Kepala Yang Sakit, Kaki Yang Dipotong: Analisis Respon Publik Terkait Pencopotan Purbaya
Oleh: Samsudin Dayan
Jika kita membaca respon publik mengenai Reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo
Pada 14 September 2026, sepertinya tidak sejalan dengan keinginan Publik.
Terkesan Presiden Prabowo Subianto secara mendadak kembali merombak Kabinet Merah Putih. Dalam perombakan kelima itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diganti oleh Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Posisi Purbaya sebagai bendahara negara secara resmi digantikan Suahasil yang dilantik di Istana Negara untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
Dari berbagai tanggapan publik, jika dalam logika medis judul tulisan ini berlaku, inilah yang terjadi: Kepala yang sakit, kaki yang dipotong.
Publik melihat penyakit fiskal dan politik ada di tempat lain, namun yang diamputasi justru figur yang dianggap paling bekerja untuk membenahinya.
Siapa Purbaya di Mata Publik?
Anomali di Kabinet Merah Putih
Purbaya bukan menteri teknokratik biasa. Sejak menggantikan Sri Mulyani pada September 2025, ia membangun citra sebagai “tukang bersih-bersih”. Dalam satu tahun jabatannya, narasi yang menempel padanya adalah:
1. Penegak di Bea Cukai dan Pajak: Ia mencopot Kepala Kanwil Pajak Jakarta Utara hingga pejabat Dirjen Anggaran dan Dirjen Bea Cukai terkait kasus suap, OTT KPK, dan pengadaan motor listrik MBG.
2. Penolak Beban Fiskal Siluman: Ia menolak menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat Rp 116 triliun dan mengkritik kebocoran di program prioritas.
3. Pengungkap Tabu: Saat rapat dengan DPD RI pada 14 September 2026, ia menyebut ada 40 pabrik baja asal China yang tidak membayar pajak secara penuh – sebuah pernyataan yang oleh netizen dianggap sebagai penyebab pemecatannya.
Citra ini membuat pencopotannya dibaca publik bukan sebagai evaluasi kinerja, tapi sebagai hukuman atas kejujuran.
Analisis Keinginan Publik: Tiga Lapisan Frustrasi
Berdasarkan percakapan publik di Instagram, Facebook, dan Threads pada 14-15 September 2026, keinginan publik terkait pencopotan ini terbagi dalam tiga lapisan:
1. Disonansi Kognitif: “Yang Bener Kok Dilengserin”
Komentar dominan di berbagai akun berita adalah keheranan. Publik mengasosiasikan Purbaya dengan pejabat lurus yang harus disingkirkan.
“Yang kerjanya bener dilengserin” dan “Pak purbaya orang jujur, jadi banyak orang nggak suka beliau”
Ada narasi pembebasan: “Selamat Kepada Pak Purbaya….. Anda Telah Selamat dan Terbebas Dari Lingkaran Setan” dan “Alhamdulillah bapak diselamatkan Allah dari para pemimpin yg dzolim”.
Anaknya sendiri, Yudo Sadewa, yang videonya viral, justru bersyukur: “akhirnya bapak bisa tidur nyenyak” dan kembali jadi trader. Ini menunjukkan publik melihat jabatan menteri bukan sebagai privilege, tapi sebagai beban moral di lingkungan yang toksik.
2. Mis-targeting Kemarahan: Yang Sakit Kepalanya, Bukan Kakinya
Inilah inti metafora judul tulisan ini. Publik tidak melihat Purbaya sebagai sumber masalah ekonomi – IHSG, rupiah, beban pajak, program MBG, dan Kopdes. Sumber masalah dipersepsikan ada di lingkar istana dan menteri-menteri lain.
Komentar yang paling banyak di-like bukan menuntut Purbaya dicopot, melainkan menteri-menteri san pejabat lain yang bermasalah tapi presiden tidak menyentuhnya.
Keinginan publik adalah reshuffle yang substansial, bukan kosmetik. Ketika penyakitnya ada di kepala – yaitu konflik kepentingan oligarki, program ambisius tanpa kalkulasi fiskal yang matang, dan dugaan proteksi terhadap mafia impor – memotong kaki yang justru berlari untuk memperbaiki sistem adalah irasional.
3. Krisis Legitimasi Prosedural: Ditelepon di Tengah Rapat
Cara pencopotan memperparah luka. Video detik-detik Purbaya ditelepon istana saat sedang rapat di DPD RI viral di akun @rijkibudiman. Ia mengucap “saya putus dulu” dan tetap melanjutkan rapat sebelum akhirnya dicopot.
Publik membaca ini sebagai bentuk ketidak profesionalan. “Cara Pencopotan Menteri Purbaya menjadi bukti ketidak Profesionalan Pemerintah”.
Spekulasi motif pun liar: dari konflik dividen Rp120 triliun BUMN Danantara yang diprotes keras, hingga peringatan dari Rocky Gerung dan Immanuel Ebenezer yang sudah lama menyebut “kalau kerjanya bagus akan di-Noel-kan”.
Penutup
Kabinet Merah Putih Kehilangan Jangkar
Pencopotan Purbaya adalah studi kasus klasik tentang political survival vs public expectation.
Kabinet Merah Putih saat ini menderita penyakit legitimasi.
Publik tidak lagi menilai reshuffle dari jumlah menteri yang diganti, tapi dari siapa yang diganti. Ketika figur yang dianggap sebagai jangkar integritas justru yang dibuang, pesan yang diterima publik adalah: di dalam kabinet, keberanian fiskal adalah liabilitas, bukan aset.
Keinginan publik yang terekam pada 14-15 September 2026 bukanlah sekadar pembelaan terhadap satu orang. Itu adalah teriakan agar Presiden melakukan diagnosis yang benar.
Jika defisit kepercayaan adalah penyakitnya, solusinya bukan mengamputasi menteri yang mencoba menambal kebocoran, melainkan mengobati kepala yang membiarkan kebocoran itu terjadi.
Purbaya kini bisa tidur nyenyak. Yang tidak bisa tidur adalah publik, yang harus kembali bertanya: setelah kaki yang sehat dipotong, dengan apa kabinet ini akan berjalan?
