PartaiMasyumi.id – Detik. Finance. 23 Pebruari 2022 memuat statement Dirut PLN terkait over supply listrik sebesar 5 GW, yang bikin pusing.
Kalau mau jujur, sebenarnya DIRUT PLN tidak perlu pusing karena fungsi PLN saat ini cuma sebagai EO (Event Organizer) kelistrikan Negara. Berapapun kerugian operasional kelistrikan akan ditanggung oleh Negara ! Karena secara riil peralatan yang dipakai PLN guna mengadakan hajat kelistrikan tiap hari itu pembangkit2 nya milik Shenhua, Huadian, Chengda, Marubeni, GE, Siemens dll . Sedang jaringan ritail dimiliki group Dahlan Iskan, Tommy Winata , James Riady dst. PLN hanya Transmisi dan Distribusi itupun sudah di sewa oleh Kartel Listrik Swasta itu mulai Mei 2020.
Sehingga kalau kemudian Pemerintah mensubsidi PLN ratusan triliun bahkan ada hutang sampai Rp 450 triliun, itu semua PLN tinggal mencatat dan bikin Laporan Keuangan (LK) saja, yang penting DIRUT PLN harus siap ikuti maunya Pemerintah . Yang untuk kelistrikan ini di indikasikan “hoax” parah ! Makanya ditengarai Zulkifli Zaini (mantan Dirut) tidak kuat disuruh berbuat bohong dan akhirnya mengundurkan diri.
Sehingga syarat utama menjadi DIRUT PLN itu harus “tabah” untuk berbohong ! Dan yang paling cocok sebenarnya oknum2 seperti DI itu.
KESIMPULAN :
Kelistrikan ini sebenarnya bersifat Infrastruktur (“Public Good) yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat baik yang kaya maupun kurang mampu. Kalau saat ini berubah menjadi komoditas komersial (“Commercial Good”) itu akibat keserakahan para pejabat/mantan yang ber Visi “Peng Peng” seperti Dahlan Iskan, JK, Luhut BP, Erick Tohir.
Hal diatas ditandai adanya perdebatan antara JK vs Rizal Ramli pada 2016 (Menko Sumberdaya 2015-2016) terkait proyek pembangkit 35.000 MW yang menurut RR cukup 18.000 MW sementara JK “ngotot” tetap 35.000 MW. Yang berakibat di “copot” nya RR sebagai Menko Sumberdaya dan diganti oleh Luhut BP.
Fakta diatas adalah indikasi kuat bahwa JK tidak memiliki Visi kelistrikan (kecuali bisnis), dan faktanya saat ini terjadi kelebihan daya atau “over supply” listrik sampai 5.000 MW . Yang semua itu harus dibayar TOP (Take Or Pay ) nya akibat “mangkrak” yang ratusan miliar rupiah yang makin membebani rakyat dikemudian hari !
Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!
Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
JAKARTA, 27 PEBRUARI 2022.