PARTAI MENDESAK PRESIDEN PRABOWO
MENINJAU ULANG PERJANJIAN DAGANG ART
(AGREEMENT OF RESIPROCAL TRADE)
Bismillahirrahmanirrahim
Masih dalam ketidakpastian akan manfaat bergabungnya Indonesia ke Board of Peace,
tiba-tiba Presiden Prabowo menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Sungguh sangat mengkhawatirkan dan mengundang risiko yang membahayakan.
Kebijakan itu diambil di tengah Asta Cita Pemerintahan yang menargetkan ekonomi
Nasional tumbuh 8% per tahun; hal ini menjadi “seperti mengadu nasib” yang berpotensi
menggadaikan kedaulatan ekonomi, hukum, dan sumber daya negara untuk
kepentingan asing.
Di sisi lain, serangan terbuka Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran di tengah gencatan
senjata Israel-Palestina, yang menewaskan pemimpin Ayatullah Khamanei, sungguh
melanggar hukum Internasional dan sangat membuat amarah dunia, dan diyakini akan
bereskalasi menjadi Perang Dunia III, yang akan berdampak pada ekonomi dalam
negeri dan masa depan Indonesia. Dalam situasi seperti itu, maka DPP Partai Masyumi
menyampaikan hal-hal mendasar, sebagai berikut:
PANDANGAN STRATEGIS PARTAI MASYUMI
Partai Masyumi meyakini bahwa peran “Bebas Aktif’ Indonesia untuk ikut menertibkan
dunia dan menghapuskan segala bentuk penjajahan, adalah amanah konstitusi
(UUD1945) yang harus dijalankan. Namun keputusan besar oleh Presiden yang
berdampak luas pada eksistensi kedaulatan negara dan mempengaruhi hajat hidup
seluruh rakyat, haruslah mendapatkan persetujuan DPR. Dengan kata lain, kebijakan
itu tidak bisa diambil sebagai keputusan yang tiba-tiba, tanpa mendapat masukan dari
seluruh komponen bangsa.
Partai Masyumi juga meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia yang sejati bukan
sekadar lepas dari penjajahan fisik, tapi kedaulatan penuh untuk mengatur ekonomi
sendiri tanpa didikte dan tersandra oleh kepentingan asing. Maka perjanjian ART yang
jelas-jelas membelenggu Indonesia dalam instrumen fiskal, tarif, dan kebijakan
perlindungan industri nasional melalui 217 kewajiban (shall) adalah bentuk penjajahan
ekonomi, yang akan menjauhkan cita-cita kesejahteraan umum. Ekonomi Indonesia
harus diletakkan sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kedaulatan, di
mana negara memiliki hak mutlak untuk memihak pada kepentingan rakyatnya sendiri,
di atas kepentingan asing.
Kami memandang bahwa struktur perjanjian ART itu mencerminkan mentalitas
Indonesia sebagai “inlander” yang inferior, di mana posisi tawar Indonesia diletakkan
jauh di bawah kepentingan AS melalui komitmen belanja agregat yang timpang.
Pertukaran antara akses pasar komoditas mentah Indonesia dengan penguasaan pasar
manufaktur teknologi tinggi serta pangan strategis AS adalah pola kolonialisme gaya
baru yang akan memiskinkan generasi mendatang. Diplomasi ekonomi seharusnya
dibangun di atas prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan (reciprocal yang sejati).
Partai Masyumi berkeyakinan bahwa hilirisasi industri, swasembada pangan,
perlindungan atas pasar domestic bagi produk local dan kemandirian energi adalah pilar
utama kekuatan nasional yang tidak boleh dikompromikan dengan dalih perdagangan
bebas. Pelumpuhan kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) serta pemaksaan kuota impor gandum, kedelai, dan jagung secara sistematis (sebagaimana
diatur dalam ART), akan menghancurkan basis ekonomi petani dan pengusaha lokal
Indonesia. Seharusnya negara wajib hadir juga sebagai perisai bagi industri local
pemula (infant industry) agar mereka memiliki ruang untuk tumbuh, berinovasi, dan
menjadi tuan rumah di negeri sendiri tanpa harus mati di hadapan serbuan produk asing
yang masuk tanpa beban bea masuk.
Partai Masyumi meyakini bahwa era digital adalah wajah kedaulatan bangsa, yang
pengelolaan datanya tidak boleh diserahkan kepada pihak asing tanpa kontrol
yurisdiksi. Larangan lokalisasi data dan audit kode sumber teknologi (yang tertuang di
dalam ART) adalah upaya penggeledahan digital yang melucuti hak privasi serta
keamanan nasional Indonesia. Demikian pula dengan sertifkasi dan jaminan produk
halal, bukan sekadar komoditas dagang, melainkan cerminan identitas budaya dan
penjaga moralitas publik yang harus dilindungi, yang fakta hukumnya diabaikan dalam
ART.
TUNTUTAN TEGAS PARTAI MASYUMI
Berdasarkan pandangan tersebut, maka Partai Masyumi, sebagai penyambung lidah
umat dan penjaga nilai-nilai Islam-Keindonesiaan, menyampaikan tuntutan tegas
sebagai berikut:
- Mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang semua komitmen dalam Agreement
on Reciprocal Trade (ART) guna memulihkan kedaulatan absolut Negara Indonesia
atas tarif impor, pangan, energi, dan data nasional, serta menolak segala bentuk
diplomasi asimetris (timpang), yang melumpuhkan hilirisasi dan industri dalam
negeri, demi tegaknya kemandirian ekonomi bangsa.
- Mendesak Pemerintah untuk kembali pada khitah Asta Cita demi mewujudkan
pertumbuhan 8% yang mandiri dan bermartabat; dengan cara menggenjot hilirisasi,
membentengi pasar domestik bagi produk nasional, serta mengerem laju impor
komoditas pertanian dan barang jadi teknologi. Pemerintah harus fokus mencegah
pengurasan aset sumber daya alam yang demi kepentingan industri asing, dan
sebaliknya wajib memacu industrialisasi berbahan baku lokal yang kompetitif dan
berorientasi ekspor, guna tegaknya kesejajaran ekonomi Indonesia di tingkat global.
- Mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan akselerasi pertumbuhan UMKM dan
Koperasi, sebagai pilar utama industri berskala nasional dan berorientasi ekspor.
Hal ini krusial guna merestrukturisasi fundamental ekonomi nasional yang masih
timpang dan rapuh, di mana para pelaku usaha rakyat masih tanpa jaminan pasar
maupun akses permodalan yang cukup untuk bertumbuh, berekspansi, dan menjadi
tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi pemain di tingkat global.
- Menuntut Pemerintah untuk merevisi ulang seluruh komitmen perjanjian ART dan
menghentikan semua bentuk diplomasi yang mengancam kedaulatan rakyat.
Semua kebijakan yang berdampak luas, bersifat eksistensial bagi kedaulatan
negara, dan mengikat hajat hidup orang banyak secara berkelanjutan, wajib
melibatkan DPR RI serta seluruh komponen bangsa, dengan pembahasan yang
transparan dan partisipatif, guna memastikan bahwa setiap keputusan nasional lahir
dari kehendak rakyat, bukan dari pemaksaan agenda ekonomi kekuatan asing.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Partai Masyumi akan terus mengawal
kebijakan pemerintah agar tetap berada pada rel konstitusi yang benar dan tidak
terjebak dalam pragmatisme politik internasional yang mengorbankan nilai-nilai
kemanusiaan.
Jakarta, 15 Maret 2026
Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi
Dr. Ahmad Yani, SH., MH
Samsudin Dayan, SH., M.Si
Ketua Umum
Sekretaris Jenderal
Pernyataan ke 13 Tinjau Ulang ART
