORMASI BANGSA*
Oleh: Radhar Tribaskoro
“Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)*
Saya membaca kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai usaha mengubah arah bangsa dari dalam suatu tatanan yang masih dihuni banyak kebiasaan lama. Ia membuka pintu kepada beragam kekuatan, menyediakan tempat bagi mereka, dan berusaha membawa mereka ke dalam agenda bersama. Pilihan ini mengundang harapan sekaligus kegelisahan: seberapa jauh perubahan dapat berlangsung dengan mengikutsertakan orang dan jaringan yang ikut membentuk keadaan yang hendak diperbaiki?
Pertanyaan itu membawa kita kepada ukuran kepemimpinan yang lebih dalam. Seorang pemimpin dapat menghimpun dukungan dan mengendalikan pemerintahan. Kepemimpinan yang mengubah bangsa harus melangkah lebih jauh: memulihkan kemampuan lembaga untuk menjaga kepentingan umum, menegakkan batas, dan mengoreksi penyimpangan. Dengan ukuran itulah keterbukaan, kesabaran, serta ketegasan Prabowo patut kita baca.
Bangsa yang kehilangan daya koreksi
Bangsa bukan sebuah organisasi tunggal. Namun kehidupan berbangsa ditopang oleh kelembagaan: aturan yang dipercaya, jabatan yang dihormati karena fungsinya, dan kebiasaan bekerja sama meskipun kepentingan kita berbeda. Kelembagaan itu merapuh ketika bentuknya tetap berdiri, tetapi orang semakin meragukan tujuan dan keadilannya.
Kerapuhan pertama tumbuh dari toleransi terhadap korupsi. Yang merusak kehidupan bersama ialah kebiasaan memaklumi penyimpangan, melindungi pelakunya karena kedekatan, atau menganggap keuntungan pribadi sebagai imbalan wajar sebuah jabatan. Dalam lingkungan seperti itu, orang yang menjaga aturan justru dapat merasa sendirian. Penyimpangan memperoleh perlindungan sosial sebelum memperoleh perlindungan politik.
Kerapuhan berikutnya datang dari fragmentasi. Perbedaan pendapat diperlukan dalam demokrasi. Fragmentasi menjadi berbahaya ketika kelompok-kelompok kehilangan ukuran bersama: kesalahan kawan selalu mempunyai pembenaran, sedangkan tindakan lawan selalu dianggap mengandung keburukan. Kita masih tinggal dalam negara yang sama, tetapi semakin sulit menyepakati apa yang layak dipertahankan bersama.
Unsur ketiga adalah personalisasi kekuasaan. Kesetiaan kepada jabatan dan aturan bergeser menjadi kesetiaan kepada seseorang atau jaringan. Pejabat secara formal bekerja untuk negara, sementara pertimbangan tindakannya dapat mengikuti kepentingan patron. Pergantian presiden dalam keadaan seperti ini belum tentu diikuti pemulihan kewenangan lembaga; hubungan tidak resmi dapat bertahan di dalam struktur resmi.
Ketiganya saling menguatkan. Korupsi membutuhkan perlindungan, fragmentasi menyediakan pembelaan kelompok, dan personalisasi menyediakan jaringan pelindungnya. Akibat yang paling dalam ialah merosotnya kemampuan mengoreksi diri. Kesalahan diketahui, tetapi semakin sedikit orang merasa aman untuk menghentikannya. Transformasi bangsa harus menyentuh hubungan-hubungan inilah.
Merangkul untuk membuka jalan perubahan
Prabowo memulai pemerintahannya dengan penerimaan politik yang luas. Susunan awal Kabinet Merah Putih yang diumumkan pada 20 Oktober 2024 memuat 48 menteri, termasuk sejumlah tokoh yang juga memegang jabatan dalam pemerintahan sebelumnya. Kabinet itu memperlihatkan pilihannya untuk menghimpun banyak kekuatan dalam pemerintahan.
Saya melihat kemungkinan adanya pertimbangan yang masuk akal di balik pilihan tersebut. Dalam masyarakat yang terfragmentasi, perubahan yang sejak awal membuat banyak pihak merasa akan disingkirkan dapat mempertemukan mereka dalam perlawanan. Keterbukaan memberi kesempatan kepada kelompok berbeda untuk menyesuaikan diri tanpa harus terlebih dahulu mempertahankan seluruh kedudukannya secara mati-matian.
James MacGregor Burns membedakan kepemimpinan transaksional, yang bekerja melalui pertukaran kepentingan, dari kepemimpinan transformasional, yang mengangkat tujuan bersama dan memberdayakan pengikut untuk menjadi pelaku perubahan. Perbedaan ini membantu kita menilai arah sebuah koalisi: apakah pertukaran dukungan berhenti pada pembagian manfaat, atau menghasilkan komitmen terhadap tujuan publik yang lebih tinggi.
Dari sini, kabinet besar dapat dibaca sebagai sarana awal menghimpun kemampuan politik. Nilai transformasionalnya ditentukan oleh pekerjaan berikutnya. Orang yang memperoleh tempat harus menerima standar pelayanan, keterbukaan anggaran, dan konsekuensi atas penyimpangan. Penerimaan menjadi produktif ketika mengubah cara mereka menggunakan kewenangan.
Tentu ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Banyaknya jabatan dapat memperpanjang koordinasi, mengaburkan tanggung jawab, dan memperluas tuntutan pembagian sumber daya. Keterbukaan juga dapat menyerap terlalu banyak kekuatan pengawas ke dalam pemerintahan. Karena itu, persatuan politik perlu tetap menyisakan ruang bagi oposisi, pers, dan masyarakat sipil untuk menguji keputusan negara.
Apresiasi saya terhadap sikap merangkul Prabowo bertumpu pada kemungkinan bahwa penerimaan itu menjadi undangan untuk berubah. Semua orang memperoleh kesempatan ikut bekerja bagi bangsa. Kesempatan tersebut akan mempunyai wibawa apabila disertai batas yang berlaku sama bagi setiap peserta.
Kesabaran sebagai pekerjaan kepemimpinan
Ronald Heifetz dan Donald Laurie menawarkan pengertian kepemimpinan adaptif: menggerakkan orang menghadapi persoalan yang menuntut perubahan nilai, hubungan, dan kebiasaan kerja. Masalah seperti ini tidak selesai hanya dengan menambah keahlian teknis. Orang-orang yang terlibat harus ikut mengerjakan perubahan, termasuk menghadapi kehilangan yang menyertainya.
Kerangka ini relevan untuk membaca pelapukan kelembagaan. Mengganti pejabat dapat dilakukan melalui satu keputusan. Mengubah keyakinan bahwa jabatan memberi hak untuk membagi keuntungan memerlukan pekerjaan yang lebih panjang. Reformasi mengancam sumber pendapatan, kedudukan, dan rasa aman sebagian orang; penolakan mereka tidak selalu tampil sebagai penentangan terbuka.
Dalam pendekatan adaptif, keterikatan yang cukup kuat antarpihak diperlukan agar mereka tetap bersedia menghadapi persoalan yang menyakitkan. Konsep holding environment menggambarkan ruang hubungan yang mampu menampung ketegangan tersebut. Pemimpin menjaga orang tetap terlibat ketika percakapan tentang perubahan mulai mengancam kenyamanan mereka.
Melalui lensa itu, kesabaran Prabowo dapat dibaca sebagai usaha mengatur tempo. Ia memberi waktu untuk penyesuaian dan menjaga agar perbedaan tidak segera berubah menjadi pertarungan yang melumpuhkan pemerintahan. Ini merupakan tafsir atas pola kepemimpinannya; keberhasilannya harus terlihat dalam perubahan perilaku dan aturan yang dapat diperiksa.
Bekerja against all odds dalam keadaan demikian berarti menghadapi tuntutan yang saling menekan. Seorang presiden membutuhkan dukungan untuk menjalankan agenda, sekaligus keleluasaan untuk mengoreksi para pendukungnya. Prabowo sendiri berada di dalam tatanan yang hendak diperbaiki. Karena itu, keberaniannya juga diuji oleh kesediaan meninjau hubungan dan keputusan pengangkatannya sendiri.
Kesabaran mempunyai fungsi hanya selama pekerjaan perubahan terus bergerak. Bila ketegangan selalu diredakan demi kenyamanan elite, alasan untuk memperbaiki diri akan hilang. Kita perlu melihat apakah laporan penyimpangan ditindaklanjuti, apakah ukuran kinerja berlaku, dan apakah orang yang menyampaikan kenyataan buruk tetap dilindungi. Di sanalah kita dapat membedakan proses adaptasi dari penundaan.
Hukum dan keberanian melakukan koreksi
Pilihan menggunakan kewenangan konstitusional tampak dalam abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Kedua keputusan itu ditetapkan pada 1 Agustus 2025, masing-masing melalui Keppres Nomor 18 dan Nomor 17 Tahun 2025. Dalam keputusan abolisi Tom Lembong, proses hukum beserta akibat hukumnya ditiadakan; dalam keputusan amnesti, akibat hukum terhadap para penerimanya dihapuskan.
Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 memberi Presiden kewenangan memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam penjelasan mengenai keputusan tersebut, pemerintah dan DPR mengemukakan semangat persatuan serta rekonsiliasi nasional. Dengan demikian, tindakan itu berlangsung melalui kewenangan yang memang tersedia dalam susunan ketatanegaraan kita.
Saya membaca pilihan tersebut sebagai usaha membuka jalan keluar dari ketegangan politik melalui mekanisme konstitusional. Namun kita perlu tepat dalam menyebutnya sebagai koreksi. Amnesti dan abolisi tidak dengan sendirinya merupakan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang tidak bersalah, ataupun pembuktian bahwa seluruh proses sebelumnya keliru. Alasan keadilan, kemanusiaan, atau rekonsiliasi yang dipakai Presiden tetap perlu dijelaskan kepada masyarakat.
Ungkapan membiarkan hukum bekerja juga perlu mempunyai arti kelembagaan. Hukum semestinya dapat menjalankan kewenangannya tanpa menunggu izin pribadi seorang presiden. Yang patut dihargai dari pemimpin ialah pengendalian dirinya untuk tidak menentukan hasil perkara, sekaligus kesediaannya memakai jalur konstitusional ketika diperlukan tindakan korektif.
Karena keputusan pengampunan ini menyangkut perkara korupsi, pertanyaan tentang konsistensi pemberantasan korupsi tetap sah. Rekonsiliasi memerlukan alasan yang dapat diuji, agar masyarakat memahami mengapa suatu pengecualian diberikan. Warga biasa pun memerlukan akses kepada keadilan tanpa harus terlebih dahulu menjadi perkara yang menarik perhatian nasional.
Di sinilah pekerjaan transformasi berlanjut setelah keputusan Presiden. Penggunaan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tertentu perlu disertai perbaikan yang mengurangi kebutuhan akan pertolongan luar biasa. Kita menginginkan lembaga yang mampu mendengar keberatan, memeriksa kekeliruan, dan memulihkan hak sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari.
Ketika keterbukaan bertemu batas
Di tengah perjalanan itu, muncul desakan agar Prabowo melakukan radical break, pemutusan tegas dengan ikatan kekuasaan lama. Dalam wawancara program ROSI pada Oktober 2026, misalnya, Rocky Gerung mendesak perubahan hubungan politik Prabowo dengan unsur-unsur yang dekat dengan Jokowi agar Presiden memperoleh keleluasaan menjalankan orientasi pemerintahannya.
Desakan semacam itu mempunyai alasan yang dapat kita pahami. Masyarakat yang lama menunggu perbaikan ingin melihat batas yang jelas. Dari sudut kepemimpinan adaptif, keputusan untuk tidak segera memenuhi seluruh desakan tersebut dapat dibaca sebagai pilihan tentang urutan perubahan. Kesabaran memberi kesempatan kepada orang untuk menyesuaikan diri; pada waktunya, tindakan mereka sendiri memperlihatkan apakah kesempatan itu digunakan.
Dugaan penyadapan kemudian menghadirkan ujian yang konkret. Pada 1 Oktober 2026, Prabowo masih melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah sebelumnya menjabat Kapolri. Pada 4 November, Sekretariat Negara mengumumkan bahwa Presiden telah menandatangani pemberhentiannya dari jabatan tersebut dan meminta perkara penyadapan diproses secara objektif, transparan, serta sesuai hukum.
Perubahan ini memperlihatkan batas penerimaan. Seseorang yang telah diberi tempat di pusat pemerintahan tetap dapat kehilangan kepercayaan ketika muncul dugaan pelanggaran serius. Saya membaca tindakan tersebut sebagai titik balik dalam hubungan kepercayaan yang bersangkutan. Ia memberi dasar konkret untuk membicarakan awal pemutusan, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh hubungan politik dengan kubu mantan telah berakhir.
Urutan tindakan ini mempunyai arti bagi legitimasi perubahan. Ketika seseorang telah mendapat kesempatan bekerja, penarikan kepercayaan berdasarkan dugaan pelanggaran konkret lebih mudah dipertanggungjawabkan daripada penyingkiran semata-mata karena asal kelompoknya. Keterbukaan awal dapat memperkuat dasar bagi ketegasan berikutnya. Syaratnya, pemeriksaan berlangsung adil dan standar yang sama tetap berlaku kepada orang-orang terdekat Presiden.
Status perkara tetap harus dijaga ketepatannya. Pada 12 November 2026, Kapolri menjelaskan bahwa laporan polisi mengenai dugaan makar telah diterbitkan dan unsur-unsurnya masih diselidiki secara terpisah. Penelusuran meliputi perintah, tujuan penyadapan, serta kemungkinan permufakatan untuk menggulingkan pemerintah. Karena itu, penilaian politik bahwa perkara ini mengarah kepada makar masih memerlukan pembuktian hukum.
Kedekatan seorang tersangka dengan mantan presiden juga belum membuktikan bahwa mantan presiden memerintahkannya. Menyebutnya sebagai operasi kubu mantan merupakan kesimpulan yang harus diuji melalui penelusuran rantai perintah dan penggunaan hasil penyadapan. Ketelitian ini menjaga agar tuntutan pengusutan mempunyai kekuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, persoalan kelembagaannya sudah jelas. Jika alat negara dipakai secara ilegal untuk memata-matai Presiden dan memengaruhi keputusan pemerintah, kita berhadapan dengan kemungkinan adanya pusat kendali tidak resmi di dalam negara. Yang terancam ialah keamanan pengambilan keputusan dan ketundukan aparat kepada mandat publik. Pembuktian atas dugaan tersebut menjadi pekerjaan yang menentukan.
Maka, radical break yang diperlukan harus menyentuh perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Pemutusan itu memperoleh arti transformasional ketika kedekatan lama tidak lagi dapat membatalkan berlakunya hukum. Ketegasan perlu diarahkan kepada perbuatan dan jaringan yang terbukti terlibat, sementara aparatur yang bekerja secara sah tetap memperoleh kepastian.
Arahan Prabowo agar perkara ditangani terbuka sambil menjaga pelayanan kepolisian tetap berjalan patut dicatat. Di dalamnya terdapat dua pekerjaan yang harus berlangsung bersama: mengusut dugaan penyimpangan dan mempertahankan fungsi lembaga bagi masyarakat. Inilah bentuk ketegasan yang berpotensi memperbaiki institusi.
Transformasi harus tinggal dalam lembaga
Philip Selznick menempatkan kepemimpinan pada pekerjaan membentuk tujuan dan melembagakan nilai. Pemimpin menjaga agar organisasi memiliki arah serta mempertahankan nilai yang penting bagi keberadaannya. Jika kita membawa gagasan ini ke kehidupan bernegara, ukuran keberhasilan menjadi jelas: kepentingan publik harus hadir dalam tata kerja yang bertahan melampaui perhatian pribadi pemimpin.
Ukuran itu juga berlaku bagi agenda sosial ekonomi Prabowo. Dalam pidato pelantikannya, ia menempatkan pemenuhan gizi, pemberantasan korupsi, dan perbaikan sistem sebagai bagian dari arah pemerintahannya. Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih kemudian dinyatakan sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok. Agenda-agenda ini menyediakan medan untuk menguji janji transformasi.
Bagi saya, daya ubah Makan Bergizi Gratis akan bertambah ketika pelaksanaannya membangun standar layanan yang aman, pembelian yang terbuka, dan saluran keluhan yang cepat bekerja. Koperasi desa akan mempunyai makna kelembagaan ketika anggotanya dapat mengawasi pengurus dan produsen memperoleh posisi tawar yang lebih baik. Manfaat langsung perlu berkembang menjadi kemampuan masyarakat mengurus kepentingannya sendiri.
Dengan cara itu, warga mempunyai peran dalam perubahan. Mereka dapat menyampaikan masalah, memeriksa penyelesaian, dan meminta pertanggungjawaban. DPR, pers, serta organisasi masyarakat sipil membantu menjaga arus informasi tersebut. Seorang presiden yang menghendaki transformasi memerlukan kenyataan dari bawah, termasuk kenyataan yang mengganggu ketenangan pemerintahannya.
Saya melihat alasan untuk menaruh harapan pada kemampuan Prabowo merangkul, menanggung tekanan, dan menetapkan batas ketika kepercayaan dilanggar. Harapan itu akan memperoleh dasar yang semakin kuat apabila keterbukaannya menghasilkan standar bersama, koreksinya memperbaiki prosedur, dan ketegasannya mengembalikan kewenangan kepada lembaga yang sah.
Pada akhirnya, kebesaran kepemimpinan Prabowo akan terlihat ketika pejabat berani menolak penyimpangan tanpa menunggu instruksinya, warga memperoleh keadilan tanpa menunggu perhatiannya, dan lembaga tetap dapat mengoreksi pemerintah ketika ia sendiri keliru. Di sanalah transformasi bangsa menemukan bentuknya: keberanian seorang pemimpin tumbuh menjadi kemampuan bersama untuk menjaga Indonesia.
Cimahi, 16 November 2026
