DEMOKRASI INDONESIA: Ketika Kedaulatan Rakyat Berhadapan dengan Kedaulatan Modal

November 16, 2026

 

DEMOKRASI INDONESIA: Ketika Kedaulatan Rakyat Berhadapan dengan Kedaulatan Modal

Oleh: MS.Tjik.NG

*Bismillahirrahmanirrahim*
Pendahuluan:

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai mahalnya biaya politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) patut mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.

Dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026, Presiden mengungkap kan bahwa biaya untuk menjadi anggota DPR dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.

Ironisnya, pengeluaran sebesar itu pun belum menjamin seseorang berhasil memperoleh kursi parlemen.Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik terhadap mahalnya ongkos politik.

Lebih jauh, ia membuka kembali pertanyaan mendasar tentang kualitas demokrasi Indonesia: apakah kekuasaan politik masih benar-benar berada di tangan rakyat, atau perlahan-lahan bergeser menjadi arena kompetisi kekuatan modal?

Prabowo juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dibeli, disandera, apalagi dikuasai oleh mereka yang memiliki kekayaan besar yang diperoleh melalui cara-cara tidak halal.

Pernyataan ini mengandung pesan politik yang sangat penting. Sebab, demokrasi yang dibangun dengan pengorbanan panjang sejak Reformasi 1998 tidak boleh berakhir sebagai sistem yang hanya memberikan keuntungan kepada kelompok pemilik modal.

Persoalannya bukan lagi semata-mata siapa yang menang dalam pemilihan umum, tetapi siapa sesungguhnya yang mempunyai kemampuan menentukan arah kekuasaan.

000

Demokrasi dan Ancaman Kedaulatan Modal

Secara konstitusional, Indonesia telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksana kan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip tersebut merupakan fondasi utama demokrasi Indonesia.Namun, dalam praktik politik, kedaulatan rakyat menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Salah satunya adalah meningkatnya biaya untuk mengikuti kontestasi politik.
Ketika seseorang membutuhkan puluhan miliar rupiah untuk memperoleh peluang menjadi anggota DPR, muncul pertanyaan mengenai kesetaraan kesempatan dalam demokrasi.

Bagaimana seorang akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, profesional, atau kader partai yang memiliki integritas dan kapasitas, tetapi tidak mempunyai kekuatan finansial besar, dapat bersaing secara adil?

Apakah demokrasi hanya menyediakan ruang bagi mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi?Jika kondisi demikian terus berlangsung, demokrasi berpotensi mengalami penyempitan makna.

Hak untuk dipilih secara formal memang terbuka bagi warga negara, tetapi kemampuan untuk mengikuti kompetisi secara efektif menjadi sangat terbatas.Inilah salah satu bahaya demokrasi yang dikuasai modal.

Demokrasi tidak boleh berubah menjadi mekanisme reproduksi kekuasaan oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi. Pemilihan umum semestinya menjadi sarana rakyat menentukan pemimpin dan wakilnya, bukan sekadar arena pertarungan kemampuan finansial.

Kita tentu tidak boleh menyamaratakan seluruh anggota legislatif atau seluruh calon pejabat publik. Banyak orang memasuki dunia politik dengan niat pengabdian. Namun, sistem yang terlalu mahal dapat menciptakan insentif yang keliru dan membuka ruang konflik kepentingan.

000

Ketika Politik Menyerupai Investasi Bisnis

Pernyataan Presiden mengenai biaya Rp40–50 miliar menimbulkan persoalan lain yang tidak kalah penting: bagaimana seseorang memandang jabatan politik setelah mengeluarkan modal yang sangat besar?
Apabila jabatan publik diperlakukan seperti investasi bisnis, maka terdapat risiko munculnya orientasi pengembalian modal.

Dalam dunia usaha, investasi dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, jabatan publik bukan instrumen bisnis. Jabatan publik merupakan amanah konstitusional yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.Di sinilah letak persoalan etis yang sangat serius.

Ketika politik menjadi investasi, kepentingan publik berpotensi dikalahkan oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau jaringan bisnis tertentu.

Keputusan politik dapat dipengaruhi oleh kepentingan penyandang dana. Kebijakan publik berisiko menjadi komoditas transaksi.

Bahkan, proses legislasi yang seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat dapat terjebak dalam tarik-menarik kepentingan ekonomi.Fenomena inilah yang dalam kajian politik dikenal sebagai oligarki, yakni konsentrasi kekuasaan dan pengaruh pada kelompok kecil yang memiliki sumber daya besar.

Jeffrey A. Winters dalam bukunya Oligarchy menjelaskan bagaimana kekayaan material dapat menjadi sumber kekuatan untuk mempertahankan pengaruh politik.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian karena demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui penyelenggaraan pemilu yang rutin. Demokrasi juga harus dinilai dari distribusi kesempatan, transparansi kekuasaan, dan kemampuan negara melindungi kepentingan masyarakat luas.

Partai Politik Harus Kembali kepada Fungsi Sejarahnya
Salah satu institusi yang harus melakukan pembenahan mendasar adalah partai politik.

Dalam negara demokrasi, partai politik mempunyai fungsi strategis sebagai sarana pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen kepemimpinan, penyaluran aspirasi, serta artikulasi kepentingan masyarakat.

Partai bukan sekadar kendaraan untuk memperoleh kekuasaan.Partai seharusnya menjadi sekolahkepemimpinan dan laboratorium gagasan kebangsaan.Namun, apabila pencalonan anggota legislatif lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan finansial daripada kapasitas, integritas, dan rekam jejak, maka fungsi kaderisasi mengalami persoalan serius.

Partai politik perlu melakukan introspeksi.
Jangan sampai seseorang yang memiliki kemampuan intelektual, pengalaman organisasi, dan komitmen pengabdian justru tersisih karena tidak memiliki modal finansial yang cukup.

Sebaliknya, orang yang mempunyai kekuatan ekonomi besar memperoleh akses lebih luas meskipun belum tentu memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai.

Reformasi kepartaian harus diarahkan pada demokratisasi internal, transparansi pembiayaan, sistem rekrutmen yang objektif, serta penguatan pendidikan politik.

Ketua umum partai tidak boleh hanya menjadi pengendali organisasi, melainkan harus menjadi pemimpin institusi demokrasi yang bertanggung jawab terhadap kualitas kader dan masa depan bangsa.Partai politik harus mampu melahirkan pemimpin, bukan sekadar mengantar kan calon pemegang kekuasaan.

000

Reformasi Pembiayaan Politik Menjadi Keharusan

Mahalnya biaya politik tidak mungkin diselesaikan hanya dengan imbauan moral. Diperlukan perubahan sistemik dan regulasi yang dapat dilaksanakan serta diawasi secara konsisten.

Pertama, transparansi pembiayaan politik harus diperkuat. Sumber dana kampanye, penerimaan sumbangan, serta penggunaan anggaran harus dapat diperiksa secara terbuka.

Kedua, pengawasan terhadap praktik politik uang harus diperketat. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, baik terhadap calon, tim sukses, penyandang dana, maupun pihak lain yang terlibat.

Ketiga, partai politik perlu memperkuat mekanisme kaderisasi. Calon anggota legislatif semestinya dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan memperjuang kan aspirasi rakyat.

Keempat, negara perlu mengevaluasi sistem pembiayaan partai politik agar tidak sepenuhnya bergantung pada kepentingan penyandang dana tertentu. Bantuan keuangan negara dapat diperkuat dengan persyaratan akuntabilitas dan transparansi yang ketat.

Kelima, pendidikan politik masyarakat harus ditingkatkan agar pemilih tidak mudah dipengaruhi politik uang, janji sesaat, maupun manipulasi informasi.Semua langkah tersebut membutuh kan komitmen lintas partai dan keberanian politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyediakan kerangka hukum bagi pengaturan kehidupan kepartaian dan penyelenggaraan pemilu.

Namun, regulasi yang baik harus diikuti pelaksanaan yang konsisten.
Reformasi tidak boleh berhenti pada perubahan aturan di atas kertas.

000

Pasal 33 dan 34: Fondasi Demokrasi Ekonomi

Menariknya, dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyinggung komitmennya untuk mengembalikan arah perekonomian nasional kepada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Kedua pasal tersebut mempunyai hubungan erat dengan cita-cita keadilan sosial.

Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak-anak terlantar, jaminan sosial, dan pelayanan publik yang layak.
Dengan demikian, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tidak dapat dipisahkan.

Apa artinya rakyat mempunyai hak memilih apabila kesempatan memperoleh kesejahteraan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu?
Apa artinya negara menyelenggarakan pemilu secara rutin apabila kekuatan ekonomi dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan politik?

Demokrasi sejati harus memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan kekuasaan sekaligus memperoleh manfaat dari pengelolaan kekayaan nasional. Karena itu, komitmen Presiden mengembali kan arah ekonomi kepada Pasal 33 dan 34 harus diterjemah kan ke dalam kebijakan konkret.

Penguatan koperasi, UMKM, ekonomi rakyat, pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, serta perlindungan masyarakat kecil harus menjadi bagian dari agenda tersebut.
Jangan sampai demokrasi politik berkembang, tetapi demokrasi ekonomi justru tertinggal.

000

Presiden Harus Memimpin Perubahan, Bukan Sekadar Mengkritik

Pernyataan Prabowo mempunyai arti penting karena disampaikan oleh seorang Presiden yang memiliki kewenangan konstitusional dan politik untuk mendorong perubahan.Namun, di sinilah tantangan sesungguhnya.

Presiden tidak cukup hanya mengungkapkan persoalan mahalnya biaya politik. Ia perlu mengajak seluruh kekuatan politik membangun kesepakatan nasional untuk memperbaiki sistem yang selama ini melahirkan persoalan tersebut.

Reformasi harus dilakukan secara terbuka, terukur, dan melibatkan masyarakat.Perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasikeagamaan, kelompok profesional, mahasiswa, media, serta masyarakat sipil harus memperoleh ruang untuk memberi kan masukan. Keterlibatan Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya juga penting.

Mereka memiliki modal sosial, tradisi intelektual, serta pengalaman panjang dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Namun, reformasi tidak boleh menjadi alat untuk menguntungkan kelompok politik tertentu atau memperpanjang kekuasaan.

Perubahan sistem harus berlaku adil bagi seluruh peserta demokrasi, tanpa memandang kedekatan dengan pemerintah maupun posisi politiknya.
Presiden juga harus bersedia memastikan bahwa agenda reformasi tidak berhenti pada pertemuan para ketua umum partai. Kesepakatan elite harus diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan yang dapat diuji oleh publik.

Sebab, reformasi yang hanya disepakati oleh elite, tetapi tidak memberikan manfaat bagi rakyat, bukanlah reformasi demokrasi yang sesungguhnya.

Mengembalikan Politik sebagai Jalan Pengabdian
Indonesia membutuh kan sistem politik yang memungkinkan lahirnya pemimpin berkualitas dari berbagai lapisan masyarakat.

Seorang guru, akademisi, petani, profesional, aktivis sosial, tokoh agama, maupun generasi muda yang mempunyai kapasitas dan integritas harus memiliki kesempatan yang adil untuk berkontribusi dalam pemerintahan dan parlemen.Politik harus menjadi jalan pengabdian, bukan jalan investasi kekayaan.

Anggota DPR harus memahami bahwa kursi parlemen bukan milik pribadi, bukan pula milik partai semata. Kursi tersebut merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggung jawabkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Begitu pula partai politik. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu bukanlah hak untuk menguasai negara, melainkan mandat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, persoalan Rp 50 miliar bukan sekadar persoalan angka.Ia merupakan alarm yang mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan mendasar.

Kita tidak ingin demokrasi hanya menjadi prosedur lima tahunan yang menghasilkan pergantian kekuasaan, tetapi gagal menghadirkan keadilan dan kesejahteraan

Penutup:

Demokrasi Indonesia harus kembali kepada hakikatnya: kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, keadilan sosial, dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Pernyataan Presiden Prabowo tentang mahalnya biaya menjadi anggota DPR seharusnya menjadi momentum untuk melakukan reformasi politik secara menyeluruh.

Jangan sampai demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar sejak Reformasi 1998 justru berkembang menjadi demokrasi yang dikuasai oleh kekuatan modal.

Kita membutuhkan partai politik yang sehat, parlemen yang bermartabat, pemimpin yang berintegritas, serta sistem ekonomi yang memberikan kesempatan dan kesejahteraan secara lebih adil.

Sejarah bangsa ini mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa tanggung jawab akan melahirkan ketidakadilan. Sebaliknya, demokrasi tanpa keadilan ekonomi hanya akan menghasilkan kebebasan yang dinikmati oleh mereka yang memiliki kekuatan.

Demokrasi tidak boleh dibeli oleh uang, kekuasaan tidak boleh disandera oleh modal, dan masa depan bangsa tidak boleh ditentukan oleh segelintir orang kaya.
Sebab, Indonesia adalah negara rakyat, bukan negara pemilik modal.

Dan pada akhirnya, ukuran keberhasilan demokrasi bukanlah berapa banyak orang yang berhasil membeli jalan menuju kekuasaan, melainkan seberapa besar kekuasaan itu mampu menghadirkan keadilan,kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wallahu A’lam Bisshawab
C14112026 Tabik 🙏

Referensi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, Pasal 33, dan Pasal 34.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Jeffrey A. Winters, Oligarchy, Cambridge University Press, 2011.

casinos not on gamstopcasino not on gamstopnon gamstop casinocasinos not on gamstopcasinos not on gamstopnon gamstop casinosnon gamstop casinosnon gamstop casinos uknon gamstop casinocasino not on gamstopcasino not on gamstopcasino not on gamstop