A PACK OF LIES KARYA J.A. BARNES: MENGAPA PENGUASA ATAU POLITISI SUKA BERBOHONG DAN MENIPU RAKYAT? RAKYAT KORBAN BIRAHI KEKUASAAN DAN KESERAKAHAN OLIGARKI

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

Kebohongan Sebagai Instrumen Kekuasaan

Dalam dunia politik modern, kebohongan bukan lagi sesuatu yang dianggap anomali atau penyimpangan semata. Ia justru sering menjadi bagian inheren dari praktik kekuasaan itu sendiri. J.A. Barnes dalam A Pack of Lies menjelaskan bahwa kebohongan sosial dan politik lahir karena manusia memiliki kepentingan untuk mempertahankan citra, kekuasaan, dan dominasi dalam relasi sosial (Barnes, 1994). Dalam konteks politik, kebohongan menjadi alat untuk menciptakan persepsi, mengendalikan opini publik, dan mempertahankan legitimasi kekuasaan di tengah realitas yang sering kali bertolak belakang dengan janji politik yang disampaikan kepada rakyat.

Politisi sering berbicara mengenai kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan pembangunan nasional. Namun di balik pidato-pidato idealistik itu, publik justru menyaksikan praktik korupsi, oligarki politik, manipulasi informasi, dan konsolidasi kekuasaan yang semakin jauh dari kepentingan rakyat. Demokrasi akhirnya dipenuhi retorika moral yang indah di permukaan, tetapi menyimpan praktik manipulasi di belakang panggung kekuasaan. Kebohongan politik menjadi semacam “mata uang” yang terus diproduksi demi menjaga citra dan mempertahankan kekuasaan.

Birahi Kekuasaan dan Manipulasi Publik

Kekuasaan memiliki sifat yang sangat adiktif. Banyak politisi awalnya datang membawa janji perubahan, tetapi setelah berada di lingkaran kekuasaan, mereka perlahan berubah menjadi bagian dari sistem yang sebelumnya mereka kritik. Lord Acton pernah mengatakan, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Kekuasaan sering membuat elite politik kehilangan empati sosial karena terlalu lama hidup dalam privilege birokrasi dan fasilitas negara.

Dalam kondisi seperti itu, kebohongan menjadi strategi politik yang dianggap normal. Janji kampanye dibuat tanpa komitmen serius untuk ditepati. Narasi keberhasilan dibangun melalui pencitraan media, sementara realitas sosial rakyat sering kali jauh berbeda. Pemerintah berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi rakyat berbicara mengenai harga beras, pengangguran, dan mahalnya biaya hidup. Politisi berbicara mengenai stabilitas nasional, tetapi masyarakat merasakan ketidakadilan sosial yang terus melebar.

Noam Chomsky menjelaskan bahwa negara modern sering menggunakan propaganda dan manipulasi informasi untuk membangun persetujuan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya lebih menguntungkan elite kekuasaan dibanding rakyat luas (Chomsky, 2023). Dalam situasi seperti itu, rakyat perlahan berubah menjadi objek politik, bukan subjek demokrasi yang benar-benar diperjuangkan kepentingannya.

Oligarki dan Demokrasi yang Dibajak

Kebohongan politik tidak berdiri sendiri. Ia sering berkelindan dengan kekuatan oligarki ekonomi yang membiayai dan menopang kekuasaan politik. Jeffrey Winters menjelaskan bahwa oligarki bekerja melalui kemampuan elite ekonomi mempertahankan kekayaan mereka dengan mempengaruhi kebijakan negara dan proses politik (Winters, 2021). Dalam sistem seperti ini, politisi tidak lagi sepenuhnya bekerja untuk rakyat, tetapi juga untuk kepentingan para pemilik modal yang berada di belakang layar kekuasaan.

Akibatnya, demokrasi berubah menjadi arena transaksi politik dan ekonomi. Kebijakan publik sering kali dibuat bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi berdasarkan kepentingan elite politik dan oligarki bisnis. Rakyat hanya menjadi alat legitimasi elektoral yang dibutuhkan lima tahun sekali melalui pemilu, tetapi setelah kekuasaan diperoleh, kepentingan rakyat perlahan dipinggirkan.

Fenomena ini terlihat dalam banyak kebijakan yang lebih berpihak kepada korporasi besar dibanding masyarakat kecil. Sumber daya alam dikuasai segelintir elite, proyek-proyek besar dibagi di antara jaringan kekuasaan, sementara rakyat terus diminta bersabar menghadapi kesulitan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, kebohongan politik menjadi mekanisme untuk menutupi ketimpangan dan mempertahankan ilusi bahwa negara masih bekerja demi kepentingan publik.

Rakyat sebagai Korban Manipulasi Kekuasaan

Yang paling tragis dalam praktik kebohongan politik adalah rakyat selalu menjadi korban utama. Ketika politisi berbohong mengenai kondisi ekonomi, rakyat yang menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketika elite politik sibuk berebut kekuasaan, masyarakat harus hidup dalam ketidakpastian sosial dan ekonomi. Ketika negara gagal menghadirkan keadilan sosial, rakyat kecil menjadi kelompok paling rentan menerima dampaknya.

Media sosial hari ini memang membuka ruang kritik yang lebih luas, tetapi di saat yang sama juga menjadi arena produksi disinformasi politik yang sangat masif. Politisi dan elite kekuasaan menggunakan buzzer, propaganda digital, dan manipulasi opini publik untuk membentuk persepsi masyarakat. Manuel Castells menyebut era ini sebagai pertarungan kekuasaan dalam ruang jaringan komunikasi digital (network society) di mana opini publik menjadi medan perang utama politik modern (Castells, 2021).

Ironisnya, sebagian masyarakat akhirnya terjebak dalam polarisasi politik yang dibangun elite. Rakyat saling bertengkar membela politisi, sementara elite politik tetap menikmati kekuasaan dan keuntungan ekonomi di belakang layar. Demokrasi berubah menjadi panggung drama politik yang melelahkan bagi masyarakat bawah.

Krisis Moral dalam Demokrasi Modern

Fenomena politisi yang gemar berbohong sesungguhnya mencerminkan krisis moral dalam praktik demokrasi modern. Politik tidak lagi dipandang sebagai ruang pengabdian publik, tetapi sebagai jalan memperoleh kekuasaan, fasilitas, dan akses ekonomi. Akibatnya, etika politik semakin terpinggirkan oleh pragmatisme kekuasaan.

Hannah Arendt menjelaskan bahwa kebohongan politik yang terus-menerus diproduksi akan menghancurkan kemampuan masyarakat membedakan antara fakta dan manipulasi (Arendt, 1972). Ketika masyarakat terus dibanjiri propaganda dan pencitraan, publik akhirnya mengalami kebingungan sosial mengenai siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang hanya sedang memainkan panggung kekuasaan.

Kondisi ini sangat berbahaya bagi demokrasi karena dapat melahirkan apatisme publik. Ketika rakyat merasa semua politisi sama saja, penuh kebohongan dan manipulasi, maka kepercayaan terhadap demokrasi perlahan menurun. Masyarakat menjadi sinis terhadap politik dan kehilangan harapan bahwa negara benar-benar dapat menghadirkan perubahan sosial yang adil.

Demokrasi yang Kehilangan Kejujuran

Pada akhirnya, persoalan terbesar demokrasi hari ini bukan hanya korupsi atau oligarki, tetapi hilangnya kejujuran dalam kehidupan politik. Politik dipenuhi pencitraan, propaganda, manipulasi data, dan janji-janji yang mudah diucapkan tetapi sulit diwujudkan. Rakyat terus diminta percaya, sementara elite terus memainkan narasi demi mempertahankan kekuasaan mereka.

J.A. Barnes melalui A Pack of Lies sesungguhnya mengingatkan bahwa kebohongan sosial akan terus diproduksi selama ada kepentingan yang ingin dipertahankan. Dalam konteks politik Indonesia, kebohongan menjadi semakin berbahaya ketika berpadu dengan oligarki ekonomi dan budaya kekuasaan yang terlalu pragmatis. Rakyat akhirnya hidup dalam demokrasi yang ramai secara prosedural, tetapi miskin kejujuran substantif.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka demokrasi hanya akan menjadi alat legitimasi elite untuk mempertahankan kekuasaan, sementara rakyat terus menjadi korban birahi politik dan keserakahan oligarki. Dan ketika kebohongan telah menjadi budaya politik yang dianggap normal, maka sesungguhnya yang sedang runtuh bukan hanya moral elite politik, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap masa depan demokrasi itu sendiri.

Daftar Referensi

1. Barnes, J.A. A Pack of Lies: Towards a Sociology of Lying. Cambridge University Press, 1994.

2. Winters, Jeffrey A. Oligarchy and Elite Power in Contemporary Indonesia. Cambridge University Press, 2021.

3. Chomsky, Noam. Media, Power and Democracy. New York, 2023.

4. Castells, Manuel. Networks of Outrage and Hope. Wiley, 2021.

5. Arendt, Hannah. Crises of the Republic. Harcourt Brace, 1972.

6. Acton, Lord. Essays on Freedom and Power. Beacon Press, 1948.