Delapan Dekade Indonesia: Dari Semangat Perjuangan ke Permainan Elite
Di usia delapan puluh tahun kemerdekaan, Indonesia seolah berdiri di persimpangan sejarah. Perjalanan panjang dari awal kemerdekaan, melewati gejolak politik demokrasi liberal, konsolidasi kekuasaan Orde Baru, hingga era reformasi, memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana kualitas politisi dan kebijakan strategis bangsa ini berubah.
Namun, jika kita membandingkan para perintis dan pemimpin awal dengan para politisi hari ini, kesenjangan kualitas dan orientasi menjadi begitu mencolok.
Pada masa awal kemerdekaan, tokoh-tokoh seperti Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, hingga Tan Malaka berdebat keras di parlemen maupun di media massa. Mereka sering kali berbeda pandangan secara ideologis, namun perselisihan itu diikat oleh semangat yang tulus untuk membangun fondasi negara.
Kebijakan strategis pada masa itu; meski sering terbentur keterbatasan anggaran dan infrastruktur : berusaha mengarah pada kedaulatan ekonomi, pendidikan, dan diplomasi yang menjaga marwah Indonesia di panggung internasional.
Meskipun demokrasi liberal kala itu rawan jatuh bangun kabinet, kualitas perdebatan politik diisi oleh orang-orang yang menguasai substansi dan membawa idealisme, bukan sekadar kepentingan elektoral.
Memasuki Orde Baru, wajah politik Indonesia berubah. Presiden Soeharto dan Golkar mengonsolidasikan kekuasaan dengan kontrol yang ketat terhadap partai politik.
Sistem politik menjadi steril dari perdebatan ideologis terbuka, namun kebijakan strategis pada masa itu memiliki arah yang relatif jelas; stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan modernisasi infrastruktur.
Pembangunan jalan, waduk, listrik, dan sistem pangan berjalan masif, meski dibarengi korupsi yang mengakar dan represi terhadap oposisi. Para menteri dan teknokrat Orde Baru seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan Emil Salim tetap tercatat sebagai sosok yang memahami bidangnya, meskipun mereka bekerja di bawah payung kekuasaan yang terpusat.
Kini, di usia ke-80 tahun, peta politik Indonesia tampak lebih bebas, tetapi paradoksnya justru terasa dangkal.
Reformasi yang dibayangkan akan memunculkan sistem politik yang sehat dan akuntabel malah sering jatuh ke dalam jebakan permainan elite partai.
Banyak politisi hari ini bukan muncul karena ketajaman gagasan atau rekam jejak kerja, tetapi karena modal finansial, kedekatan keluarga, dan jejaring oligarki.
Partai-partai politik yang seharusnya menjadi kawah candradimuka kader ideologis justru berfungsi seperti perusahaan keluarga atau kartel bisnis.
Mereka lebih sibuk bernegosiasi kursi, membagi konsesi ekonomi, dan mengatur loyalitas dibanding menggodok kebijakan strategis untuk menjawab tantangan jangka panjang bangsa.
Kebijakan negara pun kerap terjebak dalam horizon pendek; populis, cepat terlihat hasilnya, namun minim perhitungan dampak struktural.
Alih-alih memperkuat riset, industrialisasi, dan kedaulatan energi, kita lebih sering disuguhi program yang berorientasi pada elektabilitas lima tahunan.
Lobi bisnis mempengaruhi arah pembangunan, dan ruang publik dipenuhi oleh narasi politik yang dangkal, cenderung personal, serta jarang menyentuh substansi kebijakan.
Partai-partai politik memikul tanggung jawab besar atas kondisi ini. Mereka adalah gerbang masuk utama bagi calon pemimpin bangsa, namun sering membiarkan proses rekrutmen dibajak oleh uang dan hubungan kekerabatan.
Hampir tidak ada lagi partai yang membangun kaderisasi serius seperti yang dilakukan pada era awal kemerdekaan atau bahkan pada masa Orde Baru, ketika loyalitas pada partai dibarengi dengan pelatihan birokrasi dan manajemen pemerintahan.
Di titik ini, publik cenderung terjebak pada pilihan yang terbatas, karena sistem pemilu dan dominasi partai membuat wajah politik nasional diisi oleh figur-figur yang lahir dari sistem yang sama; sistem yang sudah lama disetir oleh kepentingan elite.
Indonesia di usia 80 tahun memang lebih bebas dibanding masa Orde Baru, tetapi kebebasan itu sering terasa seperti pasar bebas yang bising tanpa arah.
Jika di awal kemerdekaan kita punya politisi yang berdebat soal masa depan ekonomi dan kedaulatan diplomatik, kini kita punya politisi yang berdebat soal siapa duduk di kursi apa, dengan siapa berkoalisi, dan bagaimana membagi proyek.
Jika di Orde Baru ada teknokrat yang setidaknya menjaga konsistensi pembangunan, kini kita melihat birokrasi yang tersandera kepentingan politik jangka pendek.
Pertanyaannya, apakah bangsa ini akan terus berjalan di jalur ini hingga ulang tahunnya yang ke-100?
Ataukah kita berani melakukan reformasi politik yang sesungguhnya; membenahi sistem partai, mengembalikan rekrutmen politik pada meritokrasi, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan kebijakan strategis melampaui kepentingan elektoral?
Jika tidak, delapan dekade kemerdekaan hanya akan tercatat sebagai momen di mana semangat perjuangan bangsa tergantikan oleh permainan elite yang semakin lihai namun semakin jauh dari cita-cita awal republik.
Chairul Islam
Kader Partai Masyumi
Partai Islam
