SATU BARISAN DI BELAKANG PRESIDEN

Oleh: Tamsil Linrung
Wakil Ketua DPD RI

Sepuluh November 1961, Proklamator RI Soekarno berorasi. “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

Kini, 65 tahun berselang, epigram Presiden pertama RI itu seolah menjadi kenyataan.

Tengok faktanya. Dalam dua pekan terakhir saja, dua peristiwa mengguncang panggung politik dan hukum nasional. Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang menjadi pintu pencalonan Wakil Presiden. Pada 3 November, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (dan mantan Kapolri – LSP) sebagai tersangka penyadapan ilegal. Di antara dari lebih 6.000 sasarannya adalah nomor telepon Presiden.

Dua peristiwa itu bukan saja menelikung hukum, tapi juga mengkhianati etika bernegara. Yang seharusnya menjadi perisai negeri, malah menjadi pembobol dari dalam. Yang seharusnya menjadi panutan berdemokrasi, malah menjadi contoh buruk.

Ironisnya, ada saja yang membela, membuat riuh sengketa pendapat yang kian menyesaki ruang publik. Situasi ini berpotensi merapuhkan bangsa, terlebih di tengah turbulensi geopolitik dan ancaman kelesuan ekonomi dunia.

Fondasi Indonesia tidak boleh retak. Saatnya merapatkan barisan, menyatu di belakang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Narasi ini bukan tentang faksi, kelompok politik, atau soal siapa mendukung siapa. Ini tentang persatuan bangsa, tentang upaya bersama menjaga Indonesia dari rongrongan, luar dan dalam.

Ketegasan Negara

Tetapi, persatuan tidak akan pernah tegak di atas ketidakpastian hukum. Maka negara harus tegas. Dua perkara itu mutlak dituntaskan segera.

Kepahlawanan hari ini adalah nyali untuk bersikap rasional di tengah histeria dan kebisuan massal. Ia menuntut kita semua, melepaskan sentimen primordial demi menyelamatkan republik dari pembusukan oleh tangan segelintir anak bangsanya sendiri.

Imbas ketegangan di Eropa Timur dan eskalasi di Timur Tengah patut diwaspadai. Disaat yang sama, pelemahan ekonomi dunia bersiap menghantam negara-negara berkembang. Semua negara sedang menguatkan lapis pertahanannya. Kita harusnya tidak ketinggalan kereta.

Tapi, bagaimana mungkin negara memobilisasi energi nasionalnya untuk menahan ancaman global itu, jika eksekutifnya dibiarkan lumpuh oleh krisis legitimasi kepemimpinan? Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kedaulatan negara, jika keamanan kepala negara sendiri berhasil dibobol oleh operasi ilegal oknum aparatnya sendiri?

Menjawab paradoks kebangsaan ini hanya menuntut satu prasyarat. Ya, tak ada jalan lain bagi negara selain mengeksekusi penyelesaiannya secara tuntas.

Pertama, soal penyadapan. Empat eksekutor lapangan berpangkat super tinggi sudah ditangkap pasca-penetapan tersangka. Kini, polisi masih memburu pelaku lain sembari menguatkan bukti-bukti. Kita berharap penyidikan tidak berhenti pada eksekutor lapangan, tetapi juga menjangkau pengguna informasi sadapan atau otak di balik operasi kotor ini.

Kedua, status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan kasasi MA. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat penyetaraan pendidikannya batal demi hukum dan memerintahkan agar surat itu dimusnahkan.

Membiarkan putusan tersebut tanpa langkah pemakzulan terhadap Gibran sebagai Wapres sama dengan membiarkan eksekutif disandera krisis legitimasi yang sewaktu-waktu dapat memantik instabilitas. Jalan keluarnya hanya salah satu dari dua opsi. Gibran segera mengembalikan Suket untuk dimusnahkan dan menyatakan pengunduran diri atau DPR yang memaksanya mundur.

Sepuluh November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan, DPR RI memulai masa sidang II tahun sidang 2026-2027. Karena gelagat mengundurkan diri tak juga terlihat hilalnya, DPR sudah semestinya segera mengaktivasi Hak Menyatakan Pendapat.

Dalam kapasitas dan kewenangannya yang terbatas, DPD RI tentu siap bekerja sama. Saya sendiri pada 13 Oktober 2026 telah menerima audiensi dari Denny Indrayana, Refly Harun, dan kawan-kawan. Dalam banyak hal, aspirasi mereka tetap saya perjuangkan secara personal melalui koordinasi dengan teman-teman di partai politik.

Momentum Presiden

Dua perkara itu (berikut penyelesaiannya) sesungguhnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk membersihkan kekuasaan dari pengkhianat dan perusak demokrasi. Rakyat tentu akan berdiri di belakang beliau.

Langkah itu sekaligus menjaga agar nalar publik tidak terjangkit apatisme penegakan hukum yang timpang dan dinamika politik sarat kompromi. Yang mendesak dilakukan adalah purifikasi atau pembersihan elemen “negara dalam negara”.

Praktik “negara dalam negara” ini membajak konsensus etis yang menjadi fondasi berdirinya republik. Ketika instrumen penegak hukum justru memata-matai presiden, elit politik, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dan bahkan pegiat media massa, yang runtuh adalah rasa aman setiap warga untuk berbicara dan berbeda pendapat. Itu sama saja dengan runtuhnya demokrasi

Kerusakannya jelas melampaui dua berkas perkara hukum itu. Jika telepon presiden saja dapat disadap oleh aparat yang digaji negara, warga biasa tak punya alasan untuk percaya bahwa percakapannya aman. Jika surat yang menjadi pintu pencalonan wakil presiden dapat dinyatakan batal setelah jabatan itu dijalankan, yang goyah adalah keyakinan bahwa aturan berlaku sama bagi semua.

Soekarno telah mengingatkan bahwa lawan terberat kita bukan penjajah, melainkan saudara sebangsa. Maka pertanyaannya sederhana. Apakah kita menjadi bangsa yang runtuh oleh dirinya sendiri, atau bangsa yang berani menang atas dirinya sendiri? Jawabannya ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini, dimulai dari penyelesaian dua perkara di atas.