Kemenangan Aisha Wahab, Islam dan Demokrasi

Oleh: Samsudin Dayan

Kemenangan Aisha Wahab dalam pemilu khusus untuk mengisi kursi DPR Amerika Serikat dari California merupakan peristiwa penting bagi politik Amerika dan komunitas Muslim dunia.

Ia meraih sekitar 53 persen suara dan menjadi warga Amerika keturunan Afghanistan pertama yang akan duduk di Kongres Amerika Serikat.

Aisha mengalahkan Direktura Bay Area Rapid Transit, Melissa Hernandez yang didukung oleh loby Yahudi yang mendapat dukungan dana raksasa kelompok loby Yahudi AIPAC, sebagaimana yang dilaporkan Politico.

Lebih dari sekadar kemenangan seorang kandidat, keberhasilan Wahab menunjukkan bahwa identitas Muslim dapat diterima dalam politik modern yang plural dan demokratis.

Seorang perempuan Muslim dapat memperoleh mandat rakyat tanpa harus menyembunyikan keyakinan, asal mampu menawarkan gagasan, integritas, dan program yang dipercaya masyarakat.

Menembus Batas Identitas

Aisha Wahab sebelumnya telah mencatat sejarah sebagai salah satu warga Amerika keturunan Afghanistan pertama yang terpilih ke jabatan publik, sekaligus sebagai perempuan Muslim yang menjadi anggota legislatif California.

Kini, kemenangan dalam pemilu khusus membawanya ke tingkat politik nasional.

Pencapaian ini penting karena politik sering kali dipengaruhi prasangka terhadap kelompok minoritas, termasuk Muslim, imigran, dan perempuan.

Namun, pemilih di daerah pemilihannya memberikan penilaian melalui proses demokratis yang terbuka.

Mereka tidak semata-mata melihat agama atau asal-usulnya, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak, pandangan politik, dan kemampuannya memperjuangkan kepentingan publik.

Kemenangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Islam tidak harus diposisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan politik, demokrasi dan modernitas.

Seorang Muslim dapat menjadi warga negara yang aktif, berpartisipasi dalam lembaga demokrasi, dan menjalankan tanggung jawab politik tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

Demokrasi dan Prinsip Musyawarah

Dalam perspektif Islam, partisipasi politik memiliki hubungan erat dengan prinsip syūrā atau musyawarah. Al-Qur’an menggambarkan orang-orang beriman sebagai mereka yang menyelesaikan urusan bersama melalui musyawarah, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Syūrā : 38.

Prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus membuka ruang konsultasi, partisipasi, dan pertanggungjawaban publik.

Demokrasi modern juga menyediakan mekanisme untuk mewujudkan sebagian prinsip tersebut melalui pemilihan umum, lembaga perwakilan, kebebasan menyampaikan pendapat, serta pengawasan terhadap pemerintah.

Karena itu, umat Islam dapat memandang demokrasi sebagai instrumen politik yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin, mengoreksi kekuasaan, dan mencegah pemerintahan absolut.

Namun, demokrasi Islam tidak berhenti pada prosedur pemungutan suara. Pemilu memang penting, tetapi kemenangan mayoritas tidak selalu identik dengan kebenaran dan keadilan.

Suatu keputusan politik tetap harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral.

Bukan Sekadar Suara mayoritas, disinilah letak kekhasan demokrasi yang berlandaskan nilai Islam.

Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi juga sebagai amanah untuk menegakkan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan umum.

Suara mayoritas diperlukan sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam masyarakat yang majemuk. Akan tetapi, mayoritas tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk menindas minoritas, merampas hak warga negara, menyebarkan kebencian, atau menghasilkan kebijakan yang merusak kehidupan bersama.

Dalam Islam, kekuasaan mayoritas tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Dengan demikian, demokrasi Islam dapat dirumuskan sebagai sistem partisipasi rakyat yang diarahkan oleh nilai-nilai luhur. Ia menerima pemilihan umum, representasi politik, pergantian kekuasaan, dan kebebasan berpendapat, tetapi seluruhnya harus digunakan untuk mencapai maṣlaḥah atau kemaslahatan bersama.

Politik tidak boleh hanya mengejar kemenangan, melainkan harus menghasilkan manfaat dan mencegah kerusakan.

Aisha Wahab dan Politik Kemaslahatan
Kemenangan Wahab dapat dibaca dalam kerangka politik kemaslahatan tersebut. Ia berkompetisi melalui mekanisme demokrasi, memperoleh dukungan pemilih, dan memasuki lembaga legislatif untuk mewakili kepentingan masyarakat.

Identitas Muslim dalam hal ini tidak tampil sebagai alasan untuk menguasai orang lain, tetapi sebagai sumber etika dan tanggung jawab dalam menjalankan jabatan publik.

Tentu, kemenangan seorang politisi Muslim tidak secara otomatis berarti bahwa seluruh kebijakannya mewakili Islam. Seorang politisi harus tetap dinilai berdasarkan gagasan, integritas, rekam kerja, serta dampak kebijakannya terhadap masyarakat. Akan tetapi, keberhasilan Wahab membuktikan bahwa seorang Muslim dapat berkontribusi dalam politik modern tanpa harus memilih antara keimanan dan kewarganegaraan.

Ia juga menunjukkan bahwa politik Islam tidak harus diwujudkan melalui pemaksaan yang sempit.

Nilai-nilai Islam dapat hadir melalui perjuangan melawan diskriminasi, pembelaan terhadap kelompok rentan, penegakan keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pelajaran bagi Indonesia

Bagi Indonesia, kemenangan Aisha Wahab memberikan pelajaran bahwa keterlibatan umat Islam dalam politik seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi.

Politik Islam tidak cukup diwujudkan melalui penggunaan identitas keagamaan dalam kampanye, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan yang jujur, adil, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Pemimpin Muslim seharusnya mampu menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri atau kelompok.

Prinsip ‘adl atau keadilan, amānah atau tanggung jawab, serta syūrā atau musyawarah perlu diterjemahkan ke dalam tata kelola pemerintahan yang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, politik yang berlandaskan Islam juga harus bersifat inklusif. Kemaslahatan tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh warga negara. Karena itu, keberhasilan politik seorang Muslim justru dapat diukur dari sejauh mana ia mampu menghadirkan keadilan bagi semua.

Islam yang Diterima Politik Modern

Kemenangan Aisha Wahab memperlihatkan bahwa Islam dapat diterima dalam politik modern apabila hadir sebagai sumber nilai, bukan sebagai alat pemaksaan.

Islam memiliki prinsip-prinsip yang selaras dengan demokrasi, seperti musyawarah, keadilan, persamaan martabat, amanah kekuasaan, dan pertanggungjawaban publik.

Perbedaannya, demokrasi Islam tidak menempatkan suara mayoritas sebagai satu-satunya ukuran kebenaran.

Suara rakyat penting, tetapi harus diarahkan kepada kebaikan dan kemaslahatan umum.

Dengan demikian, demokrasi bukan sekadar prosedur untuk memilih penguasa, melainkan sarana moral untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan bermartabat.

Kemenangan Aisha Wahab karena itu bukan hanya kemenangan seorang perempuan Muslim keturunan Afghanistan di Amerika. Ia merupakan tanda bahwa seorang Muslim dapat berpartisipasi dalam politik modern dengan tetap membawa nilai-nilai luhur Islam: kebenaran, keadilan, kebaikan, amanah, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.