MASYUMI: Politik Berbasis Nilai, Bukan Transaksional

Oleh : Bambang Suhartono, ( Pengurus Sekolah Politik Masyumi )

Politik seharusnya menjadi jalan pengabdian untuk memperjuangkan keadilan dan kemakmuran rakyat, bukan sekadar arena memburu kekuasaan, jabatan, dan kepentingan kelompok.

Ada satu pertanyaan mendasar yang patut direnungkan ketika melihat wajah politik Indonesia hari ini: apakah politik masih menjadi sarana memperjuangkan kepentingan rakyat, atau justru semakin sering menjadi pasar tempat kepentingan dipertukarkan?

Kita menyaksikan bagaimana koalisi dapat berubah, dukungan politik bisa berpindah, dan perbedaan sikap yang sebelumnya tampak prinsipil tiba-tiba mencair ketika kekuasaan mulai dibagikan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat sering kali sulit membedakan mana perjuangan politik yang berangkat dari keyakinan dan mana manuver yang didorong oleh kepentingan sesaat.

Politik memang membutuhkan kompromi. Demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa negosiasi dan kesepakatan. Namun, ada batas yang seharusnya tidak boleh dilanggar: kompromi tidak boleh mengorbankan prinsip, dan kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan yang mengalahkan kepentingan rakyat.

Di sinilah gagasan Masyumi sebagai politik berbasis nilai menemukan relevansinya. Bukan sekadar mengenang kejayaan sebuah partai masa lalu, melainkan menghidupkan kembali pertanyaan tentang bagaimana seharusnya politik dijalankan.

Ketika Politik Kehilangan Arah dan Menjadi Transaksi

Politik transaksional bukanlah persoalan baru dalam demokrasi Indonesia. Praktik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembagian jabatan, pertukaran dukungan, politik uang, hingga kompromi yang lebih mengutamakan keuntungan elite daripada kebutuhan masyarakat.

Tidak semua negosiasi politik merupakan praktik buruk. Dalam demokrasi, kesepakatan antarkekuatan politik merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Persoalannya muncul ketika transaksi kepentingan menjadi tujuan utama, sementara program, ideologi, dan tanggung jawab kepada pemilih hanya menjadi pelengkap.

Akibatnya, politik kehilangan orientasi.

Rakyat datang ke tempat pemungutan suara dengan harapan mendapatkan pemimpin yang memperjuangkan kehidupan mereka. Namun, setelah pemilu selesai, pertanyaan tentang siapa mendapatkan posisi apa terkadang justru lebih ramai daripada pembicaraan mengenai bagaimana harga kebutuhan pokok dikendalikan, lapangan kerja diperluas, pendidikan diperbaiki, dan hukum ditegakkan secara adil.

Di tengah keadaan seperti ini, politik berbasis nilai menjadi semakin penting.

Sebab, persoalan bangsa tidak cukup diselesaikan dengan pergantian koalisi atau pembagian kekuasaan. Indonesia membutuhkan politik yang memiliki kompas moral, keberanian mengambil sikap, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.

Masyumi dan Tradisi Politik Berbasis Nilai

Sejarah Partai Masyumi memberikan salah satu referensi penting dalam perjalanan politik Indonesia.

Didirikan pada 7 November 1945, Masyumi hadir dalam suasana awal kemerdekaan ketika bangsa Indonesia sedang membangun fondasi kehidupan bernegara. Partai ini menjadi wadah politik bagi berbagai kekuatan umat Islam untuk berpartisipasi dalam perjuangan kebangsaan dan demokrasi.

Dalam perjalanan sejarahnya, Masyumi dikenal memiliki tradisi pemikiran politik yang menempatkan Islam sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tokoh-tokohnya seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Sjafruddin Prawiranegara, dan Prawoto Mangkusasmito menunjukkan bahwa politik tidak hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang memperjuangkan gagasan, tanggung jawab, dan kepentingan bangsa.

Mohammad Natsir, misalnya, dikenal bukan hanya sebagai politisi, tetapi juga pemikir yang menghubungkan nilai keislaman dengan kehidupan kebangsaan. Sementara Sjafruddin Prawiranegara memperlihatkan bagaimana tanggung jawab terhadap negara dapat menuntut keberanian mengambil keputusan dalam situasi yang sangat sulit.

Tentu, Masyumi sebagai organisasi politik pada masa lalu juga tidak lepas dari dinamika, perbedaan pandangan, dan persoalan politik zamannya. Karena itu, sejarahnya tidak perlu diperlakukan secara romantis seolah-olah seluruh praktik politiknya tanpa kekurangan.

Justru pelajaran terpentingnya adalah bagaimana membangun tradisi politik yang menjadikan prinsip sebagai pegangan, bukan sekadar slogan ketika membutuhkan dukungan.

Masyumi patut dipelajari bukan karena masa lalunya harus diulang, melainkan karena nilai-nilai politik yang diperjuangkannya masih relevan untuk diuji dalam realitas Indonesia hari ini.

Politik Berbasis Nilai: Kekuasaan adalah Amanah, Bukan Komoditas

Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan sesuka hati. Kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Prinsip ini memiliki konsekuensi politik yang sangat besar.

Seorang politisi tidak cukup hanya pandai berbicara tentang agama, keadilan, atau kesejahteraan. Ia harus menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang dapat dirasakan masyarakat.

Politik berbasis nilai setidaknya memiliki beberapa landasan utama.

Pertama, amanah dan integritas.

Jabatan publik bukan hadiah bagi loyalitas kelompok, melainkan tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Seorang politisi harus berani menolak penyalahgunaan kekuasaan, sekalipun godaan itu datang dari lingkaran politiknya sendiri.

Kedua, keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.

Politik tidak boleh hanya menguntungkan mereka yang memiliki modal ekonomi dan akses kekuasaan. Petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, masyarakat miskin, serta kelompok yang suaranya jarang terdengar harus mendapatkan tempat dalam kebijakan negara.

Ketiga, kemandirian sikap.

Partai politik harus memiliki keberanian menentukan posisi berdasarkan kepentingan bangsa. Mendukung pemerintah ketika kebijakannya benar bukanlah kesalahan. Sebaliknya, mengkritik pemerintah ketika kebijakannya bermasalah juga bukan bentuk permusuhan.

Loyalitas kepada bangsa dan konstitusi harus lebih tinggi daripada loyalitas kepada individu atau kelompok kekuasaan.

Keempat, tanggung jawab moral.

Politik tidak boleh berhenti pada kemenangan pemilu. Ada tanggung jawab yang lebih panjang setelah suara rakyat diperoleh, yakni memastikan bahwa mandat tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Inilah makna politik sebagai ladang pengabdian, bukan sekadar tangga menuju kekuasaan.

Bukan Anti-Kompromi, tetapi Menolak Menggadaikan Prinsip

Ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Politik berbasis nilai bukan berarti politik yang menolak kompromi, menutup ruang dialog, atau menganggap semua pihak yang berbeda pandangan sebagai lawan.

Demokrasi justru membutuhkan kemampuan membangun kesepakatan.

Namun, kompromi yang sehat harus memiliki batas moral dan orientasi yang jelas. Kesepakatan politik seharusnya menghasilkan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan bagi elite yang terlibat di dalamnya.

Di sinilah perbedaan antara kompromi politik dan politik transaksional.

Kompromi dilakukan untuk menemukan jalan keluar atas perbedaan demi kepentingan bersama. Sementara politik transaksional menjadi persoalan ketika kepentingan publik dikorbankan demi keuntungan politik kelompok tertentu.

Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah partai tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah kursi parlemen, posisi dalam pemerintahan, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah keberadaan partai tersebut membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik?

Apakah ia berani menyuarakan ketidakadilan? Apakah kadernya menjaga integritas? Apakah kebijakan yang diperjuangkan benar-benar menjawab persoalan masyarakat?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab, kemenangan elektoral berisiko hanya menjadi keberhasilan organisasi, bukan keberhasilan perjuangan.

Tantangan Masyumi Hari Ini: Membuktikan Nilai dalam Tindakan

Kebangkitan kembali Masyumi dalam politik Indonesia tentu membawa harapan sekaligus tantangan.

Harapan muncul karena masyarakat membutuhkan alternatif politik yang menawarkan integritas, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Namun, tantangannya tidak ringan.

Masyumi tidak cukup hanya mengandalkan nama besar sejarah, mengenang tokoh-tokoh terdahulu, atau mengulang narasi kejayaan masa lalu.

Generasi sekarang hidup dalam realitas yang berbeda. Persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, korupsi, pengangguran, kualitas pendidikan, perubahan teknologi, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga politik membutuhkan jawaban konkret.

Karena itu, Masyumi harus mampu membuktikan bahwa politik berbasis nilai bukan sekadar romantisme sejarah.

Ada beberapa pekerjaan penting yang harus dijawab.

Pertama, membangun kader yang memiliki kapasitas intelektual , integritas moral, dan kemampuan memahami persoalan masyarakat.

Kedua, menyusun program politik yang konkret dan terukur , bukan sekadar janji tentang keadilan dan kesejahteraan.

Ketiga, membangun kemandirian organisasi agar tidak mudah terseret kepentingan politik jangka pendek.

Keempat, menghadirkan politik yang terbuka, inklusif, dan mampu bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat tanpa kehilangan prinsip perjuangannya.

Dan yang paling penting, Masyumi harus berani memulai perubahan dari dalam. Jangan sampai berbicara tentang politik bersih, tetapi membiarkan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut tumbuh di lingkungannya sendiri.

Sebab, masyarakat tidak lagi cukup diyakinkan dengan pidato. Mereka ingin melihat bukti.

Politik Nilai Harus Kembali Menjadi Orientasi Perjuangan

Indonesia tidak kekurangan partai politik. Yang masih menjadi pekerjaan besar adalah memastikan bahwa partai-partai tersebut benar-benar menjalankan fungsi representasi, pendidikan politik, dan perjuangan kepentingan rakyat.

Demokrasi tidak boleh hanya menjadi prosedur lima tahunan untuk memilih wakil rakyat. Demokrasi harus menjadi jalan bagi masyarakat untuk mengontrol kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan memastikan negara tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir orang.

Dalam konteks itu, Masyumi memiliki kesempatan untuk menawarkan kembali gagasan politik berbasis nilai.

Namun, kesempatan tersebut hanya akan berarti apabila diwujudkan melalui tindakan nyata. Integritas harus terlihat dalam perilaku kader. Keadilan harus tercermin dalam program. Amanah harus dibuktikan melalui cara mengelola kekuasaan. Dan keberpihakan kepada rakyat harus hadir dalam keputusan politik sehari-hari.

Pada akhirnya, Masyumi tidak perlu sekadar berlomba menjadi bagian dari kekuasaan. Ia harus mampu menunjukkan mengapa kekuasaan itu perlu diperjuangkan dan untuk siapa kekuasaan tersebut digunakan.

Sebab, politik tanpa nilai mudah berubah menjadi transaksi. Kekuasaan tanpa amanah mudah menjelma menjadi kepentingan pribadi. Dan demokrasi tanpa keberpihakan kepada rakyat hanya akan menjadi panggung pergantian elite.

Masyumi seharusnya tidak hanya bertanya bagaimana memenangkan kekuasaan, tetapi juga bagaimana menjaga agar kekuasaan tidak mengkhianati nilai-nilai perjuangan.

Inilah tantangan sekaligus ukuran sesungguhnya dari politik berbasis nilai: bukan seberapa dekat sebuah partai dengan pusat kekuasaan, melainkan seberapa teguh ia menjaga prinsip ketika berhadapan dengan godaan kekuasaan.

Demokrasi substansial adalah kunci untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat. Ia adalah jalan tengah yang menyejukkan di antara ekstremitas politik uang dan politik identitas.

Mari Mulai dari Diri Sendiri

Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mari kita hidupkan kembali semangat demokrasi substansial di lingkungan kita.

Jadilah pemilih yang cerdas dengan melihat rekam jejak integritas, bukan sekadar pesona citra. Diskusikan gagasan-gagasan kebangsaan yang sehat, dan dukunglah pemimpin yang meneladani nilai-nilai luhur para pendiri bangsa.

Masa depan Indonesia yang lebih baik ada di tangan Anda yang peduli.

Mari ambil bagian dalam barisan kesadaran ini. Mulailah dengan mendiskusikan nilai-nilai kebaikan di lingkungan terdekat Anda, jadilah pemilih yang rasional, dan teruslah merawat optimisme. Bersama, kita bangun kualitas demokrasi yang lebih bermartabat.

Jangan biarkan suara Anda sia-sia. Bergabunglah bersama Partai Masyumi sekarang juga dan jadilah bagian dari gerakan perubahan menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan islami. Satukan langkah, kuatkan barisan, demi masa depan umat dan bangsa yang lebih baik.

Yuk, ambil posisi. Masuk MASYUMI.

📌 Cara bergabung:

Daftar langsung melalui aplikasi: simasy.id

Atau kirim foto KTP + nomor HP (diri sendiri & teman yang ingin bergabung)

Alternatif pendaftaran: simasy.id

Ini bukan soal partai semata.
Ini soal siapa yang menentukan arah bangsa.

Kalau bukan sekarang, kapan?
Kalau bukan kita, siapa?

MASYUMI — dari keyakinan menjadi kekuatan.