*Fakta Lengkap proses Gibran Menjadi dan Berhenti sebagai Wapres – jangan terkecoh pemutarbalikan fakta.*
*Oleh : Muhammad Said Didu.*
*Proses Gibran menjadi Wakil Presiden melalui rekayasa dan intervensi Jokowi – bukan keinginan Presiden Prabowo – tapi karena dipaksa oleh Jokowi. Berhentinya Gibran menjadi Wapres karena telah melakukan perbuatan tercela (tidak punya ijazah SLTA atau setara). Mundurnya Gibran sebagai Wapres karena sudah menghadapi jalan buntu, dimundurkan atau mundur. Jadi jangan terkecoh seakan Gibran Negarawan dan demi kepentingan rakyat dan Negara.*
Cerita Gibran jadi Wapres yg selalu dimunculkan adalah bahwa Prabowo yang mengajak atau melamar Gibran. Padahal itu hanya potongan cerita.
Mari kita lihat cerita secara lengkap kenapa Gibran jadi Wakil Presiden dan bagaimana proses berhentinya.
1) berawal dari keinginan Jokowi membangun dinasti Jokowi bersama Oligarki untuk menguasai Indonesia.
2) Tahun 2021 mulai membangun dinasti dengan “memaksakan” anaknya (Gibran) jadi Walikota Solo dan juga menantunya (Bobby Nasution) menjadi Walikota Medan.
3) Tahun 2021, saat membangun dinasti, Jokowi berupaya menjadi Presiden 3 (tiga) Priode.
4) Lewat gerakan loyali Jokowi seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Bambang Soesatyo (Ketua MPR), La Nyalla Mattalitti (Ketua DPD), dan M Qodari menggalang dukung agar Jokowi bisa jadi Presiden kembali (3 Priode).
5) Ide tersebut ditolak oleh Ibu Megawati dan berbagai komponen bangsa.
6) Karena kegagalan Jokowi untuk menjadi 3 (tiga) Priode maka dibuka strategi lain yaitu kekuasaan lewat dinasti – tapi anaknya (Gibran) belum memenuhi syarat jadi Wapres (umur pada tahun 2024 belum 40 tahun).
7) atas kendala tersebut maka Jokowi lakukan 2 (dua) strategi bersamaan, yaitu : (1) menghambat calon lain, dan (2) berusaha membuka jalan buat anaknya (Gibran) lewat MK untuk perubahan persyaratan umur Capres/Cawapres.
8) awalnya Jokowi masih main 2 (dua) kaki antara Pramono Anung dan Prabowo. Tapi saat Ibu Megawati menunjukkan sikap tidak lagi ingin bersama Jokowi maka saat itulah Jokowi memutuskan akan bersama Prabowo.
9) awalnya Prabowo merasa bebas saja memilih calon Wakil Presiden, ternyata Jokowi secara tersembunyi inginkan Prabowo memilih anaknya (Gibran) jadi wakil Presiden.
10) keinginan tersebut dilakukan dengan cara calon Presiden yang diinginkan Prabowo dikriminalisasi oleh Jokowi. Awalnya Prabowo sudah menyiapkan 4 (empat) calon wakil Presiden, tapi karena bocor – 2 (dua) orang calon tersebut langsung dikriminalisasi. Prabowo seakan ketemu jalan buntu.
11) saat ketemu jalan buntu itulah, Prabowo “melamar” Gibran jadi cawapres. Tapi karena belum memenuhi syarat sesuai dengan konstitusi, maka koordinasi dengan Ketua MK (adik ipar Anwar Usman) diperlukan untuk mengubah konstitusi. Sambil menunggui perubahan konstitusi Jokowi masih pura-pura gak mau terima tawaran Prabowo (padahal memang blm ada jalan) sehingga Prabowo dikatakan 5 (lima) kali melamar Gibran. *Inilah cerita yang selalu dipotong seakan Prabowo inginkan Gibran – padahal memilih Gibran karena terpaksa.*
12) karena Prabowo sudah setuju Gibran sebagai Cawapres, maka dibuatlah skenario melalui usulan ke MK oleh salah satu mahasiswa UNS, Solo (Almas Tsaqibbirru) Agustus 2023 untuk mengubah persyaratan calon Presiden/Wapres dari minimal berumur 40 tahun menjadi minimal berumur 40 tahun atau pernah menjabat jabatan yang dipilih oleh Rakyat (Bupati/Walikota/Gubernur). Informasinya, usulan tersebut masuk pada hari libur.
13) diduga karena sudah ada perintah dari kakak ipar (Jokowi) maka atas intervensi adik ipar (Anwar Usman – Ketua MK) memproses gugatan mahasiswa tersebut.
14) sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Moh Mahfud MD bahwa Ketua MK (Anwar Usman) melakukan pelanggaran etika berupa : (a) ikut serta sebagai hakim padahal terdapat konflik kepentingan (adik ipar) padahal pada perkara yang sama sebelumnya, Anwar Usman tidak ikut dengan alasan kondlik kepentingan, (b) menafsirkan salah atas pilihan hakim dari komposisi 4 (empat menolak), 3 (tiga) setuju asal pernah jadi Bupati/Walikota atau Gubernur, dan 2 (dua) setuju asal pernah menjadi Gubernur. Ketua MK (adik ipar) menafsirkan bahwa 4 (empat) hakim tidak setuju dan 5 (lima) setuju. Atas putusan tersebut Gibran memenuhi syarat jadi Wapres. Atas pelanggaran etika tersebut, maka MKMK menghukum Anwar Usman dan dipecat sebagai Ketua MK. Tapi keputusannya tetap sah.
15) 9 (sembilan) hari sebelum batas akhir pendaftaran pasangan Capres/Cawapres, tanggal 16 Oktober 2026 keluar Putusan MK tentang perubahan persyaratan umur Capres/Cawapres
16) ternyata ada masalah lain yang disembunyikan, yaitu Gibran tidak memiliki ijazah SLTA. Maka Jokowi tidak diam, KPU melakukan penyelundupan pasal persyaratan dan Kemendikbud membuat Surat Keterangan (Suket) penyesuaian ijazah Gibran.
17) atas gugatan Denny Indrayana dkk, 6 Oktober 2026
MK memutuskan bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Gibran memiliki jabatan ijazah SLTA atau setara.
18) atas gugatan Subhan Palal, 30 Oktober 2026 keluar putusan kasasi MA yang membatalkan Surat Keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang dikeluarkan Kemendikbud tahun 2019.
19) atas putusan MK dan MA tersebut, tangga 11 November 2026, DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran diproses secepatnya.
20) karena sudah tidak ada lagi pilihan, maka tanggal 12 November 2026, Gibran mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
