Dari DP4 ke DPT: Di Mana Demokrasi Kita Mulai Menyimpang
Catatan Agus M Maksum, Mantan Ketua Tim IT Prabowo Sandi 2019
Saya ingin mengajak kita semua mundur sedikit.
Bukan ke hari pencoblosan.
Bukan ke debat capres.
Tapi ke satu ruang yang jarang dibicarakan orang, padahal di sanalah nasib suara rakyat ditentukan.
Ruang itu bernama data pemilih.
Kita Selalu Ribut di Hilir
Setiap pemilu, polanya hampir selalu sama.
Hari H berjalan.
Penghitungan suara selesai.
Lalu muncul ribut-ribut:
“DPT bermasalah”
“Ada pemilih ganda”
“Orang sudah meninggal masih tercatat”
“Banyak warga tidak bisa memilih”
Pertanyaannya:
Kenapa ini selalu terjadi?
Karena kita terlalu sibuk di hilir,
padahal masalahnya ada di hulu.
DP4 Itu Apa, DPT Itu Apa?
Saya jelaskan pelan-pelan.
DP4 adalah data penduduk potensial pemilih pemilu.
Ini data dari negara. Dari catatan kependudukan. Dari NIK. Dari data resmi.
DPT adalah daftar pemilih tetap.
Ini data yang dipakai saat pemilu berlangsung.
Idealnya sederhana:
> DP4 diolah → diverifikasi → jadi DPT.
Masalahnya, di situlah penyimpangan mulai terjadi.
Kesalahan Besar yang Dianggap Biasa
Dalam praktik selama ini,
penyusunan DPT tidak murni dimulai dari DP4.
Masih ada satu “jalan pintas”: 👉 DPT pemilu sebelumnya ikut dipakai sebagai sumber data.
Sekilas terlihat praktis.
Tapi dampaknya sangat berbahaya.
Kenapa?
Karena:
Kesalahan lama tidak dibersihkan
Data ganda ikut diwariskan
Data fiktif menetap
Kesalahan administratif berubah jadi kesalahan struktural
Ibaratnya begini:
> Kita ingin membersihkan air,
tapi justru menuangkan air lama ke wadah baru.
Kenapa Ini Tidak Sehat untuk Demokrasi
DPT lama itu bukan data induk.
Ia hanyalah produk satu peristiwa pemilu.
Kalau dipakai lagi dan lagi:
Pemilu tidak pernah benar-benar dimulai dari nol
Audit data menjadi sulit
Sengketa selalu berulang
Publik kehilangan kepercayaan
Lalu kita heran,
kenapa setiap pemilu selalu ada kecurigaan.
Solusinya Sebenarnya Sangat Sederhana
Bukan teknologi mahal.
Bukan sistem canggih.
Cukup satu prinsip tegas:
> Sumber DPT hanya DP4.
Titik.
Artinya:
DPT lama tidak boleh jadi sumber data
Setiap pemilu dimulai dari data kependudukan terbaru
Kesalahan tidak diwariskan
Koreksi dilakukan sejak awal, bukan setelah gaduh
Ini bukan soal siapa untung siapa rugi.
Ini soal ketertiban sistem.
Kalau Ada yang Bertanya: “Kenapa Harus Repot?”
Justru karena ini menyangkut hak paling dasar warga negara.
Kalau data pemilih kacau:
Hak pilih bisa hilang
Suara bisa disalahgunakan
Hasil pemilu selalu dipertanyakan
Demokrasi bukan hanya soal mencoblos.
Demokrasi dimulai dari apakah nama kita dicatat dengan benar.
Penutup
Saya ingin menutup dengan kalimat sederhana:
> Pemilu yang adil tidak dimulai dari bilik suara.
Ia dimulai dari data yang bersih.
Kalau kita ingin pemilu yang tenang,
maka beranilah merapikan dari hulu.
Bukan dengan teriak,
tapi dengan aturan yang tegas dan jujur.
Dan di situlah pertanyaan besarnya: di mana demokrasi kita mulai menyimpang—dan kapan kita berani meluruskannya?
