P E R N YA T A A N   S I K A P  

Nomor: 015/07/2026

Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi

Mengenai

PARTAI MASYUMI MENDESAK PRINSIP “INDONESIA FIRST”

Dijalankan Secara Maksimal Sebagai Wujud Kedaulatan

Negara Kesantuan Republik Indonesia (NKRI)

 

Bismillahirrahmanirrahim

MUKADDIMAH

Bahwa dinamika geopolitik kontemporer telah menyeret tatanan global ke dalam era ketidakpastian ekstrem (global anarchy). Di tengah fragmentasi geopolitik, perang proksi, dan perang dagang yang kian meruncing, negara-negara di dunia secara pragmatis mengadopsi doktrin proteksionisme dan mendahulukan kepentingan domestik mereka sendiri. Dalam pusaran arus sejarah ini, Partai Masyumi menilai penegasan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung prinsip “Indonesia First” adalah sebuah keniscayaan geopolitik yang tepat, berani, dan kontekstual.

Prinsip “Indonesia First” bukanlah sekadar retorika politik, melainkan sebuah perisai eksistensial bagi domestik Indonesia. Ketegangan di Laut Natuna Utara, disrupsi rantai pasok pangan global, dan ancaman krisis energi adalah alarm keras bahwa Indonesia tidak boleh lagi menggantungkan nasibnya pada belas kasihan arsitektur global yang bias Barat maupun Timur.

Sebagai partai yang secara historis berada di garis paling depan dalam menjaga keutuhan NKRI—melalui legasi Mosi Integral M. Natsir 1950—Partai Masyumi dengan ini menyatakan bahwa doktrin “Indonesia First” sebagai poros utama politik luar negeri dan pembangunan nasional, harus dimaksimalkan.

KHITAH DAN PRINSIP DASAR MASYUMI

Partai Masyumi memandang dan berprinsip secara teologis dan konstitusional:

• Bahwa menjaga kedaulatan NKRI adalah manifestasi tertinggi dari Hifdzun Nafs wal Wathan(menjaga jiwa dan tanah air) yang bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan.
• Bahwa mendahulukan kepentingan rakyat adalah pemenuhan amanat penderitaan rakyat sekaligus implementasi dari keadilan sosial.
• Bahwa memberantas korupsi adalah pelaksanaan dari mandat Nahy Munkardi level struktural untuk menyelamatkan moralitas bangsa.
• Bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri (berdikari) adalah jalan syar’imenuju kemaslahatan umat dan martabat bangsa (Izzah).

Oleh karena itu, Partai Masyumi menegaskan dan mendesak Pemerintah untuk mengejawantahkan prinsip Indonesia First secara konsisten melalui Ekonomi Pancasila yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 (Ekonomi Konstitusi), yang diwujudkan ke dalam 4 (empat) pilar kebijakan pembangunan terintegrasi:

1. Pilar Pro-Job(Kemandirian Industri & Ekonomi Kontitusi)

Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo bertindak tegas untuk memutus rantai ketergantungan pada kekuatan kapitalis asing dan jejaring oligarki domestik yang eksploitatif. Pertumbuhan ekonomi harus digerakkan oleh kekuatan sendiri (Berdikari).

Pemerintah harus memaksimalkan peran Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) sebagai jangkar Ekonomi Konstitusi (Pasal 33 UUD45) yang sehat, guna memimpin reindustrialisasi dan hilirisasi nasional secara masif. Optimalisasi konsolidasi aset BUMN melalui Danantara harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik rakyat, seperti mobil, motor, laptop, handphone, elektronik, bahan pangan, dan membangun pabrik-pabrik manufaktur, untuk menciptakan jutaan lapangan kerja formal berkualitas. Kita harus mengakhiri ironi di mana negeri yang kaya raya ini justru terjebak dalam fenomena informalisasi tenaga kerja; putra-putri Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri, bukan sekadar menjadi buruh murah atau kuli bagi bangsa lain.

2. Pilar Pro-Poor(Ekonomi Akar Rumput & Kesejahteraan Rakyat)

Masyumi menegaskan kembali kebenaran universal: “Economy for the people, not people for the economy” (ekonomi untuk rakyat, bukan rakyat sebagai tumbal pertumbuhan ekonomi). Negara wajib hadir sebagai dirigen utama yang mengangkat struktur masyarakat bawah dari objek menjadi subjek pembangunan ekonomi.

Masyumi mendesak perbaikan total pada tata kelola program pro rakyat, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga reaktualisasi konsep Sekolah Rakyat. Program-program ini tidak boleh dikelola dengan mentalitas proyek yang birokratis, atau dipaksakan dari atas tanpa partisipasi aktif masyarakat; program ini harus diintegrasikan langsung dengan ekosistem ekonomi “akar rumput” di perkotaan, perdesaan, dan kampung-kampung nelayan agar memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal yang riil dan berkesinambungan. Untuk itu Masyumi meminta agar politik anggaran lebih berpihak kepada rakyat, sehingga permodalan UMKM bunga rendah, dapat dengan mudah diakses oleh pekaku usaha kecil dan menengah. BPJS dan PBB bagi rakyat miskin, wajib dilaksanakan sebagai wujud keadilan sosial.

3. Pilar Pro-Anti-Corruption(Pembersihan Sistemik & Penyelamatan Aset Negara)

Defisit anggaran dapat ditambal, namun defisit moral akibat korupsi akan menghancurkan peradaban. Partai Masyumi meminta pemerintah melakukan pembersihan radikal dari hulu ke hilir. Pemberantasan korupsi di Kementerian/Lembaga, sektor strategis—seperti penyelundupan Ekspor-Impor, kebocoran Pajak dan Bea Cukai, hingga potensi penyimpangan pada institusi raksasa seperti Danantara, serta dana operasional MBG dan KDMP—harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Aparatur negara yang berkhianat wajib ditindak dengan hukum yang paling keras. Seluruh aset hasil kejahatan korupsi—baik berupa likuiditas uang, kepemilikan tanah, bangunan, hingga pencabutan izin konsesi tambang dan hutan yang didapat secara haram—harus disita, dirampas, dan dikembalikan 100% kepada kas negara demi membiayai program kemaslahatan rakyat.

4. Pilar Pro-Green(Kedaulatan Energi Hijau & Swasembada Hayati)

Kedaulatan nasional di abad ke-21 ditentukan oleh ketahanan energi. Transisi menuju energi terbarukan (renewable energy) bukan sekadar ikut-ikutan tren global, melainkan langkah proteksi domestik karena kebutuhan energi dalam negeri yang melonjak tajam demi menggerakkan roda industrialisasi.

Masyumi mendesak pemerintah mengakselerasi pemanfaatan kekayaan agraris Indonesia untuk memimpin sektor energi bersih dunia. Program intensifikasi bioenergi, bio-avtur, dan bio-ethanol berbasis komoditas lokal harus dipercepat. Langkah ini tidak hanya akan membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor minyak mentah global yang menguras devisa, tetapi juga akan menghidupkan jutaan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan perkebunan rakyat.

KHATIMAH

Dengan menegakkan secara teguh prinsip “Indonesia First” melalui manifesto kebijakan yang Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Anti-Corruption, dan Pro-Green, Partai Masyumi optimis bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan menjadi pertumbuhan yang semu. Sebaliknya, ia akan menjadi instrumen suci untuk menghadirkan keadilan, kemandirian bangsa, dan kemakmuran yang sebenar-benarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib. Bagi Allah-lah segala puji, bagi Indonesia-lah segala bakti. Selamat menyongsong Indonesia Berkah.

 

Jakarta, 07 Juli 2026

Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi

 

 

Dr. Ahmad Yani, SH., MH                                                                                        Samsudin Dayan, SH., M.Si

Ketua Umum                                                                                                             Sekretaris Jenderal