Bahaya Cacat Prosedur Pemilihan Cawapres oleh MPR

November 20, 2026

Bahaya Cacat Prosedur Pemilihan Cawapres oleh MPR

Penulis: Dr. Ahmad Yani
Dosen FH Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden yang ramai diperbincangkan di media selama ini terfokus pada soal nama: siapa yang akan menggantikan Wakil Presiden yang telah menyatakan berhenti dari jabatannya. Namun, banyak pihak lupa bahwa prosedur pengisian kekosongan itu sama pentingnya.

Persoalan nama memang penting. Akan tetapi, mengabaikan prosedur akan menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut telah menempuh prosedur yang sah secara konstitusional?

Dalam negara hukum, cara mengisi jabatan sama pentingnya dengan siapa yang mengisi jabatan itu. Wakil Presiden yang dipilih melalui prosedur yang cacat akan lahir dengan legitimasi yang rapuh, betapapun populernya ia. Sebaliknya, Wakil Presiden yang dipilih melalui prosedur yang benar akan kuat karena ia lahir dari konstitusi.

Karena itu, Presiden tidak boleh hanya terpaku pada soal siapa dan dari partai mana calon itu berasal. Presiden harus mempertimbangkan prosedur secara keseluruhan, dari hulu sampai hilir.

Prosedur itu Rigid

Konstitusi dan undang-undang telah mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden secara rigid. Prosedurnya tidak diatur hanya dalam satu pasal atau satu undang-undang, melainkan diatur secara berlapis.

Jika jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi waktu kepada MPR untuk bersidang paling lama 60 (enam puluh) hari guna memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. UUD 1945 merupakan norma tertinggi yang tidak boleh dikesampingkan.

Untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Pasal 46 UU MD3 mengatur tata cara pergantian Wakil Presiden. Dengan demikian, menurut UUD maupun undang-undang, Presiden wajib mengirimkan dua nama sebagai calon Wakil Presiden untuk “dipilih” oleh MPR.

Pasal 46 ayat (1): “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden.”

Siapa yang dipilih oleh MPR itu, dan dari mana asalnya? Ayat (2) menjawabnya sebagai berikut. Pasal 46 ayat (2): “Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.”

Tenggat waktu 14 (empat belas) hari ini menjadi perhatian penting bagi Presiden. Apakah 14 (empat belas) hari yang dimaksud adalah 14 (empat belas) hari kerja di luar hari libur, atau dihitung termasuk hari libur? Jika dihitung termasuk hari libur, dengan jadwal sidang MPR yang telah diumumkan, yakni pada 9 Desember 2026, batas pengajuan nama jatuh pada 25 November 2026.

Jika hitungannya adalah hari kerja, yang dipakai dan seharusnya hitungan ini memang yang harus digunakan berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU MD3, hari yang dimaksud adalah hari kerja, maka Presiden memiliki batas akhir pada hari ini, yaitu Kamis, 19 November 2026, untuk segera mengusulkan 2 (dua) nama Calon Wakil Presiden ke MPR.

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (3) UU MD3 menyebutkan: “Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden.” Berdasarkan jadwal sidang MPR, hari pemilihan itu adalah 9 Desember 2026.

Mekanisme ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Dalam Pasal 135 Tata Tertib MPR dijelaskan bahwa Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden tentang hasil keputusan Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah Rapat Gabungan dilaksanakan. Surat pemberitahuan tersebut dilampiri dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 tersebut, Pasal 136 mengatur bahwa Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.

Apa tindakan yang harus diambil oleh MPR? Paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari bagi Presiden untuk menyerahkan usul 2 (dua) calon Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan untuk membentuk tim verifikasi.

Dalam pasal selanjutnya mengenai tata cara pemilihan Wakil Presiden, tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 2 (dua) calon Wakil Presiden. Adapun masa kerja tim verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak Presiden menyerahkan kelengkapan syarat-syarat bakal calon Wakil Presiden.

Apabila laporan hasil kerja tim verifikasi menyatakan bahwa syarat-syarat dari salah satu atau kedua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden belum lengkap, Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan tersebut dalam waktu paling lama 4 (empat) hari sebelum Sidang Paripurna MPR diselenggarakan.

Bagaimana jika syarat-syarat itu belum juga lengkap? Apabila syarat dinyatakan belum lengkap, Pimpinan MPR dapat memperpanjang masa kerja tim verifikasi sampai dengan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Sidang Paripurna MPR diselenggarakan.

Meskipun masa kerja tim verifikasi telah diperpanjang tetapi syarat-syarat masih dinyatakan belum lengkap, Pimpinan MPR dapat mengadakan Rapat Gabungan untuk menunda penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR. Penundaan penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR tersebut tidak melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari.

Barulah setelah semua syarat terpenuhi, Pimpinan MPR menetapkan 2 (dua) calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden menjadi calon Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih, berdasarkan laporan hasil kerja tim verifikasi.

Prosedur ini sudah rigid dan terperinci. Perdebatan yang kemudian muncul adalah: apakah “hari” yang dimaksud dalam kalender MPR itu adalah hari kerja di luar hari libur, atau hari dalam hitungan kalender biasa? Baik UU MD3 maupun Tata Tertib MPR sama-sama menegaskan bahwa dua nama harus sampai ke MPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Sidang Paripurna.

Batas ini bukan sekadar jadwal, melainkan jaminan agar MPR mempunyai waktu untuk: memeriksa kelengkapan dokumen; memverifikasi ijazah, SKCK, surat keterangan sehat, laporan harta kekayaan, NPWP, dan dokumen lainnya; memberi waktu kepada fraksi-fraksi untuk mempelajari calon; dan mencegah keputusan yang diambil dalam keadaan terburu-buru dan minim informasi.

Jika Presiden terlambat, MPR dipaksa memilih calon Wakil Presiden yang diajukan tanpa memenuhi prosedur pengajuan calon. Itulah awal dari legitimasi yang rapuh. Di sinilah pentingnya memahami prosedur ini secara rigid, agar tidak menimbulkan polemik yang justru melahirkan krisis legitimasi terhadap Wakil Presiden.

Presiden tidak boleh mengajukan nama tanpa mempertimbangkan seluruh aspek yang harus dipenuhi untuk menjadi calon Wakil Presiden. Termasuk di dalamnya syarat Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945: warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani.

Syarat tersebut kemudian diperinci lagi dalam Pasal 169 UU Pemilu, yakni: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; suami atau istri merupakan warga negara Indonesia; setia kepada Pancasila dan UUD 1945; bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; telah melaporkan harta kekayaannya; tidak mempunyai tunggakan utang yang merugikan keuangan negara; tidak sedang dinyatakan pailit; tidak pernah berbuat tercela; terdaftar sebagai pemilih; mempunyai NPWP dan laporan pajak; belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Wakil Presiden; tidak pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain itu Cawapres harus berusia minimal 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan hasil pemilihan umum sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat; bukan bekas anggota Partai Komunis Indonesia; tidak sedang dicabut hak pilihnya; serta sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Jika satu calon saja tidak memenuhi syarat, seluruh proses dapat dipersoalkan. Karena itu, Presiden harus melakukan verifikasi internal sebelum surat dikirim, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada MPR.

Memastikan Dua Nama

Konstitusi menyebut dua calon untuk dipilih oleh MPR. Presiden harus mengajukan dua sosok yang sama-sama layak dilantik jika terpilih. Jika satu nama diajukan hanya untuk memenuhi formalitas, sementara nama yang lain sudah dipastikan menang, Sidang Paripurna berubah dari forum pemilihan menjadi forum pengesahan.

MPR berhak mempertanyakan: apakah Presiden sungguh-sungguh memberi pilihan, atau hanya meminta MPR menyetujui keputusan yang sudah dibuat di luar MPR?

Apakah Presiden harus mengusulkan calon dari partai pengusung pada Pemilihan Presiden 2024? Jika kita membaca Penjelasan UU MD3, disebutkan bahwa calon berasal dari partai pengusung pasangan calon terpilih. Namun, penjelasan dalam undang-undang bukanlah norma, melainkan menjelaskan maksud dari norma itu. Apakah hal itu secara otomatis berarti Presiden tidak boleh mengajukan nama dari luar partai pengusung?

UUD 1945 tidak menyebut frasa itu secara eksplisit. Presiden hanya mengusulkan dua nama. Hal ini juga harus dipertimbangkan agar tidak memicu perdebatan baru tentang tafsir UU MD3, padahal tujuan pengisian ini adalah mengakhiri polemik, bukan menambahnya.

Bagaimana misalnya jika Presiden mengusulkan orang yang bukan dari partai pengusung, dari kalangan profesional atau dari luar partai pengusung? Apakah itu melanggar ketentuan undang-undang? Jika tidak, mengapa UU MD3 mengharuskan calon berasal dari partai pengusung?

Jika berpegang pada Penjelasan UU MD3 itu, artinya partai pengusung Prabowo pada Pemilu 2024, seperti misalnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dapat mengusulkan calon Wakil Presiden. Katakanlah Presiden mengusulkan calon yang bukan dari partai pengusung, apakah nanti PSI dapat menggugat Presiden karena melanggar UU MD3 pada saat mengajukan nama Wakil Presiden?

Kita harus memperhatikan persoalan ini sedetail mungkin agar tidak membebani Presiden di kemudian hari.

Karena itu, dari uraian di atas, ada tiga kesalahan yang harus dihindari oleh Presiden, yaitu: Pertama, tenggat waktu pengajuan nama Calon Wakil Presiden yang harus terpenuhi dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dengan paling lambat 14 (empat belas) hari pengajuan nama sebelum Sidang Paripurna MPR;

Kedua, Presiden harus betul-betul memperhatikan syarat calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam konstitusi dan undang-undang; Ketiga, Presiden harus memperhatikan ketentuan UU MD3 mengenai siapa yang dapat diusulkan sebagai calon Wakil Presiden.

Dari rangkaian proses ini, kita menginginkan Indonesia tidak hanya akan mempunyai Wakil Presiden baru, tetapi juga menunjukkan bagaimana cara negara ini mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan.

Jika prosedurnya benar — tepat waktu, tepat syarat, tepat dokumen, dan memberi pilihan yang nyata — pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden itu akan melahirkan pemerintahan yang baik dan tidak menimbulkan polemik. Jika prosedurnya dilanggar, akan timbul kegaduhan yang menghambat jalannya pemerintahan.

Karena itu, secara sederhana saya memberikan saran kepada bapak Presiden, jangan hanya mencari nama yang loyal. Carilah nama yang memenuhi syarat, dan ajukanlah dengan cara yang benar. Sebab, Wakil Presiden yang lahir dari prosedur yang benar bukan hanya akan kuat secara hukum, tetapi juga kuat secara politik dan moral di hadapan rakyat.

casinos not on gamstopcasino not on gamstopnon gamstop casinocasinos not on gamstopcasinos not on gamstopnon gamstop casinosnon gamstop casinosnon gamstop casinos uknon gamstop casinocasino not on gamstopcasino not on gamstopcasino not on gamstopnon gamstop casinosnon gamstop casinonon gamstop casinosnon gamstop casinonon gamstop casinonon gamstop casinos UKcasino not on gamstopcasino not on gamstop