GENG SOLO PREMAN MAKAR TERHADAP NEGARA: POLITISASI POLRI HINGGA MAKAR VIA PENYADAPAN
“Penyadapan Listyo Sigit Prabowo dkk, bahwa komisi III Menyebut Ada operasi politik untuk melucuti privasi, kerja, keluarga dan keamanan Presiden Prabowo Subianto.”
“Listyo Sigit Prabowo dan Politisasi Polri: Dari Kedekatan Kekuasaan hingga Skandal Penyadapan.”
Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama lebih dari lima tahun (27 Januari 2021–1 Oktober 2026), menjadi salah satu Kapolri terlama pasca-reformasi. Kariernya yang melonjak dari Kapolresta Surakarta (saat Joko Widodo masih Wali Kota Solo), ajudan Presiden Jokowi, hingga puncak institusi Bhayangkara, sering dikaitkan dengan kedekatan personal dengan kekuasaan. Banyak pengamat melihat masa kepemimpinannya sebagai periode di mana Polri semakin ditarik ke dalam arena politik praktis, melampaui fungsi profesional sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban masyarakat.
Jejak Kedekatan dan Tuduhan “Partai Coklat dan Partai Sadap Indonesia”
Listyo, lulusan Akpol 1991, naik cepat setelah dekat dengan Jokowi di Solo. Setelah Jokowi jadi Presiden, ia menjadi ajudan, lalu Kapolda Banten, Kadiv Propam, Kabareskrim, dan akhirnya Kapolri. Visi “Presisi” (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) yang diusungnya saat fit and proper test di DPR menekankan profesionalisme dan kepercayaan publik. Namun, kritik muncul seiring waktu.
Tuduhan paling mencolok adalah sebutan “Partai Coklat” (Parcok) oleh kalangan PDIP dan sejumlah politikus selama Pemilu dan Pilkada 2024. Mereka menuding oknum polisi terlibat mengarahkan dukungan atau memengaruhi hasil di sejumlah daerah, merujuk warna seragam polisi. Listyo sendiri enggan menanggapi secara langsung, sempat mengatakan “Tanya partai lah, saya kan bukan dari partai.” Klaim ini dibantah sebagian pihak, termasuk pejabat pemerintah yang menyebut tidak ada pola sistematis. Namun, istilah itu mencerminkan persepsi publik yang kuat bahwa institusi polisi kehilangan netralitas.
Analisis dari peneliti seperti Made Supriatma (ISEAS) menyoroti bahwa sejak era Jokowi, Polri makin dilirik sebagai sekutu politik. Kedekatan personal dan penempatan orang-orang loyal memperkuat posisi Listyo, sementara institusi secara keseluruhan dinilai makin “superbody” dan digunakan untuk menjaga stabilitas rezim.
Skandal Penyadapan: Puncak Kontroversi Politik
Puncak paling dramatis terjadi setelah Listyo diganti oleh Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026 atas keputusan Presiden Prabowo Subianto. Listyo sempat dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), tetapi hanya bertahan sebentar. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan dia, bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso (kemudian ditambah Irjen Slamet Uliandi), sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Menurut penyidik, penyadapan berlangsung 2025–2026 (saat Listyo masih Kapolri), tanpa prosedur sesuai Perkap Nomor 5 Tahun 2010, tanpa kaitan dengan penegakan hukum, dan menargetkan Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, anggota DPR, media, ormas, LSM, aktivis, hingga pengusaha. Listyo diduga memberi perintah (lisan atau via WhatsApp), menentukan target, dan menjadi “end user” hasil sadapan. Istana menilai tindakan ini mengarah pada makar karena berpotensi melumpuhkan kepemimpinan. Mantan Wakapolri Oegroseno menyebut motifnya lebih ke “politik praktis” daripada kepentingan negara atau institusi.
Kasus ini memperkuat narasi bahwa kemampuan intelijen dan penyadapan Polri disalahgunakan untuk kepentingan politik, bukan semata penegakan hukum. Pengamat seperti Adrianus Meliala menduga ada “utang budi politik” di baliknya.
Kontroversi Lain yang Membayangi
Masa Listyo juga diwarnai kasus besar lain: investigasi pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo (yang awalnya sempat ada upaya rekayasa), tragedi Kanjuruhan 2022 yang menelan ratusan nyawa akibat penanganan kerusuhan, serta sejumlah isu korupsi dan promosi jabatan yang dikritik tidak berbasis meritokrasi murni. Promosi cepat bagi yang dekat dengan lingkaran kekuasaan menjadi sorotan internal.
Netralitas Polri yang Terkikis
Secara hukum, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menegaskan Polri harus netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Realitas di era Listyo menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik. Kedekatan personal dengan elite kekuasaan, tuduhan intervensi dalam kontestasi elektoral, dan penyalahgunaan alat penyadapan untuk memantau rival politik (termasuk presiden baru) adalah indikasi kuat bahwa polisi “dibawa” ke dalam politik — atau setidaknya, sebagian jajarannya digunakan sebagai instrumen kekuasaan.
Ini bukan fenomena baru. Sejak Orde Baru, aparat keamanan sering berperan ganda. Pasca-reformasi, harapan profesionalisme tinggi, tetapi di bawah Listyo (dan sebelumnya Tito Karnavian), Polri justru diperkuat sebagai mitra politik eksekutif. Kelebihannya: stabilitas dan penanganan kasus besar. Risikonya: hilangnya kepercayaan publik, kriminalisasi oposisi, dan ancaman terhadap supremasi sipil.
Kasus penyadapan Prabowo adalah alarm keras. Ia menunjukkan betapa mudahnya teknologi dan kewenangan institusi dialihkan untuk tujuan politik praktis. Penyelidikan harus tuntas, termasuk motif dan pihak lain yang mungkin terlibat. Reformasi Polri — mulai dari rekrutmen, promosi berbasis merit, pengawasan independen yang kuat, hingga batasan ketat penggunaan intelijen — menjadi mendesak agar institusi kembali ke khittah sebagai penegak hukum yang netral, bukan “partai berseragam”.
Tanpa itu, Polri berisiko terus menjadi medan pertarungan elite, merusak demokrasi dan kepercayaan masyarakat. Kasus Listyo menjadi pelajaran mahal: kekuatan polisi yang terlalu dekat dengan kekuasaan pada akhirnya bisa berbalik dan merusak institusi itu sendiri.
Sasaran Penyadapan: Lingkar Istana, Aktivis, KPK, POLRI, Mahasiswa, Kejaksaan, Menteri, Ketua Umum Organisasi dan Partai Politik
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan Listyo Sigit Prabowo merupakan perkara yang baru terungkap awal November 2026 dan masih dalam proses hukum.
Pada 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka terhadap tiga jenderal polisi:
Jenderal Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri, saat itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan/KSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri) dan Irjen Eko Hadi Santoso dan Kemudian ada penambahan tersangka keempat berinisial SU.
Modus yang diduga: Pertama, Periode 2025–2026, para tersangka memerintahkan memasukkan nomor telepon ke dalam sistem **LIMS** (Lawful Interception Management System) milik Polri tanpa melalui prosedur resmi (tanpa surat permohonan penyidik, tanpa verifikasi, dan tanpa kaitan dengan penyelidikan / penyidikan perkara pidana).
Kedua, Targetnya mencakup nomor telepon **Presiden Prabowo Subianto**, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha.
Ketiga, Sekitar Oktober 2026, mereka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan dan log dari sistem LIMS untuk menghilangkan jejak. Keempat, Kasus terungkap setelah seorang petugas Polri membuat laporan pada 30 Oktober 2026.
Ketiga tersangka awal ditahan di Rutan Bareskrim dan dijerat pasal berlapis (termasuk UU KUHP baru dan UU ITE) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Barang bukti yang disita antara lain 11 unit ponsel, 1 iPad, dan 4 flashdisk.
Tindakan Presiden Prabowo
Setelah penetapan tersangka, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan menunjuk pelaksana tugas pengganti.
Catatan Penting: Pertama, Penyidikan menyebut tindakan tersebut sebagai penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), illegal access, dan penghapusan data elektronik.
Kedua, Klaim bahwa tindakan ini merupakan “upaya menghancurkan negara” belum merupakan temuan resmi penyidik dalam keterangan yang dipublikasikan. Itu lebih merupakan interpretasi politik di luar pernyataan Bareskrim.
Ketiga,, Perkara masih berjalan. Status tersangka belum berarti bersalah; proses pembuktian di pengadilan masih akan menentukan.
Skandal penyalahgunaan kewenangan internal Polri yang menyasar presiden dan pejabat tinggi, yang kemudian ditangani oleh Bareskrim sendiri setelah ada laporan dari internal.[]
