Presiden, sejatinya tidak harus mengetahui seluruh masalah detail dari pelaksanaan tugas kenegaraan. Sebab, Presiden dibantu para menteri yang menguasai detail tugasnya. Perkataan lain, keberhasilan kinerja presiden sangat ditentukan oleh prestasi para menteri. Di sinilah berlaku kaidah “the ringht man on the right place.”
Namun, khalifah Umar bin Khattab menangis ketika mengetahui, ada seekor anak keledai yang mati karena tergelincir di jalan raya. Penyebabnya, jalan itu tidak rata dan berlubang. Padahal, masalah jalan adalah tugas kementerian atau Dinas PU. Lalu mengapa khalifah Umar bin Khattab menangis atas meninggalnya anak keledai tersebut.? Sebab, Umar sadar, jika menjadi imam shalat berjamaah maka diterima tidaknya shalat tersebut bergantung dari benar tidaknya gerakan shalat, tumaninah dan kekhusyuan sang imam. Bahkan, di akhirat nanti, imam dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt atas keimamannya tersebut.
Mengapa para menteri menyarankan presiden menggunakan hak prerogatifnya.? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, Menteri terkait tidak menguasai tupoksinya. Maknanya, presiden keliru dalam memilih pembantunya. Presiden tidak menerapkan kaidah “the right man on the right place.” Presiden mengangkat pembantunya hanya karena kedekatan, kekerabatan atau sesama anggota partai yang sama.
Kedua, Menteri terkait tidak menolak tawaran presiden ketika beliau ditawarkan jabatan di mana dirinya tidak menguasai bidang tersebut. Ketiga, sang Menteri tersebut punya masa lalu yang kelam. Beliau terlibat korupsi tapi belum dicium Aparat Penegak Hukum (APH). Olehnya, beliau menyarankan atau menyetujui tindakan presiden tersebut agar beliau juga dapat rehabillitasi, amnesti, atau abolisi dari presiden ketika beliau dipenjara APH. Apalagi masyarakat Indonesia tau bahwa, beberapa menteri dalam kabinet sekarang ini masuk dalam black list APH, khususnya KPK dan Kejagung.
Bagaimana Jalan Keluarnya?
Pertama, presiden wajib mengetahui detail pribadi calon menteri. Kedua, presiden mendapatkan informasi rahasia dari badan intelijen negara mengenai Riwayat calon Menteri tersebut. Ketiga, calon menteri tersebut mendapat rekomendasi dari KPK.
Hanya dengan beberapa cara tersebut, in syaa Allah pada tahun 2045, lahir Indonesia Berkah. Jika tidak, yang dijumpai adalah Indonesia Cemas. Bahkan, tidak mustahil, pada tahun 2045 Indonesia menjadi jajahan dari China dan Amerika Serikat. Tragis !!! (Depok, 29 November 2025).
Penulis: Abdullah Hehamahua
