POLITIK PENCITRAAN, KORUPSI, DAN PENGKHIANATAN TERHADAP ANAK BANGSA
(Membaca Polemik Program Makan Bergizi Gratis di Tengah Ujian Integritas Kebijakan Publik)
Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)
PROGRAM MULIA YANG BERHADAPAN DENGAN REALITAS BIROKRASI
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diperkenalkan sebagai salah satu program unggulan yang diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar bangsa Indonesia, yakni kualitas gizi anak-anak dan tingginya angka stunting. Program ini dipromosikan sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Secara konseptual, hampir tidak ada alasan untuk menolak gagasan tersebut karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia.
Namun dalam praktik kebijakan publik, sebuah program yang baik tidak otomatis menghasilkan dampak yang baik. Banyak kebijakan yang lahir dengan niat mulia justru mengalami masalah ketika memasuki tahap implementasi. Persoalan birokrasi, tata kelola anggaran, kepentingan politik, hingga lemahnya pengawasan sering kali menjadi faktor yang menghambat tujuan awal sebuah program.
Polemik yang mulai mengiringi perjalanan MBG menunjukkan bahwa program ini tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga tantangan integritas. Berbagai laporan mengenai persoalan distribusi, kualitas makanan, tata kelola anggaran, hingga dugaan penyimpangan di sejumlah daerah mulai menjadi perhatian publik. Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh tuduhan yang berkembang, muncul satu fakta penting bahwa kepercayaan publik terhadap program mulai diuji.
Dalam konteks tersebut, MBG bukan lagi sekadar program pemberian makanan bergizi. Ia telah berubah menjadi arena pertarungan antara idealisme kebijakan publik dengan realitas birokrasi yang selama ini masih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan.
POLITIK PENCITRAAN DAN GODAAN PROGRAM POPULIS
Tidak dapat dipungkiri bahwa MBG juga memiliki dimensi politik yang sangat kuat. Program ini merupakan salah satu janji politik yang paling menonjol dan menjadi identitas penting pemerintahan saat ini. Karena itu, keberhasilan MBG akan selalu dikaitkan dengan keberhasilan politik pemerintah, sementara kegagalannya juga akan berdampak pada legitimasi kekuasaan.
Masalah muncul ketika sebuah program lebih banyak diperlakukan sebagai instrumen pencitraan dibanding sebagai instrumen pelayanan publik. Dalam situasi seperti itu, yang sering menjadi prioritas adalah bagaimana menampilkan keberhasilan di ruang publik, bukan bagaimana memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan. Angka-angka capaian menjadi lebih penting dibanding evaluasi kritis terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
Fenomena politik pencitraan ini bukan hal baru dalam birokrasi Indonesia. Banyak program pemerintah yang pada awalnya dikemas secara besar-besaran melalui kampanye publik, tetapi kemudian menghadapi berbagai persoalan ketika implementasinya tidak sejalan dengan narasi yang dibangun. Ketika kritik muncul, respons yang sering terlihat bukan perbaikan sistem, melainkan upaya mempertahankan citra keberhasilan.
Padahal dalam kebijakan publik, keberanian mengakui kekurangan jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan kesan bahwa semuanya berjalan baik. Program sebesar MBG membutuhkan ruang evaluasi yang terbuka, bukan ruang yang dipenuhi ketakutan terhadap kritik.
KORUPSI DAN BAHAYA ANGGARAN RAKSASA
Salah satu aspek yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah besarnya anggaran yang dikelola dalam program MBG. Anggaran yang sangat besar tentu membuka peluang yang luas bagi terciptanya manfaat sosial. Namun di sisi lain, besarnya anggaran juga menciptakan risiko yang sama besarnya apabila tata kelola tidak dilakukan secara ketat.
Dalam pengalaman Indonesia, berbagai kasus korupsi sering kali muncul dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Pengaturan proyek, mark-up harga, permainan vendor, konflik kepentingan, hingga kolusi antara penyelenggara negara dan pihak swasta merupakan pola yang berulang ditemukan dalam berbagai kasus hukum.
MBG memiliki seluruh karakteristik yang membuatnya rentan terhadap praktik-praktik tersebut. Program ini melibatkan pengadaan bahan pangan dalam jumlah besar, distribusi ke berbagai daerah, kerja sama dengan banyak pihak, serta aliran anggaran yang sangat besar. Tanpa pengawasan yang kuat, ruang-ruang tersebut dapat menjadi celah bagi berbagai bentuk penyimpangan.
Yang perlu dipahami, korupsi dalam program seperti MBG memiliki dampak yang jauh lebih serius dibanding korupsi pada proyek biasa. Jika korupsi terjadi pada pembangunan fisik, kerugian utamanya mungkin berupa kerusakan infrastruktur atau kerugian keuangan negara. Namun jika korupsi terjadi dalam program gizi, maka yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.
PENGKHIANATAN TERHADAP ANAK BANGSA
Tidak ada bentuk korupsi yang dapat dibenarkan. Namun korupsi yang menyasar program untuk anak-anak memiliki dimensi moral yang lebih berat dibanding banyak jenis korupsi lainnya. Sebab yang dirampas bukan hanya uang negara, melainkan hak dasar generasi muda untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Setiap rupiah yang bocor dari program gizi berarti berkurangnya manfaat yang seharusnya diterima anak-anak. Setiap kualitas makanan yang dikurangi demi keuntungan tertentu berarti mengurangi hak mereka untuk tumbuh sehat. Setiap permainan proyek yang mengorbankan kualitas layanan pada akhirnya akan dibayar oleh generasi yang seharusnya dilindungi.
Karena itu, apabila benar terdapat praktik-praktik penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, maka persoalannya tidak hanya menyangkut hukum dan administrasi. Persoalan tersebut juga menyangkut etika, moralitas, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
Negara sering berbicara mengenai bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Namun cita-cita besar tersebut tidak akan pernah tercapai apabila program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi muda justru menjadi objek perburuan rente oleh kelompok-kelompok yang mengejar keuntungan pribadi.
INTEGRITAS ADALAH KUNCI
Polemik yang mengiringi MBG seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Program ini terlalu penting untuk dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang kuat. Pemerintah harus memastikan seluruh proses berlangsung secara transparan, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga evaluasi pelaksanaan.
Keterbukaan informasi menjadi sangat penting agar publik dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran. Semakin besar transparansi yang diberikan, semakin kecil ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, semakin tertutup sebuah program, semakin besar pula potensi munculnya kecurigaan dan spekulasi.
Masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan tanpa dianggap sebagai pihak yang anti terhadap program. Dalam demokrasi, kritik bukan ancaman, melainkan instrumen koreksi yang membantu pemerintah memperbaiki kebijakan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan atau berapa besar anggaran yang terserap. Keberhasilan sejati terletak pada kemampuan negara menjaga integritas program agar benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sebab ketika program yang diperuntukkan bagi anak-anak justru menjadi ruang korupsi dan pencitraan politik, maka yang terjadi bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan bangsa itu sendiri.
