Perbandingan Politik Ekonomi antara Natsir dengan Soekiman dalam menyelesaikan krisis ekonomi

Ahmad Murjoko
Waketum DPP Partai Masyumi
——

Bayang-bayang krisis ekonomi Indonesia mendatang sebagai dampak buruk kebijakan ugal-ugalan Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia sudah terlihat di depan mata.

Maka berikut ini kebijakan Politik ekonomi tokoh-tokoh Partai Masyumi dapat menjadi model buat presiden Prabowo Soebianto dalam menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia mendatang sebagai berikut :

A. Mohammad Natsir

1. H. Mohammad Natsir (17 Juli 1908 – 6 Februari 1993) adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat menteri dan Perdana Menteri Indonesia, sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim Dunia (World Muslim League) dan ketua Dewan Masjid se-Dunia.

2. Pemerintahan Natsir dikenal dengan kebijakan ekonomi yang sangat disiplin dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan latar belakang sebagai seorang ekonom yang cermat, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara menerapkan prinsip pengetatan anggaran yang ketat. Pemerintahannya sangat berhati-hati dalam penggunaan dana publik, bahkan ketika pemasukan negara meningkat drastis akibat Perang Korea. Natsir menolak mengalirkan dana kepada pejabat politik maupun meningkatkan belanja negara secara sembrono, sehingga pemerintah berhasil mencapai surplus anggaran sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah ekonomi Indonesia pada masa itu. Mohammad Natsir dan tim ekonominya melihat inflasi sebagai “hantu” yang harus diperangi dengan disiplin anggaran. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ketat diterapkan untuk menekan pengeluaran negara yang tidak perlu. Namun, strategi ini mendapat tentangan dari berbagai pihak, termasuk dalam tubuh partai Masjumi sendiri, karena dianggap terlalu keras dan kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

3. Keduanya memiliki visi yang sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor usaha kecil dan koperasi. Pemerintahan Natsir melanjutkan program koperasi yang telah dirintis sejak era Hatta, dengan memperluas cakupan dan bantuan teknis bagi usaha kecil di pedesaan. Sementara itu, Soekiman juga melanjutkan kebijakan ini, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam regulasi pasar tenaga kerja.

4. efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menolak pengeluaran yang tidak perlu dan fokus pada penggunaan dana publik secara hati-hati.

5. Natsir lebih mengutamakan stabilitas dengan menekan inflasi, menjaga keseimbangan anggaran, dan menghindari pengeluaran berlebihan agar ekonomi tetap terkendali.

B. Soekiman Wirosanjoyo

1. Soekiman Wirjosandjojo merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April 1951 hingga 3 April 1952 di bawah Kabinet Sukiman-Suwirjo. Ia juga merupakan salah seorang pendiri dan ketua umum pertama Partai Masyumi.

2. Pemerintahan Soekiman mengadopsi pendekatan yang lebih longgar dalam kebijakan fiskalnya. Menteri Keuangan Jusuf Wibisono menggunakan cadangan dana yang telah dikumpulkan pemerintahan sebelumnya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, salah satunya dengan memperkenalkan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri. Selain itu, pemerintahan Soekiman juga membuka akses kredit yang lebih luas melalui bank-bank pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki afiliasi dengan partai politik penguasa. Hal ini mencerminkan kebijakan ekonomi yang lebih populis dibandingkan dengan pendekatan ketat yang diterapkan oleh Natsir.

3. Soekiman mengambil langkah yang lebih pragmatis dengan meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Meskipun kebijakan ini berhasil memberikan insentif kepada pegawai negeri dan meningkatkan daya beli masyarakat, hal ini juga menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi akibat bertambahnya jumlah uang yang beredar di pasar.

4. Dalam aspek ketenagakerjaan, Natsir lebih konservatif dengan kebijakan pengupahan yang berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Ia mendorong pengurangan biaya tenaga kerja guna meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah. Sebaliknya, Soekiman lebih akomodatif terhadap tuntutan kesejahteraan buruh, termasuk dengan memberikan insentif dan memperkenalkan kebijakan sosial yang lebih luas.

5. Soekiman bersikap ekspansif dengan meningkatkan belanja negara, memberikan tunjangan bagi pegawai negeri, dan memperluas akses kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi, meskipun berisiko meningkatkan inflasi.

6. Soekiman lebih berorientasi pada pertumbuhan dengan meningkatkan belanja negara, memberikan insentif bagi pegawai negeri, serta memperluas akses kredit guna mendorong aktivitas ekonomi yang lebih cepat, meskipun berisiko meningkatkan inflasi.

Semoga bermanfaat dan bisa berkontribusi dalam penyelesaian krisis ekonomi Indonesia mendatang. Aamiin

(Disarikan dari paparan UST. Lukman Hakiem saat diskusi tentang tokoh Yusuf Wibisono di perpusatakaan Nasional)