TUNTUTAN PARTAI MASYUMI:
BERSIHKAN KABINET DARI ANTEK-ANTEK OLIGARKIS
DAN LURUSKAN KIBLAT PEMBANGUNAN
Bismillahirrahmanirrahim
Prabowo Subianto sebelum 2019 adalah penulis buku Paradox Indonesia, sebuah kapal
negara yang bocor di sana-sini karena aset SDA-nya dirampas oleh asing dan dicuri
oleh oligarki lokal. Ia berjuang untuk melawan dan mengejar koruptor-koruptor itu,
bahkan sampai ke Antartika. Jelas sekali, Prabowo saat itu adalah antitesa rezim antek
asing, antitesa rezim boneka oligarki. Prabowo adalah sang pendekar dambaan rakyat
Indonesia. Tahun 2019 adalah titik balik ketika Prabowo masuk ke kapal bocor itu untuk
bisa menambalnya dari dalam. Siapa sangka, ia kemudian melebur menjadi satu. Sang
pendekar menjadi bagian dari tim kapal yang bocor itu. Mungkin seperti judul film jadul:
“Sang Pendekar di Sarang Penyamun”.
Satu tahun berjalan di 2025, Prabowo adalah nakhoda bagi kapal yang masih bocor itu.
Memang masih lantang akan melawan perampasan SDA dan memburu koruptor,
bahkan meyakini “menjadi suatu kehormatan” apabila harus mati membela rakyat.
Sungguh, Prabowo seorang patriot. Tetapi, apakah kebocoran sudah berhasil ditambal?
Apakah koruptor berhasil dikejar sampai ke Antartika? Apakah perampasan SDA
berhasil dihentikan? Apakah pelaku kejahatan ekologis berhasil ditangkap? Apakah
pertumbuhan ekonomi meroket 8% dan mafia-mafia berhasil diberantas? Tahun 2026
adalah kegelisahan dan ketidakpastian; apakah benar Prabowo masih sang patriot
penulis Paradox Indonesia, atau ia sendiri telah menjadi paradoks bagi dirinya sendiri?
PANDANGAN DAN KEYAKINAN PARTAI MASYUMI
Partai Masyumi memandang jalan pembangunan Indonesia ke depan adalah krusial
untuk kita tentukan arahnya:
- Paradoks Pertumbuhan
Visi Prabowo sangat jelas dan menantang: pertumbuhan 8% menuju Indonesia Emas
2045; crystal clear. Tetapi saat ini, lebih dari 50% tim kabinetnya adalah warisan
lama, yang sebelumnya stagnan di angka 5% dan tidak berkualitas (low quality
growth). Bagaimana mungkin hasil yang berbeda dicapai dengan metode yang sama;
sapu yang kotor dipergunakan untuk membersihkan? Partai Masyumi melihat bahwa
yang sesungguhnya terjadi adalah “the wrong man on the strategic place”. Adalah
berbahaya sekali memberikan kekuasaan kepada mereka yang tidak memiliki
kredibilitas (tidak kompeten dan tidak berintegritas).
- Paradoks Sumber Daya Alam
Patriotisme Prabowo jelas: SDA harus untuk kesejahteraan rakyat, pencuri dan
perampas harus dihukum berat. Tetapi saat pelaku kejahatan ekologis (seperti
bencana di Sumatera) tidak segera diusut, insentif fiskal (tax holiday) bagi investasi
asing tidak tajam dievaluasi, pengaturan tata ruang tanah berlangsung tidak adil, dan
pajak rakyat dipaksa tidak berkeadilan, maka SDA menjadi kutukan (resource curse)
dan bencana alam menyengsarakan rakyat. Terbukti bahwa PNBP (Penerimaan
Negara Bukan Pajak) dari SDA semakin menurun dan alokasi keuntungan bagi
negara (government take) sangat kecil.
- Paradoks Pemberantasan Korupsi
Garangnya Prabowo jelas: “Saya tidak takut, saya akan kejar koruptor-koruptor itu,
bila perlu sampai ke Antartika”. Tetapi ketika inefisiensi pembiayaan IKN ditanggung
negara, kerugian Whoosh diambil alih oleh negara, kemelut ijazah palsu hanya
didiamkan, indikasi korupsi oknum-oknum di tubuh rezim Joko Widodo dibiarkan, dan penyerobotan tanah-tanah rakyat oleh oligark terus berlangsung, hal itu menyiratkan
bahwa “Sang Macan sudah ompong”. Alih-alih mengusut dugaan korupsi, yang
terjadi malah mengambil alih kekisruhan inefisiensi itu menjadi beban negara.
- Paradoks Kenegarawanan
Inilah paradoks yang paling melukai rasa keadilan rakyat. Teriakan Prabowo “Hidup
Jokowi…”, sungguh paradoks nyata antara Prabowo sebagai Presiden Indonesia
atau sebagai Presiden pendukung Pilpres. Paradoks antara memburu koruptor dan
pencuri SDA dengan adagium yang diyakininya, bahwa “1000 kawan kurang, 1
musuh terlalu banyak”. Bagaimana jika musuh itu masuk dalam selimutnya, seperti
yang disebutkan oleh Menhannya sendiri: “Kita menghadapi musuh dalam selimut,
kita menghadapi negara di dalam negara”? Negarawan bukan berpihak pada
pendukung atau yang membiayainya. Negara berpihak pada kebenaran dan
keadilan. Energinya bukan dari pendukung, tapi dari idealisme publik (kepentingan
publik).
TUNTUTAN TEGAS PARTAI MASYUMI
Berdasarkan pandangan dan keyakinan di atas, Partai Masyumi mendesak Presiden
Prabowo Subianto untuk mengambil langkah penyelamatan bangsa melalui 4 (empat)
tuntutan berikut:
- Luruskan Kiblat Bernegara pada Konstitusi
Mendesak Presiden Prabowo untuk meluruskan kiblat pemerintahan, bahwa ia
adalah Presiden Republik Indonesia yang mengayomi seluruh rakyat, bukan
presiden bagi kelompok pendukung Pilpres semata. Pemilu sudah selesai, maka
kembalikan idealisme penyelenggaraan negara secara murni berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dan berdiri sebagai negarawan.
- Bersihkan Kabinet dari Oligarki dan Residu Masa Lalu
Menuntut Presiden untuk segera melakukan “bersih-bersih” total di tubuh kabinet.
Keluarkan anasir oligarki dan warisan rezim lama yang terbukti tidak berkinerja (non
performing), tidak memiliki kredibilitas, serta membebani negara dengan rekam jejak
(track record) yang buruk. Ganti mereka dengan figur-figur yang memiliki integritas
moral (akhlak) dan kompetensi profesional demi tercapainya target pembangunan.
- Penegakan Hukum Radikal dan Keadilan Ekologis
Mendesak Presiden Prabowo membuktikan janjinya, mengejar koruptor hingga ke
antartika. Lakukan pemberantasan korupsi dan mafia—baik mafia hukum, tanah,
maupun tambang—secara masif dan tanpa pandang bulu. Segera usut tuntas pelaku
kejahatan ekologis yang telah memicu bencana kemanusiaan, serta lakukan
penyusunan ulang tata ruang nasional yang berkeadilan secara sosial dan ekologis,
bukan tata ruang pesanan pemodal.
- Kedaulatan Sumber Daya Alam untuk Kemakmuran Rakyat
Kembalikan mandat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hentikan praktik
ekonomi yang menghamba pada oligarki dan investor asing yang merugikan negara.
Pastikan setiap jengkal pemanfaatan SDA memberikan nilai tambah nyata bagi
kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan sekadar angka statistik pertumbuhan yang
semu.
Partai Masyumi menegaskan bahwa tuntutan ini adalah wujud cinta kami kepada
Indonesia. Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi, dan tanpa keadilan, persatuan akan
runtuh. Mari kita selamatkan Indonesia sebelum terlambat.
Jakarta, 5 Januari 2026
Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi
Dr. Ahmad Yani, SH., MH Samsudin Dayan, SH., M.Si
Ketua Umum Sekretaris Jendera
