PEMBANGUNAN PAPUA Harus ADIL

Wanam, Merauke, dan Grand Strategy Kedaulatan Nasional

Swasembada Pangan, Energi, Keuangan, dan Militer sebagai Pilar Kemerdekaan Bangsa

Oleh: Madi Saputra

Di tengah gonjang-ganjing dunia, ketika perang dagang, konflik energi, disrupsi rantai pasok, dan krisis geopolitik mengguncang banyak negara, satu kesadaran besar harus kembali menyala dalam jiwa bangsa Indonesia: kedaulatan tidak cukup hanya dikibarkan dalam bendera, tetapi harus hidup dalam pangan, energi, keuangan, dan pertahanan militer.

Sebuah bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri akan mudah ditekan. Bangsa yang energinya bergantung pada pihak luar akan mudah disandera. Bangsa yang sistem keuangannya rapuh akan mudah diguncang oleh arus modal asing. Dan bangsa yang militernya bergantung penuh pada senjata luar negeri akan sulit berdiri tegak di meja diplomasi.

Dalam kerangka inilah, Wanam di Merauke, Papua Selatan, harus dibaca. Ia bukan sekadar proyek cetak sawah. Ia bukan sekadar urusan traktor, irigasi, benih, atau alat mesin pertanian. Wanam adalah simpul dari grand strategy ketahanan nasional. Ia adalah ikhtiar besar untuk menjadikan timur Nusantara sebagai salah satu benteng pangan masa depan Indonesia.

Pemerintahan Presiden Prabowo telah menempatkan Merauke sebagai bagian penting dari agenda swasembada pangan nasional. Reuters melaporkan bahwa program food estate nasional diarahkan untuk mengembangkan tiga juta hektare lahan, dengan satu juta hektare di Merauke, Papua Selatan, serta dukungan infrastruktur seperti dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting.

Angka ini bukan sekadar statistik pembangunan. Ia adalah bahasa strategis negara. Ia menunjukkan bahwa Indonesia mulai sadar: Pulau Jawa tidak bisa terus-menerus memikul beban pangan nasional sendirian. Demografi terus tumbuh, urbanisasi semakin menekan lahan produktif, perubahan iklim mengancam pola tanam, dan impor pangan sewaktu-waktu dapat menjadi senjata politik global.

Maka Wanam adalah jawaban atas pertanyaan besar: bagaimana bangsa ini tetap makan ketika dunia sedang bertikai?

Pangan sebagai Pertahanan Negara

Dalam doktrin geopolitik modern, pangan adalah senjata sunyi. Negara yang menguasai pangan dapat bertahan dalam blokade. Negara yang bergantung pada impor pangan akan mudah dipaksa menunduk. Karena itu, swasembada pangan bukan romantisme agraris, melainkan syarat dasar kedaulatan.

Al-Qur’an telah memberi pelajaran strategis melalui kisah Nabi Yusuf AS. Ketika Mesir menghadapi ancaman paceklik panjang, Nabi Yusuf tidak hanya berdoa, tetapi menyusun kebijakan pangan berbasis perencanaan, produksi, penyimpanan, dan distribusi. Allah SWT mengabadikan strategi itu:

> “Supaya kamu bertanam tujuh tahun sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.”
(QS. Yusuf: 47)

Ayat ini adalah dasar manajemen pangan dalam bahasa wahyu. Ia mengajarkan produksi, cadangan, disiplin konsumsi, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis. Dengan kata lain, ketahanan pangan bukan sekadar ekonomi. Ia adalah amanah kenabian dalam mengelola kehidupan manusia.

Rasulullah SAW juga mengingatkan:

> “Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Maka membangun lumbung pangan bukan hanya kerja teknokratik. Ia adalah amal sosial, ibadah peradaban, dan sedekah struktural untuk generasi yang belum lahir.

UUD 1945, khususnya naskah 18 Agustus 1945, mengandung amanat yang sangat terang. Pembukaan UUD 1945 memerintahkan negara untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” serta “memajukan kesejahteraan umum.”* Pasal 33 menegaskan bahwa *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Artinya, negara tidak boleh menjadi penonton ketika pangan, energi, tanah, air, dan sumber daya strategis dikuasai oleh mekanisme pasar semata. Negara harus hadir. Tetapi kehadiran negara tidak boleh berubah menjadi pemaksaan buta. Kehadiran negara harus menjadi perlindungan, pemberdayaan, dan keadilan.

Di titik inilah Wanam harus diletakkan: bukan sebagai proyek ekstraksi, tetapi sebagai proyek konstitusi. Bukan sebagai peminggiran masyarakat adat, tetapi sebagai jalan membangun kesejahteraan bersama. Bukan sebagai ekspansi modal, tetapi sebagai ikhtiar negara menjaga hidup rakyatnya.

*Pembangunan Harus Adil Bagi Papua*

Namun kita harus jujur. Setiap proyek besar membawa risiko besar. Food estate di Merauke menghadapi kritik serius terkait hak masyarakat adat, potensi kerusakan ekologi, dan kekhawatiran pengulangan kegagalan proyek serupa di masa lalu. Sejumlah organisasi masyarakat adat dan lingkungan menyoroti risiko pelanggaran prinsip Free, Prior and Informed Consent atau FPIC, terutama jika masyarakat lokal tidak dilibatkan secara penuh sejak awal.

Kritik ini tidak boleh dianggap sebagai gangguan. Ia harus dibaca sebagai alarm moral. Papua bukan tanah kosong. Papua adalah rumah. Di sana ada masyarakat adat, sejarah, hutan, sungai, kebudayaan, dan martabat manusia.

Karena itu, pembangunan Wanam wajib memegang tiga prinsip.

*Pertama*, FPIC harus dijalankan secara mutlak. Tidak boleh ada pembangunan atas nama rakyat tetapi rakyat adat hanya menjadi penonton.

*Kedua*, audit lingkungan harus independen dan terbuka. Lumbung pangan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hutan, air, dan ekosistem yang menjadi sumber hidup masyarakat setempat.

*Ketiga,* model pertanian harus adaptif dengan ekologi Papua. Agroforestry, pertanian terpadu, teknologi air, dan pelibatan masyarakat lokal harus menjadi jantung desainnya, bukan tempelan administratif.

Di sinilah pembangunan menjadi ujian moral. Bila Wanam berhasil, ia akan menjadi lumbung pangan dan pusat pertumbuhan baru. Bila gagal dikelola dengan adil, ia bisa menjadi luka baru di tanah Papua.

*Empat Swasembada sebagai Kedaulatan Bangsa*

Wanam adalah pintu masuk untuk memahami agenda yang lebih besar. Kedaulatan bangsa berdiri di atas empat swasembada.

*Pertama,* swasembada pangan. Rakyat harus makan dari tanahnya sendiri. Impor boleh menjadi pelengkap darurat, bukan ketergantungan permanen.

*Kedua*, swasembada energi. Negara harus menguasai sumber energi strategis, dari minyak, gas, batu bara, panas bumi, air, surya, hingga bioenergi. Tanpa energi, industri mati dan rakyat menderita.

*Ketiga*, swasembada keuangan. Devisa hasil ekspor harus kembali ke dalam negeri. Perbankan nasional harus kuat. Anggaran negara harus sehat. Sistem pembayaran harus makin mandiri. Bangsa yang uangnya dikendalikan pihak luar akan mudah dipaksa menyerah tanpa perang.

*Keempat*, swasembada militer. Pertahanan negara harus dibangun melalui industri strategis nasional. Alutsista boleh dibeli dari luar, tetapi kemampuan produksi, perawatan, amunisi, teknologi, dan riset militer harus tumbuh di dalam negeri. Negara yang tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri akan selalu berbicara dengan suara pelan di hadapan kekuatan besar.

Empat swasembada ini adalah satu tubuh. Pangan memberi kehidupan. Energi memberi gerak. Keuangan memberi darah. Militer memberi perisai.

Pada akhirnya, Wanam bukan hanya tentang Merauke. Wanam adalah tentang masa depan Indonesia. Tentang apakah kita ingin menjadi bangsa yang selalu membeli beras ketika dunia sedang menutup ekspor. Tentang apakah kita ingin menjadi negara yang kaya tanah tetapi takut kelaparan. Tentang apakah Papua hanya dilihat sebagai pinggiran peta, atau sebagai pilar strategis masa depan Nusantara.

Allah SWT berfirman:

> “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”
(QS. Al-Maidah: 2)

Membangun ketahanan pangan adalah bagian dari kebajikan kolektif. Tetapi ia harus dilakukan dengan takwa: adil kepada masyarakat adat, jujur kepada lingkungan, bersih dari korupsi, dan berpihak kepada rakyat kecil.

Jika Wanam dibangun dengan ilmu, amanah, musyawarah, teknologi, dan kasih sayang kepada tanah Papua, maka ia dapat menjadi mercusuar baru kedaulatan nasional. Tetapi jika ia dibangun dengan keserakahan, pemaksaan, dan buta ekologi, ia akan menjadi proyek besar tanpa ruh.

Indonesia membutuhkan pangan. Indonesia membutuhkan energi. Indonesia membutuhkan keuangan yang berdaulat. Indonesia membutuhkan militer yang kuat. Tetapi di atas semuanya, Indonesia membutuhkan jiwa yang lurus: jiwa yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, tanah adalah titipan Allah, dan rakyat adalah tanggung jawab negara.

Wanam harus menjadi bukti bahwa negara hadir bukan untuk merampas, tetapi untuk merawat. Bukan untuk menindas, tetapi untuk menghidupkan. Bukan untuk menjadikan Papua halaman belakang, tetapi untuk menjadikannya salah satu tiang depan kedaulatan Indonesia.

Sebab bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri, menyalakan energinya sendiri, menjaga uangnya sendiri, dan mempertahankan wilayahnya sendiri, itulah bangsa yang benar-benar merdeka.