Abdullah Hehamahua

Dampak ketiga dari korupsi sebagai kejahatan luar biasa menurut UNCAC (Lembaga PBB tentang Korupsi), Indonesia potensial menjadi jajahan dari satu atau dua negara. Penjajah itu bisa AS, tapi boleh juga China atau keduanya. Indikatornya, utang Indonesia tahun 2023, meliputi APBN dan non-APBN, menurut anggota DPR Komisi XI dari fraksi Golkar, Misbakhun, Rp. 20 ribu triliun.

Indikator lanjutannya antara lain, banyak pekerja asing di daerah pertambangan. Barang impor mendominasi pasar Indonesia. Pengangguran masih tinggi, 5,32% (2023) dibanding 1,62% pada tahun 1984. Orang miskin di pedesaan masih tinggi, 12,22 persen. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, 68% tanah di Indonesia dikuasai 1% oligarki. Tragisnya, lebih dari 16 juta rumah tangga petani bergantung hidup dengan lahan yang rata-rata hanya di bawah setengah hektar.

Banyak undang undang yang merugikan rakyat kecil. Bahkan, undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 45, antara lain yang berkaitan dengan: Covit 19, KPK, Minerba, Cipta Kerja, KUHP, dan kesehatan.

Anies Rasyid Baswedan (ARB), dalam konteks ini layak menjadi Presiden 2024 – 2029. Sebab, salah satu programnya adalah meninjau kembali undang-undang yang merugikan rakyat. Proyek yang merugikan rakyat, ditinjau kembali. Salah satunya, proyek IKN. Bahkan, ARB juga bertekad mengembalikan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang berwibawa.

Jokowi, Bapak Pembangunan Utang
Soekarno selama 22 tahun berkuasa, mewariskan utang luar negeri sebesar USD2,4 miliar, setara Rp. 34 triliun.
Soeharto selama 32 tahun, mewariskan Rp. 551 trilyun utang. Utang pada era B.J.Habibie, Rp.939 triliun. Era presiden Gus Dur, utang luar negeri, Rp. 1.271 triliun.
Era Megawati, Indonesia memiliki utang, Rp1.298 triliun. Era SBY, utang luar negeri, Rp.2.608 triliun. Meskipun mengalami kenaikan, tapi SBY melunasi utang Indonesia ke IMF. Sisa utang Indonesia ke IMF waktu itu, Rp. 29,6 trilyun.

Pada era Jokowi, Bank Dunia menyebutkan, utang luar negeri meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Sebab, utang Jokowi tahun 2015, Rp 3.089 triliun. Padahal utang yang diwariskan SBY, Rp. 2.608 triliun. Tahun 2016, utang Jokowi meningkat menjadi Rp. 3.706 triliun. Jokowi menambahkan utangnya pada tahun 2017 sehingga menjadi Rp. 4 ribu triliun. Tahun 2018, Rp. 4.418 triliun. Tahun 2019, Rp. 4.779 triliun. Tahun 2020, Rp. 6.074 triliun. Jokowi terus mabuk. Beliau menambah utang pada tahun 2021 sehingga menjadi Rp. 6.908 triliun. Tahun 2022, Rp. 7.554 triliun. Bahkan, pada tahun 2023, utangnya melambung tinggi menjadi Rp. 8 ribu triliun. Tahun 2024, Rp. 8.689 triliun.
Jokowi, menurut para pengamat ekonomi, mewariskan utang sebesar Rp. 20 ribu trilyun. Utang tersebut terdiri dari tiga jenis: Utang APBN, BUMN, serta utang untuk membayar pensiunan ASN, TNI, dan Polri.
Utang dalam APBN tahun 2023 mencapai Rp 8 ribu trilyun. Utang BUMN menurut Misbakhun, anggota DPR dari fraksi Golkar di Komisi XI, Rp. 8.350 triliun. Utang tersebut terdiri dari Rp.6.710 triliun tahun 2021 dan Rp.1.640 triliun (2022). Angka-angka tersebut dapat dimengerti jika kita memerhatikan empat BUMN besar, yakni: Pertamina (2022) punya utang Rp.755.69 triliun; PLN (2022) sebesar Rp.646.69 triliun; Garuda Indonesia, (kuartal I-2023), Rp116.93 triliun; dan Waskita Karya (kwartal I 2023), Rp. 84.38 triliun.
Utang untuk membayar pensiunan ASN, Polri, dan TNI menurut Misbakhun, Rp. 4.500 triliun. Menurutnya, jika utang yang ada dalam APBN ditambah BUMN, serta pensiunan ASN, TNI, dan Polri, totalnya mencapai Rp. 20 ribu trilyun. Maknanya, Jokowi berutang 588 kali dari yang diwariskan Soekarno. Bahkan, apa yang dilakukan Jokowi mengakibatkan setiap warga Indonesia menanggung utang Rp. 72 juta. Tragisnya, utang sebesar itu dikorupsi pula oleh pejabat eksekutif, legislative, yudikatif, BUMN/BUMD, dan konglomerat.

ARB dalam konteks ini pantas menjadi presiden 2024 – 2029. Sebab, dalam kampanyenya, jelas dan konkrit tekadnya untuk: (a) Menjadikan rakyat miskin, hidup layak; (b) Mencerdaskan orang-orang papa; (c) Melindungi eksistensi NKRI dan seluruh penduduknya; (d) Menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

ARB, Komitmen, dan Prestasinya
Komitmen ARB selama kampanye Pilpres 2024, akan menerapkan secara nasional, apa yang sudah dilakukan ketika menjadi gubernur DKI. Kebijakan tersebut antara lain: (a) Pembebasan PBB bagi guru, dosen, tenaga kependidikan, veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, purnawirawan TNI, Polri, dan pensiunan PNS. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 42/2019, dan berlaku sejak 25 April 2019.
(b) Kebijakan transportasi umum di Jakarta yang menerapkan metode Janglingko. Metode ini menguntungkan sopir, pengusaha transportasi, dan masyarakat. Ia juga mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Sebab, masyarakat memilih menggunakan transporasi umum, baik angkot maupun bus daripada kenderaan pribadi. Sopir angkot dan bus tidak perlu “ngetem” menunggu penumpang. Ini karena mereka dibayar Pemda DKI berdasarkan jumlah kilometer yang ditempuh angkot atau bus. Masyarakat juga mengalami penghematan pengeluaran untuk transportasi sebesar 30 persen. Sebab, penumpang cukup membayar lima ribu rupiah untuk perjalanan selama tiga jam dalam kota Jakarta.
(c ) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud jika APBN dan APBD tidak dikorup. Hal itu dibuktikan dengan dihentikannya proyek reklamasi Jakarta Utara. Indikator lain mengenai keselamatan APBN/APBD, adalah audit BPK. Pemerintahan DKI di bawah kepemimpinan ARB, selama lima tahun berturut-turut memeroleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Prestasi ARB ini, sesuatu yang tidak pernah dicapai sebelumnya selama orde reformasi.

Prestasi ARB juga dapat dilihat dari penghargaan yang diperoleh, baik sebelum maupun selama memimpin DKI. Penghargaan dari luar negeri, antara lain: “Gerald Maryanov Award” (2004) dari Departemen Ilmu Politik Universitas Northem Illionis; (b) 100 intelektual publik dunia (2008) oleh Majalah Foreign Policy; (c) Young Global Leader (2009) dari Forum Ekonomi Dunia; (d) 20 Tokoh Pembawa Perubahan Dunia (2010) oleh Foresight dan Nakasone Yasuhiro Award (2010) di mana keduanya dari Jepang; (e) Education Award oleh The Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Countries (2010) dari Turki; (f) 500 Muslim Berpengaruh di Dunia oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center (2010) dari Yordania; (g) Lee Kuan Yew Exchange Fellow (2022) dari Singapura.
Penghargaan yang diperoleh Pemda DKI, antara lain: (a) Public Relations Indonesia Awards (2020); (b) Sustainable Transport Award (2021); (c) Platinum Awards (2021); dan (d) Best in Future of Digital Innovation” (2021).

(bersambung). Depok, 27 Februari 2024.