Oleh: Dr Mulyadi, S.Sos., M.Si., Dosen Ilmu Politik UI.

Defenisi populer politik ekstraktivisme adalah pendekatan politik yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan ekonomi untuk kepentingan politik dan ekonomi. Politik ekstraktivisme seringkali terkait dengan kekuasaan yang tidak seimbang dan ketimpangan sosial.

Ciri-ciri politik ekstraktivisme antara lain:

1. Eksploitasi sumber daya alam secara ugal-ugalan: Politik ekstraktivisme berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan mineral, untuk kepentingan ekonomi dan politik.
2. Kekuasaan yang tidak seimbang: Politik ekstraktivisme terkait dengan kekuasaan yang tidak seimbang, di mana segelintir orang atau kelompok memiliki kekuasaan yang besar atas sumber daya alam dan ekonomi.
3. Ketimpangan sosial: Politik ekstraktivisme menyebabkan ketimpangan sosial, di mana segelintir orang atau kelompok memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya dan kesempatan.
4. Korupsi: Politik ekstraktivisme terkait dengan korupsi, di mana penguasa dan pengusaha menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri.

Dampak politik ekstraktivisme antara lain:

1. Kerusakan lingkungan: Eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan biodiversitas.
2. Ketimpangan ekonomi: Politik ekstraktivisme menyebabkan ketimpangan ekonomi, di mana segelintir orang atau kelompok memiliki kekayaan yang besar, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan.
3. Konflik politik: Politik ekstraktivisme menyebabkan konflik politik, di mana masyarakat lokal dan kelompok-kelompok lain berjuang untuk hak-hak mereka atas sumber daya alam.

Politik ekstraktivisme di Indonesi tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan konflik politik, tapi juga bencana struktural.